INBERITA.COM, Penanganan bencana gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 15 Agustus 2026 semakin memanas akibat krisis logistik yang meluas.
Sementara kebutuhan pangan, air bersih, dan fasilitas kesehatan melonjak, pemerintah justru menutup pintu bagi bantuan asing dengan alasan mengoptimalkan sumber daya nasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa penanganan korban difokuskan pada kapasitas dalam negeri.
“Saat ini fokus penanganan adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat dipenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang dimiliki,” ujarnya pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Meski demikian, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada duta besar negara sahabat atas tawaran bantuan yang masuk.
Pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait tawaran bantuan dari China dan Iran. Ia menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebutuhan logistik pengungsi dan perbaikan infrastruktur.
“Belum ya, nanti kami lihat. Karena berdasarkan laporan kami, kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani,” katanya.
Klaim pemerintah ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Di Kabupaten Sikka, pengungsi di Pasar Alok mengaku belum menerima bantuan hingga hari keenam pascagempa.
Jawatia, warga Kecamatan Alok, terpaksa pulang ke rumah sebentar untuk memasak sebelum kembali bertahan di pasar. Sementara itu, akses ke Desa Lidi di Pulau Palue lumpuh akibat longsor dan gelombang tinggi.
Krisis logistik memicu aksi nekat warga. Di Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, warga memblokir jalan Ruteng-Reo dan mencegat rombongan DPRD serta tim Baznas NTB untuk mendapatkan bantuan makanan.
Insiden ini disoroti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, yang menilai lemahnya koordinasi pusat-daerah.
“Kita lihat ini tidak dikoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemda sehingga masih ada warga yang tidak terjamah dengan baik,” kritik Yohan.
Ia mendesak pemerintah menghentikan prosedur birokrasi pendataan yang rumit dan memprioritaskan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan.
Ketegangan mencapai puncak di Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Camat Agustinus Supratman menolak menandatangani berita acara serah terima bantuan BNPB setelah menemukan ketidaksesuaian jumlah logistik.
Dalam video viral, ia emosional membanting paket bantuan karena klaim administrasi jauh lebih besar daripada fisik.
“Bapak bicara di sana bahwa bantuan banyak supaya orang dengar di sana. Saya rekam, Pak… Bapak sudah keterlaluan,” ujar Agustinus. Ia mengaku tertekan karena harus membagi pasokan minim kepada 21.171 jiwa di 11 desa terdampak.
“Bantuan sedikit untuk bagi ke banyak orang. Saya stres. Bagaimana cara membaginya? Pak tolong,” tambahnya.
Ancaman bencana susulan semakin memperparah kondisi. BMKG Stasiun Geofisika Kupang mencatat 3.860 gempa susulan, dengan 116 di antaranya dirasakan masyarakat akibat aktivitas Flores Back Arc Thrust.
Hingga 22 Agustus 2026, BNPB mencatat 83 korban jiwa, 900 luka-luka, 110 ribu pengungsi, dan 29.001 rumah rusak.
Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menekankan bahwa menerima bantuan internasional bukanlah kelemahan.
“Itu wujud solidaritas global untuk mempercepat pemulihan korban bencana,” tegasnya.