INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 2 di Sumatra Selatan. Rencana ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pembukaan The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 pada Rabu, 17 September 2025.
“Peresmian fisiknya nanti Bapak Presiden Insya Allah yang akan melakukan,” ujar Bahlil di hadapan para pelaku industri energi terbarukan.
Pembangkit listrik yang berlokasi di wilayah kerja panas bumi Lumut Balai dan Margabayur tersebut merupakan salah satu proyek unggulan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), anak usaha Pertamina di sektor energi bersih.
PLTP ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 55 megawatt (MW), dan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Meski seremoni peresmian fisiknya baru direncanakan dalam waktu dekat, PLTP Lumut Balai 2 sejatinya telah beroperasi penuh sejak akhir Juni 2025. Ini ditandai dengan rampungnya proses pengujian Unit Rated Capacity (URC) selama 72 jam nonstop pada 26–29 Juni 2025, dan diterbitkannya Surat Layak Operasi (SLO) pada 29 Juni.
“Saya sudah minta waktunya (Presiden), kita tunggu kalau tidak akhir bulan ini ya paling lambat bulan depan (peresmian fisiknya),” lanjut Bahlil.
Operasional PLTP ini menandai tonggak penting dalam upaya Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pengujian teknis menunjukkan performa pembangkit memenuhi spesifikasi, stabil, dan layak untuk masuk dalam jaringan kelistrikan nasional.
Direktur Utama PGE, Julfi Hadi, menyambut positif pencapaian ini dan menekankan pentingnya keberadaan PLTP Lumut Balai 2 dalam mendukung komitmen jangka panjang perusahaan terhadap energi bersih.
“Kami bersyukur pembangkitan PLTP Lumut Balai Unit 2 kini dapat dimulai secara penuh dan konsisten. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang PGE dalam menyediakan energi bersih berbasis panas bumi yang andal dan berkelanjutan,” tegas Julfi Hadi dalam siaran pers resmi.
Lebih jauh, Julfi menyatakan bahwa tambahan kapasitas ini memperkuat energi nasional dan mendorong pencapaian target kapasitas terpasang mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2 hingga 3 tahun mendatang.
Target ini menjadi salah satu pilar utama strategi PGE untuk memainkan peran sentral dalam dekarbonisasi sektor energi nasional.
“Ke depannya, kami optimistis untuk terus mendukung percepatan target peningkatan kapasitas panas bumi nasional sebesar 5,2 GW pada periode tersebut,” tambahnya.
Tak hanya berhenti di proyek Lumut Balai Unit 2, PGE juga tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis lainnya. Salah satu di antaranya adalah PLTP Hululais Unit 1 dan 2 dengan kapasitas gabungan sebesar 110 MW, serta proyek-proyek co-generation dengan total kapasitas 230 MW yang tersebar di berbagai wilayah.
Komitmen PGE terhadap pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) juga terlihat dari langkah eksplorasi di wilayah green field. Pada 26 Juni 2025, perusahaan resmi memulai eksplorasi PLTP Gunung Tiga di Lampung yang diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 55 MW.
Dengan berbagai inisiatif ini, PGE tak hanya menunjukkan kepemimpinan di sektor energi panas bumi, tetapi juga menjadi salah satu aktor kunci dalam mewujudkan target nasional bauran EBT sebesar 76 persen pada periode 2025–2034. Sebuah target ambisius yang kini perlahan mulai menunjukkan realisasi nyata di lapangan.
Jika peresmian fisik oleh Presiden Prabowo benar-benar terlaksana dalam waktu dekat, maka ini akan menjadi momentum simbolik penting bagi sektor energi Indonesia.
Di tengah krisis iklim global dan dorongan menuju zero emission, langkah-langkah konkret seperti pengoperasian PLTP Lumut Balai 2 adalah bukti bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam transisi energi.
Di sisi lain, pertanyaan publik tetap relevan: seberapa serius komitmen pemerintah dalam mendukung energi terbarukan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran dan kebijakan untuk energi fosil?
Apakah proyek-proyek seperti ini hanya menjadi etalase atau benar-benar mendapat dukungan sistemik dan berkelanjutan?
Waktu dan konsistensi kebijakan akan menjadi ujian berikutnya. Namun setidaknya, langkah awal telah diambil.
Kini tinggal bagaimana menjadikannya pijakan kuat untuk lompatan berikutnya menuju kemandirian dan keberlanjutan energi nasional.
