INBERITA.COM, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjadi sorotan setelah meluapkan kemarahan saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (11/4/2026) dan memicu perhatian publik karena pernyataan keras yang disampaikan Dody kepada jajarannya.
Dalam keterangannya di Surabaya, Minggu (12/4/2026), Dody tidak menutupi rasa geramnya terhadap kinerja anak buah yang terlibat dalam proyek tersebut.
Bahkan, ia mengaku emosi hingga mengeluarkan pernyataan yang cukup ekstrem.
“Kalau kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh Kepala Balai-nya. Eh sama PPK-nya. Bener saya tonjok! Jengkel banget saya itu,” kata Dody.
Ledakan emosi tersebut bukan tanpa alasan. Dody menilai ada indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari program prioritas nasional.
Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak boleh dipermainkan, apalagi menyangkut upaya pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrem.
“Janganlah, jangan main-main sama program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Please deh,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dody juga memberikan peringatan keras kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak sejalan dengan visi pemerintah.
Ia bahkan secara terbuka meminta ASN yang tidak mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk mengundurkan diri.
“Kalau enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN! Jangan buat begini,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dody mengungkapkan bahwa kunjungannya ke lokasi proyek di Nganjuk membuka fakta yang sebelumnya tidak ia ketahui.
Ia mengaku terkejut dengan alasan yang disampaikan oleh pihak terkait mengenai penerimaan angka 15 persen dalam proyek tersebut. Hal itu justru semakin memicu kemarahannya.
“Yang lebih mengagetkan lagi adalah saya datang itu dikasih alasan kenapa harus 15 persen itu diterima. Jadi saya lebih kaget lagi. Makanya saya keluar kata-kata yang seharusnya saya tidak boleh keluar,” ungkapnya.
Meski demikian, Dody menegaskan bahwa pihak Kementerian PU tidak memiliki komplain terhadap kontraktor yang terlibat, yakni Waskita.
Fokus kemarahannya lebih diarahkan pada internal pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Ia juga mengingatkan bahwa program Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek biasa, melainkan bagian dari prioritas utama Presiden.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
“Kalau main-main cari yang lainlah, apa lagi gitu. Bikin jalan kek, bikin jembatan mau main-main, boleh terserah, tapi program prioritas presiden janganlah! Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sesuatu yang kita-kita semua enggak pernah mikirin tuh. Hanya seorang negarawan yang bernama Prabowo Subianto yang mikirin gitu. Itu juga masih diselewengkan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dody memastikan akan melakukan pembenahan secara menyeluruh, khususnya pada bagian Prasarana Strategis.
Ia juga menargetkan penyelesaian proyek sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, tahapan penyelesaian harus rampung pada 20 Juni, sehingga pada 30 Juni seluruh fasilitas sudah siap digunakan.
Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada 1 Juli sesuai rencana.
Di akhir pernyataannya, Dody menyampaikan permohonan maaf atas sikap emosionalnya. Ia mengakui bahwa sebagai seorang menteri, seharusnya ia mampu menjaga sikap.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kemarahannya dipicu oleh rasa tanggung jawab terhadap program prioritas nasional.
“Ya sorry, saya kemarin bener-bener khilaf saya. Jengkel saya. Coba kalau kemarin saya masih umur 20-30 saya tonjok beneran tuh orang. Itu sih,” ujarnya.
“Ya mohon maaf. Saya harusnya tidak boleh begitu sebagai seorang menteri. Tapi kalau sudah program prioritas atasan saya itu dibuat mainan, itu saya gimana gitu rasanya.”
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan agenda strategis nasional.