INBERITA.COM, Pemerintah daerah diminta tidak lagi menjadikan penambahan anggaran sebagai solusi utama ketika menghadapi keterbatasan fiskal.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja daerah dan memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri sebuah agenda di Jakarta. Ia menilai masih terdapat sejumlah ruang penghematan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperbaiki sebelum pemerintah daerah mengajukan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Tito, hasil pengamatan di berbagai daerah menunjukkan masih ditemukan pengeluaran yang kurang efektif. Beberapa di antaranya berkaitan dengan biaya operasional pemerintahan, pemeliharaan aset, perjalanan dinas, hingga kegiatan rapat yang dinilai dapat disederhanakan.
“Jadi kalau untuk tahun 2027, ya, saya tetap mendorong kepala daerah-daerah untuk melakukan efisiensi,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, efisiensi bukan berarti menghentikan program pembangunan atau mengurangi pelayanan publik. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Tito mencontohkan sejumlah kegiatan pemerintahan yang menurutnya dapat dievaluasi kembali. Perjalanan dinas yang terlalu sering, pertemuan yang tidak mendesak, serta kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan secara daring menjadi beberapa hal yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah daerah.
“Perjalanan dinas yang banyak, rapat yang enggak perlu, yang cukup disederhanakan bahkan yang cukup dengan Zoom meeting misalnya. Nah ini yang harus diperawat, perawatan dibuat tinggi, pemeliharaan itu. Padahal enggak segitu,” kata Tito.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa pengelolaan APBD tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana memastikan penggunaannya tepat sasaran.
Dalam praktiknya, peningkatan kualitas belanja daerah menjadi salah satu tantangan besar karena masih banyak daerah yang memiliki ruang fiskal terbatas.
Tito juga meminta kepala daerah tidak menyerahkan sepenuhnya pembahasan anggaran kepada jajaran birokrasi.
Menurut dia, pemimpin daerah harus memahami detail perencanaan keuangan agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dan memastikan program yang dijalankan benar-benar diperlukan.
Ia mengingatkan agar kepala daerah aktif memeriksa usulan anggaran dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk memastikan tidak ada program yang dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran.
“Nah ini, saya minta kepada kepala daerah lakukan dulu. Jangan mau dibohongin sama Sekda, Bappeda, bagian keuangan, kepala bagian umum, macam-macam. Dan juga OPD yang bikin macam program-program yang enggak perlu,” kata Tito.
Selain meminta efisiensi, Tito juga menegaskan pemerintah pusat tidak akan langsung menyetujui permintaan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari daerah tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Menurut dia, tambahan dana harus diberikan berdasarkan kebutuhan yang objektif, bukan karena pemerintah daerah belum melakukan optimalisasi terhadap anggaran yang sudah tersedia.
“Saya enggak mau dibohongin sama kepala daerah. Kalau kita bilang wah DAU dibuka berarti kita tinggal minta itu saja. No way. Kita enggak akan bodoh-bodoh. Staf saya itu pernah rata-rata jadi Pj Gubernur, Pj Walikota, Bupati,” ujarnya.
Kemendagri, lanjut Tito, akan melakukan pemeriksaan terhadap daerah yang mengajukan penambahan DAU. Pemeriksaan itu bertujuan melihat apakah pemerintah daerah telah menjalankan langkah efisiensi sebelum meminta tambahan dukungan keuangan.
“Kalau ada yang menyatakan ‘Pak kami top up DAU, kami enggak punya uang’, fine, kita akan turun. Efisiensi sudah lakukan enggak, kita bedah. Jangan sampai nanti dipermalukan,” kata Tito.
Kebijakan mendorong efisiensi anggaran daerah menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan publik.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan prioritas dan menghindari belanja yang tidak memberikan dampak signifikan.
Bagi kepala daerah, pesan tersebut menjadi tantangan untuk memperbaiki kualitas perencanaan APBD. Efisiensi tidak hanya dilihat dari pengurangan belanja, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah mengubah pola pengeluaran agar lebih produktif.
Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran, pemerintah berharap belanja daerah dapat lebih fokus pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi daerah.
Langkah evaluasi anggaran sebelum meminta tambahan dana juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan setiap dukungan fiskal diberikan secara tepat.
Daerah yang mampu mengelola keuangan secara efektif akan memiliki peluang lebih besar menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa selalu bergantung pada tambahan transfer dari pusat.