INBERITA.COM, Pemerintah Aceh resmi mengajukan permohonan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penanganan pasca-bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025.
Surat permohonan bantuan ini disampaikan oleh Pemerintah Aceh dengan harapan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan dukungan yang lebih luas dari komunitas internasional.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa surat tersebut secara khusus meminta keterlibatan lembaga-lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana besar, seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund), mengingat Aceh telah melalui pengalaman traumatis bencana tsunami pada tahun 2004.
“Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional, mengingat pengalaman mereka dalam menangani bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” jelas Muhammad MTA kepada detikSumut, Senin (15/12/2025).
Banjir yang melanda Aceh sejak Rabu, 26 November 2025, telah menyebabkan kerusakan parah di sejumlah daerah. Sebanyak 18 kabupaten/kota di Aceh terdampak bencana, dengan daerah yang paling parah mengalami kerusakan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.
Proses pemulihan bencana pun sedang berlangsung, dengan berbagai upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama sejumlah lembaga internasional dan nasional.
Saat ini, sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah turut serta dalam penanganan bencana ini. Mereka terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, dan internasional yang bekerja bersama untuk membantu korban bencana dan mempercepat pemulihan daerah yang terkena dampak.
Keterlibatan relawan dan lembaga ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya kebutuhan.
Beberapa lembaga internasional dan nasional telah masuk dalam Desk Relawan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, dan masih banyak lagi.
Lembaga-lembaga ini berkoordinasi dengan pemerintah setempat, TNI, Polri, serta BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) dan Basarnas untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana.
“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini. Kehadiran lembaga dan relawan ini kita harapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung oleh institusi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pemerintah Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri, serta segenap masyarakat Aceh,” kata Muhammad MTA menambahkan.
Banjir besar yang melanda Aceh ini tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, longsor yang terjadi di beberapa daerah menambah beban korban bencana. Berbagai upaya dilakukan untuk membersihkan puing-puing dan membantu warga yang terdampak.
Pemerintah Aceh juga terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional untuk memanfaatkan pengalaman mereka dalam penanganan bencana dan menyediakan bantuan logistik serta medis yang sangat dibutuhkan oleh warga Aceh yang terdampak.
Ini adalah langkah konkret untuk memastikan pemulihan yang cepat dan efektif, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat segera pulih pasca bencana.
Seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, harapan utama adalah agar bantuan internasional dapat mempercepat pemulihan Aceh secara menyeluruh.
Meski demikian, pemerintah setempat juga menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan masyarakat dalam setiap langkah pemulihan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari bantuan yang ada.
Sebagai informasi, sebelumnya, Aceh juga telah mengajukan bantuan ke beberapa lembaga internasional lainnya untuk mendukung proses pemulihan pasca-tsunami 2004, yang terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah yang terdampak.
Ke depannya, pemerintah Aceh berharap pengalaman tersebut dapat diterapkan kembali dalam menghadapi dampak bencana terbaru ini.
Kehadiran lembaga-lembaga internasional, baik yang terlibat melalui mekanisme resmi PBB maupun organisasi non-pemerintah lainnya, sangat diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat Aceh dan mempercepat pemulihan pasca bencana ini.
Dengan bantuan yang datang dari berbagai pihak, diharapkan Aceh dapat bangkit kembali dan membangun daerahnya pasca-bencana dengan lebih kuat dan tangguh. (*)
