INBERITA.COM, Keraton Kasunanan Surakarta, melalui kubu Paku Buwono (PB) XIV Purboyo, mengungkapkan bahwa meskipun mereka menerima dana hibah dari pemerintah, dana tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan operasional keraton.
Meskipun ada anggapan bahwa dana hibah yang diterima mencapai angka fantastis, kenyataannya jumlah dana hibah tersebut jauh lebih kecil.
Juru Bicara PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro, mengungkapkan bahwa jumlah dana hibah yang diterima oleh Keraton Solo tidak sebesar yang sering diberitakan di media.
“Terkait jumlah dana hibah itu tidak seperti yang diberitakan, yang sefantastis itu tidak. Nilainya itu hanya sekitar Rp 1 miliar sekian, tidak sampai puluhan miliar,” jelas Singonagoro, Senin (26/1/2026).
Singonagoro juga menambahkan bahwa kebutuhan anggaran Keraton Surakarta untuk satu tahun mencapai lebih dari Rp 20 miliar. Namun, dana hibah yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota hanya sekitar Rp 1 miliar, jauh dari harapan untuk mencakup seluruh biaya operasional keraton.
Anggaran tahunan Keraton Solo diperkirakan mencapai lebih dari Rp 20 miliar, yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan operasional.
“Kebutuhan kita dalam satu tahun itu lebih dari Rp 20 miliar. Bisa dihitung dari pemkot, dari pemprov itu hanya sekitar Rp 1 miliar sekian, tidak sampai Rp 2 miliar,” ujar Singonagoro.
Menurutnya, jumlah tersebut tidak cukup untuk menutupi berbagai kebutuhan keraton, seperti gaji abdi dalem dan berbagai kegiatan budaya yang dilaksanakan sepanjang tahun.
Singonagoro juga menjelaskan bahwa dana hibah yang diterima oleh Keraton Solo dari pemerintah pusat berupa anggaran fisik, yang digunakan untuk pembangunan fisik seperti renovasi Masjid Agung Surakarta.
“Ya memang kita dapat untuk Keraton Solo, nilainya juga cukup fantastis puluhan miliar. Tapi kita terimanya dalam bentuk fisik, dalam arti semua proses seperti lelang, penunjukkan kontraktor, terus pembayarannya semuanya itu ditangani kementerian,” jelasnya.
Meskipun demikian, Keraton Solo hanya menerima sekitar Rp 1 miliar dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk operasional sehari-hari.
Singonagoro menegaskan bahwa dana hibah yang diterima dari pemerintah tidak digunakan untuk kegiatan atau upacara adat keraton. Untuk acara-acara adat dan perawatan keraton, dana yang digunakan adalah dana pribadi atau swadaya dari pihak keraton sendiri.
“Nggak ada, dana dari pemerintah untuk spesifikasi buat event tidak ada. Itu dari dana mandiri. Tentu jumlah yang kami terima dengan yang dikeluarkan buat acara, perawatan semuanya untuk sesaji, bunga, dupa dan segala macam itu masih jauh dari kurang,” jelasnya.
Dalam setiap kegiatan adat, keraton masih harus menutupi kekurangan anggaran dari dana pribadi, keluarga, dan kerabat.
Kegiatan-kegiatan besar seperti Labuhan Kiblat Papat, Mahesa Lawung, hingga acara Suro dan Nyekar di luar daerah seperti di Madura, semuanya membutuhkan biaya yang besar dan harus ditanggung oleh pihak keraton.
Meskipun Keraton Solo menerima dana hibah yang terbatas, mereka tetap menjalankan berbagai acara adat dan budaya yang sudah menjadi tradisi. Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi keraton yang harus “nombok” untuk menutupi biaya-biaya tersebut.
Singonagoro menegaskan, “Yang jelas kami banyak menutupi untuk kegiatan-kegiatan di keraton. Seperti labuhan kiblat papat, itu kalau kayak mahesa lawung kita juga menyediakan kerbau yang nilainya lumayan terus pas suro dan mau puasa pasti ada nyekar-nyekar ke leluhur sampai luar daerah seperti di Madura.”
Acara-acara besar tersebut tidak hanya mengandalkan dana hibah pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan finansial dari keluarga, kerabat, hingga masyarakat sekitar yang disebut sentono.
Singonagoro menegaskan bahwa tuduhan yang menyebutkan bahwa Keraton Solo menerima dana hibah hingga puluhan hingga ratusan miliar sangatlah tidak realistis.
“Kalau keraton dituduh menerima dana sampai puluhan sampai ratusan miliar itu jelas sangat disayangkan,” tuturnya.
Menurutnya, meskipun Keraton Solo memiliki banyak kegiatan dan tradisi yang harus dijalankan, dana yang diterima dari pemerintah jauh dari cukup untuk menutupi seluruh operasional.
Oleh karena itu, pihak keraton terus mengandalkan swadaya dan dana mandiri untuk menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi yang telah ada sejak ratusan tahun.
Meski memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, Keraton Kasunanan Surakarta masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan operasional.
Dana hibah yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota ternyata jauh dari harapan, dan Keraton Solo tetap bergantung pada swadaya keluarga serta kerabat untuk memastikan tradisi dan kegiatan adat terus berlangsung.