INBERITA.COM, Menjelang berbagai agenda strategis nasional dalam beberapa tahun ke depan, kebutuhan anggaran Polri kembali menjadi sorotan.
Institusi kepolisian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027 dengan alasan kebutuhan operasional, peningkatan kesejahteraan personel, modernisasi sarana prasarana, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Permintaan tambahan anggaran tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk Polri pada tahun anggaran 2027 masih jauh dari kebutuhan ideal yang dihitung institusi tersebut.
Dalam paparannya, Dedi menjelaskan bahwa Polri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp118 triliun. Namun angka tersebut baru memenuhi sekitar dua pertiga dari kebutuhan yang dinilai diperlukan untuk menjalankan seluruh program dan tugas kepolisian pada tahun mendatang.
“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun rupiah. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen,” kata Dedi.
Kebutuhan tersebut kemudian mengalami penyesuaian setelah mempertimbangkan sejumlah faktor ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar minyak serta perubahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebut turut memengaruhi perhitungan kebutuhan anggaran.
“Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp184 triliun rupiah,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan terbaru itu, terdapat selisih sekitar Rp66,1 triliun dari pagu indikatif yang sudah ditetapkan. Kekurangan tersebut kemudian diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas agar dapat dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
Usulan tambahan dana tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun ke depan. Selain menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum sehari-hari, kepolisian juga harus menyiapkan berbagai kebutuhan strategis yang berkaitan dengan agenda nasional berskala besar.
Dari total tambahan anggaran yang diajukan, sekitar Rp4,5 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai. Pos ini menjadi salah satu kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung organisasi.
Menurut Dedi, anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan personel, mulai dari dampak perubahan batas usia pensiun, pemenuhan kenaikan remunerasi hingga 80 persen, pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan rutin, sampai rencana penerimaan anggota baru pada tahun anggaran 2027.
Kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan personel dinilai menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat profesionalisme aparat.
Dalam berbagai kesempatan, peningkatan kualitas pelayanan publik sering kali dikaitkan dengan dukungan anggaran yang memadai terhadap kesejahteraan dan pengembangan sumber daya manusia.
Sementara itu, porsi tambahan anggaran untuk belanja barang mencapai Rp20,9 triliun. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional kepolisian yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengamanan wilayah.
Beberapa kebutuhan yang masuk dalam kategori ini antara lain pembiayaan bahan bakar dan listrik, dukungan operasional Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan untuk persiapan pengamanan Pemilu 2029, hingga penambahan anggaran kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Selain itu, anggaran juga direncanakan untuk mendukung pemeliharaan peralatan dan bangunan, kebutuhan satuan kerja baru, serta sejumlah operasi kepolisian yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
Operasi Damai Cartenz, Operasi Ketupat saat arus mudik Lebaran, dan Operasi Lilin menjelang perayaan Natal serta Tahun Baru menjadi bagian dari kegiatan yang memerlukan dukungan pendanaan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, Polri juga harus mengalokasikan sumber daya untuk penanggulangan bencana, pengamanan tamu negara dan pejabat penting, serta berbagai kegiatan nasional maupun internasional yang melibatkan aparat keamanan.
Porsi terbesar dalam usulan tambahan anggaran justru berada pada belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan modernisasi peralatan kepolisian di berbagai daerah.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang mendorong percepatan penggunaan kendaraan berbasis energi bersih di sektor publik.
Selain kendaraan listrik, Polri juga berencana memenuhi kebutuhan kendaraan khusus untuk Korps Brimob, meningkatkan fasilitas pelayanan kepolisian, membangun ruang pelayanan yang lebih ramah bagi masyarakat, serta memperluas infrastruktur keamanan hingga wilayah perbatasan.
Pembangunan markas kepolisian di tingkat polda, polres, polsek, hingga polsubsektor turut masuk dalam daftar kebutuhan yang diajukan.
Di samping itu, penyediaan rumah dinas bagi anggota juga menjadi salah satu program yang dianggap penting guna mendukung kesejahteraan personel sekaligus memperkuat kesiapsiagaan operasional.
Yang tak kalah menonjol adalah fokus pada persiapan pengamanan Pemilu 2029.
Meski pesta demokrasi nasional itu masih beberapa tahun lagi, Polri menilai kebutuhan pengamanan harus dipersiapkan sejak dini, termasuk pengadaan alat material khusus atau almatsus yang akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan.
Persiapan jauh hari tersebut dinilai penting mengingat kompleksitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang melibatkan wilayah geografis luas, jumlah pemilih yang besar, serta kebutuhan pengamanan di ribuan titik secara bersamaan.
Dedi menegaskan bahwa penyusunan kebutuhan anggaran tahun 2027 tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan internal organisasi, tetapi juga memperhatikan dinamika global dan nasional yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan.
“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2029,” kata Dedi.
Usulan tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan antara pemerintah dan DPR.
Hasil pembahasan nantinya akan menentukan sejauh mana kebutuhan yang diajukan Polri dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027.
Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, pembahasan anggaran ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting dalam proses penyusunan APBN mendatang.
Pemerintah dan DPR dihadapkan pada tugas menyeimbangkan kebutuhan penguatan institusi keamanan dengan efisiensi penggunaan anggaran negara, agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
