INBERITA.COM, Ketegangan mencuat usai Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meninggalkan Gedung DPR RI seusai audiensi dengan pimpinan Dewan. Salah satu relawan ojek online (ojol), Melva Pardede, menuduh ada kesepakatan tidak sehat yang melibatkan koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, dengan legislator.
Tuduhan ini muncul karena massa AMPB membubarkan diri begitu saja setelah mendapatkan komitmen terkait RUU Perampasan Aset.
Melva mengaku kecewa lantaran keputusan Botok dinilai tidak sebanding dengan perjuangan ribuan relawan ojol yang telah membantu AMPB selama berada di Jakarta. Ia menilai hasil audiensi hanya menguntungkan pihak tertentu, bukan masyarakat luas.
“Hasilnya tidak memuaskan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hanya untuk Pati saja memuaskan,” ujar Melva kepada awak media di Jakarta, Kamis sore.
Lebih lanjut, Melva menduga ada kesepakatan transaksional antara Botok dan pimpinan DPR yang tidak transparan.
Ia menyinggung soal donasi tunai yang diterima AMPB selama di Jakarta, padahal para relawan ojol tidak pernah meminta imbalan.
“Kalian luar biasa. Hanya karena rupiah kalian tinggalkan kami di sini,” katanya dengan nada emosi.
Ia juga mempertanyakan alasan pemblokiran rekening bank Botok setelah menerima donasi, sementara relawan ojol yang membantu justru tidak dihargai.
“Kalian gak ada terima kasih, kalian setelah ACC di dalam hanya tuhan yang tahu, kenapa rekening bank kalian diblokir? Tuhan tahu kalian busuk,” tegasnya.
Ketidakpuasan juga meluas di kalangan relawan ojol lainnya yang merasa dikhianati. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas janji-janji yang belum ditepati.
“Saya warga Jakarta kami marah besar, kecewa. Rekan saya di sini kecewa. Kalian belum selesai main pulang aja. Mana janjinya,” ungkap Melva.
Dalam audiensi tersebut, Botok bersama perwakilan AMPB menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi, khususnya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pimpinan DPR pun berkomitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen ini dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan disaksikan langsung oleh perwakilan AMPB.
Namun, setelah menerima komitmen tersebut, massa AMPB memilih membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI.
Keputusan ini mengejutkan kelompok massa lain yang masih bertahan di lokasi aksi. Hingga saat ini, baik Botok maupun pihak DPR belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan transaksional yang dilontarkan Melva.
Sementara itu, dugaan mengenai adanya donasi besar yang diterima AMPB selama di Jakarta semakin memperkeruh suasana. Melva mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang memberikan uang segepok kepada AMPB.
“Mereka diberikan donasi, ada yang memberikan uang segepok, kami warga Jakarta gak minta. Tapi cara kalian sudah memberaki muka kami,” ungkapnya.
Tuduhan Melva belum didukung bukti tertulis atau keterangan resmi dari pihak manapun. Namun, pernyataannya mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan relawan ojol yang merasa tidak dihargai.
Sementara itu, kelompok massa yang masih bertahan di sekitar Gedung DPR RI terus memantau perkembangan situasi. Mereka menuntut jaminan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak hanya berhenti pada komitmen semata.
“Kami tidak mau janji-janji kosong. Kami ingin tindakan nyata,” tegas seorang relawan yang enggan disebutkan namanya.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi.
Keterlibatan relawan ojol dalam perjuangan AMPB menunjukkan solidaritas yang luar biasa, namun juga menuntut tanggung jawab yang setara dari para pemimpin. Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan semakin terkikis.
