INBERITA.COM, KPK menyelidiki aliran dana mencurigakan dalam kasus korupsi pengadaan iklan di bank daerah Jawa Barat periode 2021-2023. Penyidik tengah menelisik keterlibatan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar yang diduga menerima transfer dana melalui rekening atas nama orang lain.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengonfirmasi penelusuran tersebut. Ia menyebutkan bahwa penyidik mencurigai adanya penggunaan nama samaran atau nominee dalam transaksi yang melibatkan Lisa Mariana. Dugaan ini menjadi bagian penting dari pengembangan kasus yang lebih luas.
Selain menelisik keterlibatan Lisa Mariana, KPK juga mengusut aliran dana korupsi tersebut hingga ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan jaringan yang lebih kompleks dan melibatkan pejabat daerah. Penyidikan yang lebih luas ini bertujuan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam skema korupsi ini.
KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus ini sejak 13 Maret 2025. Kelima tersangka tersebut adalah Direktur Utama Yuddy Renaldi, Pejabat Pembuat Komitmen Widi Hartoto, serta empat pengendali agensi periklanan yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma.
Penetapan ini menjadi bukti bahwa kasus ini melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda.
Kerugian negara akibat kasus korupsi ini diperkirakan mencapai Rp223 miliar. Angka ini menunjukkan betapa besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh skema korupsi yang melibatkan enam agensi periklanan. Jumlah kerugian ini juga mencerminkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi dalam pengadaan iklan pemerintah.
Dalam proses penyidikan, KPK melakukan penggeledahan di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025.
Penyidik menyita beberapa barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Ridwan Kamil kemudian hadir sebagai saksi pada 2 Desember 2025, menunjukkan bahwa mantan gubernur ini juga menjadi bagian dari rangkaian kasus ini.
Pada 10 Agustus 2026, KPK menahan empat tersangka yaitu Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma.
Sementara itu, Yuddy Renaldi belum ditahan karena kondisi kesehatannya. Penahanan ini menjadi langkah tegas KPK untuk menekan para pelaku agar tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti.
Kasus korupsi pengadaan iklan ini berawal dari dugaan mark-up anggaran yang melibatkan berbagai pihak. Skema korupsi ini diduga melibatkan selebgram sebagai bagian dari upaya menyembunyikan aliran dana ilegal.
Penyidikan yang dilakukan KPK menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pihak swasta tetapi juga oknum pemerintah daerah.
Dugaan korupsi ini melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Keterlibatan mereka menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki struktur pemerintahan daerah.
KPK terus berupaya mengungkap seluruh jaringan korupsi dalam kasus ini. Penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap seluruh aktor dan modus operandi yang digunakan dalam skema korupsi ini.
Dugaan korupsi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Bagaimana mungkin praktik korupsi semacam ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
Keterlibatan selebgram dalam kasus ini juga menjadi sorotan publik. Lisa Mariana Presley Zulkandar, yang dikenal sebagai influencer, diduga terlibat dalam skema korupsi yang melibatkan dana publik.
Keterlibatannya menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi melibatkan hanya pejabat atau pengusaha, tetapi juga figur publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakat.
KPK berkomitmen untuk terus mengejar kasus ini hingga tuntas. Penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Selain itu, kasus ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk lebih ketat dalam pengelolaan anggaran publik.
Kerugian negara yang mencapai Rp223 miliar ini juga menjadi perhatian serius masyarakat. Angka yang fantastis ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Masyarakat berhak mengetahui kebenaran di balik kasus ini dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku.
Kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran media dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Laporan awak media mengenai dugaan korupsi ini menjadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar. Tanpa peran media, mungkin kasus ini tidak akan terungkap dan kerugian negara akan semakin besar.
Penyidikan KPK dalam kasus ini juga menjadi bukti bahwa lembaga antirasuah tidak akan berhenti meskipun menghadapi berbagai tantangan.
KPK terus berupaya untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Langkah ini penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa korupsi tidak akan dibiarkan terjadi.
Keterlibatan berbagai pihak dalam kasus ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah sistemik yang harus ditangani secara menyeluruh.
Tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi. Pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk mencegah praktik korupsi di masa depan.
Kasus korupsi pengadaan iklan di Jawa Barat ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak. Bagi pemerintah daerah, kasus ini menjadi pengingat untuk lebih ketat dalam pengelolaan anggaran. Bagi masyarakat, kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga pengawasan harus terus dilakukan.