INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto tengah memainkan peran krusial dalam proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan datang. Langkah ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut masa depan bank sentral, tetapi juga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah nama calon telah dipanggil ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai kondisi perekonomian dan tantangan yang dihadapi BI ke depan.
Destry Damayanti, yang kini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI menggantikan Perry Warjiyo yang mundur pada 25 Juli 2026, menjadi salah satu kandidat yang dipanggil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa ada beberapa nama yang tengah dipertimbangkan untuk posisi strategis tersebut.
“Ada beberapa nama, banyak,” ujarnya tanpa menyebutkan secara rinci siapa saja yang terlibat dalam pembahasan tersebut.
Proses pemilihan Gubernur BI tidaklah sederhana. Menurut Prasetyo Hadi, keputusan akhir akan melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada calon yang akan langsung ditetapkan tanpa melalui proses yang ketat dan transparan. Destry Damayanti, dengan latar belakangnya yang kuat, menjadi salah satu kandidat yang mendapat perhatian khusus.
Destry Damayanti memiliki jejak karier yang impresif di bidang ekonomi. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1987, kemudian melanjutkan studi Master of Science bidang Ekonomi di Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997.
Kariernya dimulai sebagai ekonom di berbagai lembaga riset dan kebijakan ekonomi, termasuk di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Di sektor swasta, Destry pernah menjabat sebagai Chief Economist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, posisi yang membuatnya dikenal luas sebagai salah satu ekonom yang aktif memberikan analisis terhadap perkembangan ekonomi nasional.
Ia juga pernah menjadi Kepala Ekonom PT Mandiri Sekuritas serta anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai unsur independen. Selain itu, Destry juga pernah menjadi Staf Khusus Menteri Keuangan pada era Sri Mulyani Indrawati.
Namun, Destry bukan satu-satunya nama yang tengah diperbincangkan. Muhamad Chatib Basri, yang saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia, juga masuk dalam bursa calon Gubernur BI.
Chatib Basri memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Economic Development serta Ph.D. dalam bidang Ekonomi dari Australian National University (ANU).
Pengalaman Chatib Basri di pemerintahan dan sektor swasta sangat luas. Ia pernah menjadi Asisten Peneliti di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, ANU, serta Penasihat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode 2013–2014.
Nama lain yang juga mencuat adalah Muliaman Darmansyah Hadad, lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI) yang melanjutkan pendidikan Master of Public Administration di Harvard University dan meraih gelar doktor (Ph.D.) bidang Business and Economics dari Monash University, Australia.
Karier Muliaman di sektor keuangan dimulai pada 1986 ketika bergabung dengan Bank Indonesia. Ia pernah menduduki berbagai jabatan strategis hingga akhirnya dipercaya menjadi Deputi Gubernur BI selama dua periode, yakni 2006–2012.
Setelah meninggalkan BI, Muliaman dipercaya menjadi Ketua Dewan Komisioner pertama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode 2012–2017.
Ia kemudian menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein pada 2018–2023. Dengan pengalaman yang begitu panjang, Muliaman menjadi salah satu kandidat yang layak dipertimbangkan.
Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan saat ini, juga disebut-sebut masuk dalam radar calon Gubernur BI. Sebelum menjabat sebagai Menkeu, Purbaya merupakan Ketua Dewan Komisioner LPS dan pernah menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
Ia memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Master of Science serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Thomas M. Djiwandono, Deputi Gubernur BI yang dilantik pada 9 Februari 2026, juga menjadi salah satu kandidat. Ia adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati, dengan ibunya yang merupakan kakak kandung Prabowo Subianto.
Thomas memiliki latar belakang pendidikan di bidang sejarah dan hubungan internasional, serta pengalaman kerja di berbagai lembaga keuangan dan media.
Namun, tidak semua nama yang muncul memiliki rekam jejak yang bersih. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI periode 2003–2008, juga disebut-sebut sebagai calon. Ia pernah tersandung kasus korupsi dana BI dan divonis lima tahun penjara pada 2008.
Meskipun demikian, ia tetap dipercaya untuk menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Komisaris Utama PT PLN.
Proses pemilihan Gubernur BI ini tidak hanya menyangkut kompetensi teknis, tetapi juga integritas dan reputasi calon.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan akan mengikuti prosedur yang berlaku, melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada calon yang akan dipilih secara sepihak tanpa melalui proses yang ketat.
Dengan berbagai nama yang tengah diperbincangkan, publik kini menantikan keputusan akhir yang tidak hanya mempertimbangkan kapasitas teknis, tetapi juga stabilitas dan kepercayaan terhadap calon yang terpilih.
Gubernur BI yang akan datang akan memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Pemilihan ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan saat ini dalam menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Publik berhak mengetahui alasan di balik pemilihan calon tertentu, serta bagaimana calon tersebut akan menjalankan tugasnya jika terpilih.
Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjadi urusan internal pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.
Ketika keputusan akhir diumumkan, harapannya adalah bahwa calon yang terpilih benar-benar mampu membawa BI menuju arah yang lebih baik, dengan visi dan misi yang jelas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Proses ini, meskipun tengah berlangsung, telah menimbulkan berbagai spekulasi dan harapan di kalangan pengamat ekonomi dan masyarakat luas.