INBERITA.COM, Gelombang kritik terhadap pemerintah terkait sejumlah kebijakan publik tidak hanya datang dari jalanan, tetapi juga dari kalangan akademisi dan pengamat komunikasi politik.
Di tengah meningkatnya aksi mahasiswa yang menyoroti berbagai program pemerintah, cara pemerintah merespons kritik kini ikut menjadi perhatian.
Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pendekatan komunikasi yang digunakan pemerintah terhadap tuntutan mahasiswa perlu dievaluasi secara serius.
Menurutnya, respons yang terlalu tegas dan bernuansa penolakan justru berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Sorotan tersebut mengarah kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), Muhammad Qodari, yang sebelumnya menanggapi tuntutan mahasiswa terkait penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataannya, Qodari menegaskan bahwa program tersebut tidak dapat dihentikan karena merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto saat kampanye serta dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi Jamiluddin, pernyataan semacam itu tidak cukup untuk menjawab substansi kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menilai komunikasi publik pemerintah semestinya tidak berhenti pada pembelaan terhadap kebijakan, melainkan juga membuka ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan pencarian solusi bersama.
Menurutnya, ketika pemerintah merespons tuntutan publik dengan pendekatan yang terkesan hitam putih, situasi justru dapat berkembang menjadi lebih rumit.
Aspirasi yang seharusnya dapat dikelola melalui komunikasi berpotensi berubah menjadi konflik yang lebih luas karena masyarakat merasa tidak memperoleh ruang untuk didengar.
“Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponnya terlalu hitam putih,” kata Jamiluddin.
Ia menilai tugas utama pejabat komunikasi pemerintah bukan sekadar menyampaikan pembelaan terhadap kebijakan yang sudah ada, melainkan menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam konteks demonstrasi mahasiswa, kemampuan membangun dialog dianggap jauh lebih penting dibandingkan memenangkan perdebatan di ruang publik.
Jamiluddin menyoroti bahwa pernyataan yang menunjukkan sikap menolak secara tegas tanpa membuka kemungkinan diskusi dapat menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak bersedia mendengarkan kritik.
Padahal, dalam sistem demokrasi, kritik dan tuntutan publik merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang sehat.
“Kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi,” ujarnya.
Pandangan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintahan saat ini memang mendapat dukungan dari banyak pihak karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun di sisi lain, sejumlah kelompok mahasiswa mempertanyakan berbagai aspek pelaksanaannya, mulai dari tata kelola, efektivitas distribusi, hingga penggunaan anggaran negara.
Dalam situasi seperti itu, menurut Jamiluddin, pemerintah perlu menunjukkan kesediaan untuk mendengar dan menjelaskan berbagai persoalan secara terbuka.
Langkah tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan memberikan jawaban yang berpotensi dianggap menutup ruang diskusi.
Ia bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Qodari sementara waktu dari peran yang berkaitan dengan respons terhadap tuntutan mahasiswa.
Usulan tersebut bukan semata-mata kritik personal, melainkan bagian dari upaya mencari pendekatan komunikasi yang lebih tepat dalam menghadapi dinamika sosial dan politik yang berkembang.
“Sebelum hal itu terjadi, pemerintah perlu mengistirahatkan Qadari dalam merespon tuntutan mahasiswa,” katanya.
Sebagai alternatif, Jamiluddin mengusulkan pembentukan tim khusus yang memiliki tugas merespons berbagai tuntutan masyarakat secara lebih komprehensif.
Tim tersebut, menurutnya, tidak hanya berisi pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai disiplin ilmu yang dapat membantu memahami akar persoalan secara lebih mendalam.
Ia menyebut pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, hingga budaya perlu dilibatkan dalam tim tersebut.
Tujuannya adalah agar pemerintah memiliki kemampuan membaca dinamika sosial secara lebih akurat sekaligus merumuskan strategi komunikasi yang efektif.
Keberadaan tim lintas disiplin itu dinilai penting karena tuntutan masyarakat saat ini semakin kompleks.
Persoalan tidak lagi sekadar berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga menyangkut persepsi publik, kepercayaan terhadap pemerintah, dan cara negara membangun hubungan dengan warganya.
Selain menyampaikan informasi kepada publik, tim tersebut diharapkan mampu membuka dialog langsung dengan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok-kelompok lain yang aktif menyuarakan aspirasi.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjadi pihak yang berbicara, tetapi juga pihak yang mendengarkan.
Jamiluddin menilai komunikasi yang terbuka dan empatik memiliki peluang lebih besar untuk meredakan ketegangan. Ketika masyarakat merasa suaranya diperhatikan dan mendapat respons yang layak, potensi eskalasi konflik dapat diminimalkan.
Dalam konteks pemerintahan modern, kemampuan membangun dialog sering kali sama pentingnya dengan keberhasilan menjalankan program.
Sebab, keberlanjutan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang baik, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menjelaskan, mendengarkan kritik, dan mengajak masyarakat terlibat dalam prosesnya.
Di tengah meningkatnya aktivitas mahasiswa yang mengawal berbagai isu publik, tantangan komunikasi pemerintah tampaknya akan semakin besar.
Karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan ruang demokrasi tetap berjalan sehat.