INBERITA.COM, Rencana pemerintah membangun 10 perguruan tinggi baru melalui proyek Universitas Republik Indonesia menuai kritik dari kalangan pengamat ekonomi dan pendidikan.
Di tengah masih adanya tunggakan tunjangan profesi dosen yang nilainya diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi dunia pendidikan tinggi.
Pusat kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bahkan mengambil langkah yang tidak biasa.
Lembaga tersebut mengirim surat resmi kepada pimpinan Russell Group, asosiasi yang menaungi 24 universitas riset terkemuka di Britania Raya, agar mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam proyek tersebut.
Surat yang ditandatangani Direktur CELIOS, Media Wahyudi Askar, ditujukan kepada Chief Executive Russell Group, Profesor Libby Hackett.
Dalam surat itu, CELIOS menegaskan bahwa mereka mendukung kerja sama akademik antara Indonesia dan Inggris, namun mempertanyakan prioritas kebijakan pemerintah yang memilih membangun kampus baru dibanding menyelesaikan berbagai persoalan di perguruan tinggi yang telah ada.
“CELIOS mendukung kerja sama akademik Indonesia-Inggris, tetapi menilai rencana pemerintah Indonesia membangun 10 kampus baru bernama ‘Universitas Republik’ berkolaborasi dengan Russell Group sebagai prioritas kebijakan yang keliru,” tulis Media Wahyudi Askar dalam surat tersebut.
Menurut CELIOS, tantangan utama pendidikan tinggi Indonesia bukan terletak pada jumlah perguruan tinggi, melainkan pada kualitas pendidikan, riset, dan kesejahteraan tenaga pengajar.
Lembaga tersebut mencatat Indonesia saat ini telah memiliki sekitar 4.303 perguruan tinggi untuk melayani sekitar 285 juta penduduk.
Rasio tersebut setara dengan satu perguruan tinggi untuk sekitar 66.000 penduduk, jauh lebih padat dibandingkan Inggris yang memiliki rasio sekitar satu kampus untuk 418.000 penduduk, maupun Australia dengan sekitar satu kampus untuk 159.000 penduduk.
Berdasarkan data tersebut, CELIOS menilai penambahan kampus baru belum tentu menjadi solusi paling mendesak.
“Masalah utama pendidikan tinggi di Indonesia bukanlah kurangnya jumlah bangunan kampus, melainkan minimnya investasi pada kualitas dosen, sarana laboratorium, dana riset, dan beasiswa,” tulis CELIOS.
Lembaga itu juga menyoroti kesejahteraan dosen yang dinilai masih jauh dari ideal. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah tunggakan tunjangan profesi dosen pegawai negeri sipil yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun.
Selain itu, banyak dosen disebut masih harus menggunakan dana pribadi untuk membiayai kegiatan penelitian.
CELIOS menilai persoalan tersebut semestinya menjadi prioritas sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membangun perguruan tinggi baru.
Terkait alasan pemerintah yang ingin meningkatkan jumlah tenaga medis melalui pembangunan kampus baru, CELIOS menawarkan pendekatan berbeda.
Menurut lembaga tersebut, kapasitas pendidikan kedokteran dapat ditingkatkan dengan memperluas daya tampung fakultas kedokteran yang sudah beroperasi, sehingga lebih efisien dibanding membangun institusi baru dari awal.
Dalam suratnya, CELIOS juga mengingatkan adanya potensi risiko reputasi bagi Russell Group apabila tetap terlibat dalam proyek yang menuai kritik di dalam negeri.
“Kami khawatir keterlibatan dalam proyek ini dapat menimbulkan risiko reputasi bagi Russell Group apabila diasosiasikan dengan kebijakan yang dikritik publik akibat mengabaikan keberadaan universitas lokal dan mengalihkan alokasi anggaran negara yang terbatas,” tulis CELIOS.
Russell Group sendiri merupakan asosiasi yang menaungi sejumlah universitas paling bergengsi di Britania Raya, di antaranya University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, London School of Economics, University of Manchester, dan University of Edinburgh.
Pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan 10 Universitas Republik Indonesia melalui kemitraan strategis dengan kampus-kampus anggota Russell Group.
Program tersebut disebut bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional sekaligus mencetak lebih banyak tenaga profesional di berbagai bidang.
Namun, kritik CELIOS mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai arah kebijakan pendidikan tinggi nasional.
Di tengah keterbatasan anggaran negara, muncul pertanyaan apakah pembangunan kampus baru merupakan langkah paling efektif, atau justru peningkatan kualitas perguruan tinggi yang telah ada, termasuk pemenuhan hak dosen, penguatan riset, dan penyediaan fasilitas akademik yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.