INBERITA.COM, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberhentikan CEO dan Pemimpin Redaksi surat kabar militer Stars and Stripes, Max Lederer dan Erik Slavin, serta reporter Lara Korte. Pemberhentian ini dilaporkan oleh awak media setelah tuduhan pembangkangan terhadap ketiga jurnalis tersebut.
Stars and Stripes merupakan media resmi militer AS yang meliput isu-isu terkait Angkatan Bersenjata dan komunitasnya.
Meskipun dikelola oleh Departemen Pertahanan, media ini memiliki kebijakan editorial yang independen. Perlindungan terhadap kebebasan pers dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Surat pemberhentian yang diterima pada Jumat (21/8/2026) memberikan tenggat lima hari bagi Lederer dan Slavin untuk mengajukan banding. Erik Slavin dalam pernyataannya kepada awak media menyatakan bahwa ia akan menindaklanjuti proses hukum yang tersedia.
“Saya dipecat karena menyatakan dalam wawancara bahwa sensor berita untuk anggota militer akan menjadi garis merah,” ujar Slavin.
Ia menegaskan bahwa Stars and Stripes harus tetap independen sesuai dengan hukum dan kebijakan internal Departemen Pertahanan.
Slavin sebelumnya menyampaikan perbedaan pendapatnya dengan Pentagon dalam program Sunday Morning CBS pada Juli 2026. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa media tersebut akan diubah menjadi alat propaganda setelah janji pembersihan dari pengaruh ‘woke’.
Reporter Lara Korte juga menerima surat pemecatan dengan tuduhan serupa. Ia menyebut pemecatan tersebut sebagai penghinaan terhadap institusi militer yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Korte menekankan pentingnya independensi media dalam meliput pengalaman anggota militer.
“Saya bangga dengan pekerjaan yang kami lakukan, terutama dalam meliput konflik di Iran selama enam bulan terakhir,” kata Korte.
Ia menegaskan bahwa dirinya bekerja untuk komunitas militer, bukan untuk pemerintah atau pembuat kebijakan.
Penasihat Gedung Putih, Stephen Miller, menyatakan bahwa pemecatan tersebut dilakukan dengan alasan yang tepat. Ia menanggapi pertanyaan awak media mengenai kasus ini tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Setelah pemecatan tersebut, Stars and Stripes menerbitkan surat terbuka dari Kapten Angkatan Laut William Urban. Urban menyatakan bahwa ia ditunjuk untuk memimpin media tersebut sebagai wakil militer dalam peran barunya.
“Saya tidak akan terjebak pada masa lalu,” tulis Urban dalam suratnya.
Ia menekankan tiga prioritas utama, termasuk menjaga independensi editorial dan modernisasi operasional.
Lederer, yang telah memimpin Stars and Stripes selama 19 tahun, mengumumkan rencana pensiunnya pada 30 September. Ia menyebut perbedaan mendasar dengan pemerintahan saat ini sebagai alasan utama.
Awak media sebelumnya melaporkan bahwa Pentagon telah membahas pemecatan Lederer sebelum masa pensiunnya. Dalam catatan internal yang diperoleh awak media, Lederer menulis tentang perbedaan filosofi kepemimpinan dengan Departemen Pertahanan.
Baru-baru ini, Stars and Stripes bersama Military Times melaporkan kondisi sulit di kapal induk USS Abraham Lincoln. Kedua media tersebut menulis tentang kekhawatiran keluarga anggota militer terhadap kesehatan mental personel yang bertugas di sana.
Laporan tersebut menyoroti risiko bunuh diri akibat tekanan psikologis yang dialami kru kapal. Kondisi ini memicu perdebatan mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan personel militer.
Pemecatan ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan independensi media militer di AS. Kebebasan pers dalam institusi militer kini menjadi sorotan publik setelah serangkaian pemberhentian ini.
Independensi editorial media militer telah lama menjadi perdebatan. Perlindungan terhadap kebebasan pers diharapkan tetap terjaga meskipun berada di bawah naungan Departemen Pertahanan.
Kasus ini juga menyoroti peran media dalam mengungkap kondisi nyata di lapangan. Wartawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan fakta tanpa sensor yang berlebihan.
Pemerintah AS diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan pers. Transparansi dalam pengelolaan media militer menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Pemberhentian ini juga mencerminkan ketegangan antara kebijakan pemerintah dan prinsip jurnalisme independen. Wartawan diharapkan tetap berpegang pada kode etik profesi dalam meliput isu-isu sensitif.