INBERITA.COM, Malaysia mulai mengambil langkah serius dalam menjajaki pengembangan tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi besar menghadapi tantangan energi global yang kian kompleks.
Melalui lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah, negara tersebut kini tengah melakukan penilaian menyeluruh terhadap kemungkinan implementasi program tenaga nuklir untuk pembangkit listrik.
Penilaian tersebut tidak dilakukan secara parsial, melainkan mencakup berbagai aspek krusial mulai dari pengembangan kebijakan, penyusunan kerangka hukum dan regulasi, hingga analisis kelayakan proyek secara teknis dan ekonomi.
Selain itu, keterlibatan industri domestik, partisipasi pemangku kepentingan, serta kesiapan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dalam kajian tersebut.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadillah Yusof, menegaskan bahwa eksplorasi tenaga nuklir merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung agenda transisi menuju energi bersih yang semakin menjadi fokus global.
Menurut laporan awak media yang dikutip di Kuala Lumpur pada Sabtu (28/3), Fadillah menjelaskan bahwa inisiatif tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Malaysia Ketigabelas (13MP).
Dokumen tersebut sebelumnya telah diajukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 31 Juli 2025 sebagai peta jalan pembangunan negara ke depan.
“Kebutuhan untuk mengevaluasi kelayakan tenaga nuklir semakin relevan di tengah lanskap energi global yang berubah, yang dibentuk oleh ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi pasokan serta harga bahan bakar,” kata Fadillah Yusof yang juga merupakan Menteri Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia.
Pemerintah Malaysia melalui MyPOWER Corporation Malaysia telah ditugaskan sebagai lembaga pelaksana utama dalam proses ini. Institusi yang berada di bawah Kementerian PETRA tersebut kini memegang peran sebagai Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO).
Tugas utamanya adalah mengoordinasikan seluruh tahapan persiapan, dengan mengacu pada pendekatan bertahap yang direkomendasikan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
Langkah ini mencerminkan keseriusan Malaysia dalam memastikan bahwa setiap keputusan terkait energi nuklir dilakukan berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik global.
Pemerintah tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan, keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.
Fadillah juga menyoroti kondisi global yang turut memengaruhi arah kebijakan energi nasional. Ia menyebut bahwa ketegangan geopolitik, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah, telah memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas pasokan energi dunia.
Gangguan pada jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi.
“Dalam konteks ini, tenaga nuklir menawarkan daya beban dasar yang stabil dan rendah karbon serta dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil,” katanya.
Pernyataan tersebut menegaskan posisi tenaga nuklir sebagai salah satu solusi potensial dalam menghadapi volatilitas pasar energi global.
Dengan karakteristiknya yang mampu menyediakan pasokan listrik stabil dalam jangka panjang, energi nuklir dinilai dapat menjadi tulang punggung sistem energi modern yang lebih berkelanjutan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Malaysia. Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara juga mulai kembali mempertimbangkan tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi mereka.
Filipina, misalnya, menargetkan kapasitas pembangkit nuklir hingga 4.800 megawatt pada tahun 2050.
Di sisi lain, Vietnam juga telah menghidupkan kembali rencana pengembangan energi nuklir yang sebelumnya sempat dihentikan.
Negara tersebut kini memasukkan kembali nuklir dalam rencana energi nasional sebagai salah satu sumber energi masa depan.
Indonesia pun tidak ketinggalan dalam tren ini. Pemerintah tengah menjajaki pengembangan reaktor modular kecil atau small modular reactors (SMR), termasuk opsi reaktor terapung. Target awal implementasi teknologi tersebut diperkirakan dapat terealisasi sekitar tahun 2030.
Melihat dinamika tersebut, langkah Malaysia dapat dipahami sebagai bagian dari upaya regional untuk mengantisipasi perubahan besar dalam sektor energi.
Persaingan dan kebutuhan akan sumber energi yang stabil, bersih, dan terjangkau mendorong negara-negara di kawasan untuk mencari alternatif selain bahan bakar fosil.
Meski demikian, Fadillah menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap pengambilan keputusan.
Evaluasi mendalam akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa pengembangan tenaga nuklir benar-benar selaras dengan kepentingan nasional serta memenuhi kewajiban internasional.
Ia menekankan bahwa aspek keselamatan, keberlanjutan lingkungan, serta penerimaan publik menjadi faktor utama yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berbasis pada analisis teknis yang komprehensif.
Langkah Malaysia ini menjadi sinyal kuat bahwa energi nuklir kembali mendapatkan perhatian serius di tengah krisis energi global.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk fluktuasi harga energi dan ketidakpastian geopolitik, negara-negara kini mulai membuka kembali opsi yang sebelumnya sempat ditinggalkan.
