INBERITA.COM, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan komitmennya melawan praktik rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal dengan menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai solusi pembiayaan murah bagi masyarakat.
Pinjaman yang ditawarkan koperasi ini hanya berbunga 6 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman konvensional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, program ini dirancang untuk memberi alternatif keuangan yang aman dan terjangkau bagi masyarakat desa.
“Itu adalah untuk menjadikan alternatif bagi masyarakat, supaya masyarakat tidak terjebak kepada praktek rentenir pinjaman online dan lain sebagainya,” kata Ferry di kantornya, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Pinjaman berbunga rendah ini nantinya akan disalurkan melalui lembaga keuangan ultra mikro yang bernaung di bawah bendera Koperasi Merah Putih.
Ferry menjelaskan, setiap koperasi desa akan menyesuaikan penyaluran dana sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Kalau itu kan nanti di setiap Koperasi Desa itu ada lembaga keuangan mikronya. Kita tentu nanti akan lihat seberapa banyak, seberapa yang dibutuhkan di desa tersebut yang perlu pembiayaan keuangan mikronya,” ujarnya.
Selain akses kredit, Kementerian Koperasi juga menargetkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat distribusi barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, sekaligus menyerap hasil produksi masyarakat desa.
“Hari ini kami di Kementerian Koperasi akan melaksanakan rapat pimpinan untuk fokus juga membahas, salah satunya yang terpenting adalah menjadikan Koperasi Desa ini sebagai offtaker atau menyerap hasil produk masyarakat desa,” tambah Ferry.
Langkah pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang menyebut Koperasi Merah Putih sebagai strategi nyata untuk memutus dominasi rentenir dan pinjol ilegal.
Prabowo menegaskan koperasi akan memberikan akses pembiayaan murah, fasilitas usaha, dan layanan dasar bagi rakyat kecil.
“Di situ akan ada gerai untuk super micro financing untuk membantu menghilangkan peran daripada rentenir. Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka,” ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026, di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).
Presiden menyoroti minimnya perhatian terhadap pelaku usaha kecil, khususnya nelayan dan masyarakat di pulau-pulau terpencil.
Menurutnya, selama ini kebijakan ekonomi lebih menguntungkan pengusaha besar, sementara rakyat kecil jarang mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kalau pengusaha besar boleh di kasih apa itu, haircut? Enaknya sendiri haircut-haircut. Masa nelayan-nelayan kita enggak kita berdayakan? Belum pernah mereka dapat kesempatan ini,” ungkap Prabowo.
Prabowo menekankan kondisi lapangan yang masih memprihatinkan, di mana banyak warga desa menghadapi kesulitan finansial.
Ia mengaku pernah mendengar keluhan masyarakat yang menangis karena tidak memiliki akses modal dan fasilitas pendukung usaha.
“Banyak yang nangis di pulau-pulau terpencil. Sekarang kita hadir, kita memberi harapan ke depan,” katanya.
Pemerintah menargetkan ratusan koperasi Merah Putih mulai beroperasi dalam 1–2 bulan ke depan, sementara sekitar 30.000 koperasi telah hampir berdiri di berbagai daerah.
Prabowo juga memastikan seluruh barang subsidi akan disalurkan langsung melalui koperasi agar masyarakat memperoleh akses tanpa perantara, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan dan kebocoran anggaran.
“Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” kata Prabowo.
Terkait pendanaan, Prabowo menegaskan anggaran untuk program ini bersumber dari Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah selama 10 tahun terakhir.
Meski begitu, ia mengakui pemanfaatan Dana Desa selama ini belum sepenuhnya tepat sasaran.
“10 tahun kita sudah beri Dana Desa. Dan sekarang kita akan mengarahkan. Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” jelasnya.
Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap masyarakat desa, nelayan, dan pelaku usaha mikro memiliki akses pembiayaan yang adil, meminimalkan ketergantungan pada rentenir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara inklusif.