INBERITA.COM, Sebanyak 10 perusahaan dilaporkan mulai melakukan langkah antisipatif terkait potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global.
Para pekerja di sejumlah pabrik bahkan telah diajak berdiskusi oleh manajemen mengenai kemungkinan pengurangan tenaga kerja dalam tiga bulan ke depan, meskipun keputusan PHK belum benar-benar diambil.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa kondisi ini merupakan respons awal perusahaan terhadap ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh konflik geopolitik, khususnya perang di kawasan Timur Tengah.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi PHK di perusahaan-perusahaan tersebut.
“Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK,” kata Said Iqbal saat dihubungi Media, Selasa (14/4/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun KSPI, total tenaga kerja yang terdampak dari 10 perusahaan tersebut mencapai sekitar 9.000 orang. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di sejumlah wilayah industri utama di Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, serta sebagian di Banten dan Jawa Tengah.
“Ada 10 perusahaan di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, sebagian kecil di Banten dan Jawa Tengah, tapi memang baru laporan. Nah, itu melibatkan hampir, hampir kurang lebih yang 10 perusahaan ini saja ya, kan kita nggak tahu di luar ini. Itu hampir kurang lebih mendekati 9 ribuan orang,” tambah dia.
Said Iqbal menjelaskan bahwa potensi PHK paling besar mengintai sektor industri padat karya, terutama tekstil dan garmen.
Industri ini dikenal sangat bergantung pada bahan baku impor seperti kapas yang didatangkan dari Australia, Brasil, dan Amerika Serikat.
Gangguan pasokan serta lonjakan harga bahan baku akibat konflik global menjadi faktor utama yang menekan keberlangsungan produksi.
Selain itu, sektor industri otomotif dan elektronik juga tidak luput dari tekanan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak disubsidi turut meningkatkan biaya operasional perusahaan.
Kondisi ini mendorong manajemen untuk melakukan langkah efisiensi, termasuk kemungkinan pengurangan tenaga kerja, terutama bagi karyawan dengan status kontrak.
Dampak serupa juga dirasakan oleh industri berbasis petrokimia, seperti plastik.
Ketergantungan pada bahan baku impor yang dibayar menggunakan dolar AS membuat biaya produksi semakin meningkat seiring dengan fluktuasi nilai tukar dan harga global.
Hal ini mempersempit ruang gerak perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan.
“Kan elektronik banyak juga yang bahan dasarnya plastik. Misal contoh frame, frame-nya itu kan molding, molding-nya itu kan dari plastik. Rata-rata kalau bahan bakunya yang ada plastik, kemungkinan potensi efisiensi penekanan labor cost buruk, itu pasti akan ada efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan,” tutup Said Iqbal.
Dengan situasi yang masih dinamis, para pekerja kini berada dalam posisi waspada menunggu perkembangan selanjutnya.
Diskusi yang mulai dilakukan perusahaan dinilai sebagai sinyal awal potensi gelombang PHK, terutama jika konflik global terus berlanjut dan berdampak pada rantai pasok serta biaya produksi industri nasional.