INBERITA.COM, Pemerintah Kabupaten Lumajang merealisasikan pengadaan ratusan kendaraan dinas baru bagi kepala desa dengan total anggaran mencapai Rp6,89 miliar. Sebanyak 198 unit sepeda motor Honda PCX kini resmi digunakan sebagai kendaraan operasional para kepala desa di wilayah tersebut.
Kebijakan itu langsung menjadi sorotan publik karena dilakukan di tengah perhatian masyarakat terhadap efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Apalagi nilai pengadaan kendaraan tersebut mencapai miliaran rupiah yang bersumber dari alokasi dana desa melalui APBD Lumajang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes) Lumajang, Bayu Ruswantoro, membenarkan seluruh kendaraan operasional baru tersebut sudah direalisasikan dan diserahkan kepada pemerintah desa.
“Sudah semua direalisasikan untuk kendaraan operasional desa yang baru,” kata Bayu, Rabu (20/5/2026).
Motor dinas baru itu menggantikan kendaraan lama berupa Honda Megapro keluaran 2009 yang selama ini digunakan para kepala desa untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Menurut Bayu, pemerintah daerah sebelumnya menetapkan pagu anggaran maksimal Rp35 juta untuk setiap unit kendaraan. Namun dalam proses realisasi, harga pembelian per unit tercatat sekitar Rp34,8 juta.
Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sekitar Rp200 ribu untuk masing-masing desa yang nantinya masuk dalam sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa.
“Pagu yang kita tetapkan Rp35 juta per unit, ada sisa masing-masing desa Rp200 ribu,” ujarnya.
Jika dihitung secara keseluruhan, anggaran awal yang dipersiapkan pemerintah daerah mencapai Rp6,93 miliar. Namun realisasi pengadaan disebut sedikit lebih rendah dibandingkan nilai pagu yang telah ditentukan.
Meski jenis kendaraan yang dibeli hampir seragam, Bayu menegaskan pemerintah kabupaten tidak secara khusus mengarahkan desa untuk membeli merek atau tipe motor tertentu. Proses pengadaan, kata dia, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing desa.
“Kalau sama semua kita tidak tahu, tapi yang jelas kami tidak mengarahkan. Belanjanya juga diserahkan ke masing-masing desa,” jelasnya.
Penggunaan Honda PCX sebagai kendaraan dinas dinilai cukup menarik perhatian karena motor tersebut dikenal sebagai skuter premium dengan desain modern dan fitur yang lebih lengkap dibanding kendaraan operasional desa pada umumnya.
Selain memiliki kapasitas mesin yang cukup besar, Honda PCX juga dikenal nyaman digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Hal itu disebut cocok untuk mendukung mobilitas kepala desa yang kerap harus melakukan aktivitas lintas wilayah dalam menjalankan pelayanan masyarakat.
Namun di sisi lain, pengadaan kendaraan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi penggunaan motor premium di tengah berbagai kebutuhan pembangunan desa yang masih membutuhkan perhatian.
Sebagian masyarakat menilai anggaran miliaran rupiah itu seharusnya dapat dialokasikan untuk program yang lebih langsung menyentuh kebutuhan warga seperti infrastruktur desa, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tampaknya melihat kendaraan operasional sebagai bagian dari penunjang efektivitas pelayanan pemerintahan desa yang selama ini dinilai sudah perlu diperbarui.
Kendaraan lama yang digunakan para kepala desa diketahui sudah berusia lebih dari 15 tahun. Selain faktor usia, biaya perawatan kendaraan lama juga disebut semakin tinggi sehingga dianggap kurang efisien untuk operasional jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Lumajang Reza Hadi Kurniawan memilih tidak banyak berkomentar terkait polemik urgensi pengadaan kendaraan dinas baru tersebut.
Ia hanya menjelaskan bahwa anggaran pengadaan motor dinas kepala desa sebelumnya telah dialokasikan melalui Perubahan APBD 2025.
“Tahun kemarin itu di perubahan APBD,” kata Reza singkat melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Pengadaan kendaraan dinas bagi kepala desa sebenarnya bukan hal baru di sejumlah daerah. Beberapa pemerintah daerah sebelumnya juga pernah melakukan pembaruan kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas aparatur desa.
Namun dalam kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian masyarakat, penggunaan anggaran daerah untuk pembelian kendaraan dinas kerap memicu perdebatan soal prioritas belanja pemerintah.
Di Lumajang sendiri, kepala desa memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan hingga penyaluran berbagai program bantuan dan pembangunan desa. Mobilitas yang tinggi menjadi salah satu alasan kebutuhan kendaraan operasional dianggap penting.
Meski demikian, transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas kebijakan tetap menjadi sorotan utama publik.
Warga kini menunggu apakah pengadaan motor dinas baru tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan desa atau justru menjadi simbol pemborosan anggaran daerah.
Dengan seluruh kendaraan kini sudah didistribusikan, perhatian publik diperkirakan akan bergeser pada bagaimana pemerintah desa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk kepentingan pelayanan masyarakat secara nyata.