INBERITA.COM, Koperasi Desa Merah Putih di Desa Kediten, Kabupaten Kendal, kini tengah menjadi perbincangan hangat publik karena lokasinya berada di lereng Gunung Prau dengan ketinggian 1.385 meter di atas permukaan laut.
Bangunan fisik koperasi ini berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 600 meter persegi.
Ketua Kopdes Merah Putih Desa Kediten, Nur Rohman, memastikan bahwa lokasi berdirinya bangunan tersebut sama sekali tidak menggunakan kawasan hijau atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan itu sejak awal memang tidak pernah ditanami oleh warga setempat.
“Lahan itu enggak pernah ditanamin. Jadi ya apa ya semak-semak gitu,” ujar Nur Rohman saat dihubungi awak media, Rabu (9/9/2026).
Penegasan ini mematahkan spekulasi publik terkait alih fungsi lahan lindung pertanian di wilayah pegunungan tersebut. Kawasan itu bahkan tidak memiliki status LP2B sejak awal perencanaan pembangunan fisik.
“Ya kalau di tempat saya kan memang memang enggak ada LP2B kan. Enggak ada (lahan hijau untuk pembangunan kopdes),” tandasnya.
Jarak lokasi koperasi dari permukiman penduduk sekitar sebenarnya tidak terlalu jauh. Posisi bangunan hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah warga terdekat.
Kawasan tersebut sejak awal memang telah diarahkan oleh pemerintah desa untuk berbagai program pengembangan wilayah. Rencana ke depan mencakup pemindahan kantor desa serta badan usaha milik desa ke sekitar lokasi koperasi.
Kawasan Kopdes Merah Putih Kediten direncanakan ikut menopang potensi desa dan pariwisata. Rencana pengembangan mencakup camping ground, minimarket, kafe di sekitar kawasan, serta tempat penampungan hasil bumi petani.
Akses menuju fasilitas ini berjarak sekitar satu kilometer dari jalan kabupaten. Waktu tempuh perjalanan menuju tingkat kecamatan membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja dari lokasi.
Meskipun bangunan fisik telah selesai sepenuhnya, operasional koperasi belum berjalan karena pengelola masih menunggu arahan resmi. Pengurus belum menyiapkan langkah teknis karena aturan operasional belum turun.
“Belum tahu. Kita belum tahu. Kita pun belum menyiapkan karena belum ada perintah, belum ada aturan yang resmi datang ke kami, gitu. Jadi kita masih menunggu. Masih menunggu perintah dari koperasi seperti apa,” ungkap Nur Rohman.
Sebelumnya, Kopdes Merah Putih Desa Kediten menjadi sorotan publik setelah muncul informasi mengenai pembayaran material pembangunan yang belum tuntas senilai Rp 130.300.500.
Angka tersebut awalnya mencuat sebagai kekurangan pembayaran karena pihak pengelola belum mendapatkan kejelasan konfirmasi.
Setelah pemberitaan muncul, personel Kodim mengajak Nur Rohman bertemu untuk membahas persoalan kurang bayar tersebut. Hasil pembicaraan menunjukkan ada penundaan pembayaran karena proses pembangunan belum sepenuhnya selesai.
Total belanja pembangunan Kopdes Merah Putih Desa Kediten mencapai Rp 1.050.300.500. Sementara pembayaran yang diterima dari Koramil berjumlah Rp 920.000.000 sehingga terdapat selisih Rp 130.300.500.
“Total belanja yang dibayarkan saya terakhir, ada kekurangan Rp 130.300.500 itu maksudnya,” tandas Nur Rohman.
Kekurangan dana tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan material bangunan yang dibeli dari toko. Setelah bertemu pihak Kodim, penyelesaian sisa pembayaran dilakukan melalui pengecekan nota belanja.
“Ya ini sementara kesepakatan kemarin sambil cek nota-nota yang yang masih belum itu. Terus kemarin juga sudah datangi (toko) material, segera diselesaikan gitu,” ucap Nur Rohman.
Pengurus koperasi mengaku tidak mengetahui secara persis berapa total anggaran pasti untuk membangun fasilitas tersebut. Pembangunan dijalankan menggunakan sistem padat karya agar masyarakat sekitar dapat ikut bekerja.
Proses pembayaran dilakukan dengan mekanisme setor nota kepada pihak Koramil. Pengelola menerima barang material dari toko lalu menyerahkan nota ke Koramil untuk diproses lebih lanjut.
“Kalau di tempat saya enggak ada budget anggaran, Pak. Karena dari tempat saya ini kan dari awal kan sudah dijelaskan dari beliau-beliau Bapak-bapak Babinsa, bahwa kita itu untuk kerja padat karya. Kita belanja setor nota, belanja setor nota gitu,” imbuh Nur Rohman.
Sejak awal pelaksanaan, pembangunan melibatkan pihak Koramil secara langsung. Pihak Kodim turut membantu koordinasi dalam menyelesaikan masalah penundaan pembayaran material.