INBERITA.COM, Media pemerintah Iran melaporkan puluhan anggota pasukan keamanan tewas di tengah gelombang protes besar yang melanda berbagai wilayah negara tersebut akibat krisis ekonomi yang semakin memburuk.
Aksi unjuk rasa yang dipicu oleh lonjakan biaya hidup dan inflasi tinggi itu disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan telah berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah daerah.
Televisi pemerintah Iran pada Minggu (11/1/2026) menyebutkan bahwa sebanyak 30 anggota polisi dan pasukan keamanan tewas di Provinsi Isfahan. Sementara itu, enam anggota lainnya dilaporkan meninggal dunia di Provinsi Kermanshah, wilayah Iran bagian barat, dalam rangkaian kerusuhan terbaru yang terjadi selama beberapa hari terakhir.
Laporan tersebut menegaskan bahwa aparat keamanan menjadi sasaran utama dalam bentrokan yang menyertai aksi protes ekonomi. Kantor berita semi-resmi Tasnim memperbarui angka korban dengan menyebutkan bahwa secara nasional, jumlah personel keamanan yang tewas dalam rangkaian protes di seluruh Iran telah mencapai 109 orang.
Angka ini mencerminkan eskalasi kekerasan yang signifikan di tengah upaya pemerintah untuk mengendalikan situasi keamanan yang memburuk. Selain korban dari kalangan aparat, Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran juga mengonfirmasi adanya korban jiwa dari sektor kemanusiaan.
Lembaga tersebut menyatakan seorang anggota stafnya tewas setelah salah satu bangunan bantuan mereka diserang di Gorgan, ibu kota Provinsi Golestan. Insiden ini menambah daftar panjang korban yang jatuh di luar lingkup bentrokan langsung antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan.
Media pemerintah Iran juga melaporkan adanya aksi perusakan terhadap tempat ibadah. Sebuah masjid dilaporkan dibakar di Kota Masyhad, Iran timur, pada Sabtu malam.
Tidak hanya itu, dalam beberapa hari terakhir, dilaporkan terjadi pembakaran terhadap 25 masjid di berbagai wilayah Iran. Aksi tersebut, menurut laporan resmi, juga disertai pembakaran Al-Qur’an serta pelemparan bom molotov ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi demonstrasi, sehingga memicu ketakutan dan kerusakan di lingkungan permukiman.
Pemerintah Iran menuding bahwa tindakan para perusuh tersebut tidak murni berasal dari gerakan domestik. Menurut otoritas Iran, kerusuhan didalangi oleh agen-agen intelijen asing, khususnya badan intelijen Israel Mossad dan unit intelijen Amerika Serikat, CIA, yang disebut telah menyusup di antara kerumunan massa.
Tuduhan ini memperkuat narasi pemerintah bahwa kerusuhan tidak hanya terkait isu ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya destabilitasi eksternal. Sejumlah rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan situasi kacau di lokasi protes.
Dalam video tersebut tampak para perusuh menembakkan senjata ke arah massa serta melemparkan bom molotov ke rumah-rumah warga. Pemerintah menggunakan rekaman ini sebagai bukti bahwa aksi yang terjadi telah melampaui batas demonstrasi damai dan berubah menjadi kekerasan terorganisir.
Lonjakan jumlah korban terjadi seiring dengan meningkatnya operasi keamanan oleh pihak berwenang Iran untuk memadamkan protes yang disebut sebagai yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Ribuan warga dilaporkan turun ke jalan di berbagai kota, mengekspresikan kemarahan mereka terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, tingginya inflasi, serta melonjaknya biaya hidup yang semakin menekan masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri Iran menyatakan bahwa situasi “kerusuhan” secara bertahap mulai mereda. Namun, pemerintah juga mengambil sikap tegas.
Jaksa Agung Iran telah memperingatkan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam kerusuhan tersebut dapat menghadapi hukuman mati, sebuah pernyataan yang menegaskan pendekatan keras negara dalam memulihkan stabilitas.
Pada Sabtu, Ali Larijani, seorang pejabat tinggi keamanan Iran, menuding sebagian demonstran telah melakukan tindakan ekstrem. Ia menuduh beberapa pengunjuk rasa membunuh orang atau membakar sejumlah pihak, dan menyamakan tindakan tersebut dengan apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS.
Pernyataan ini semakin menguatkan framing pemerintah yang menyamakan aksi kekerasan dalam protes dengan terorisme. Dari kalangan akademisi, Hassan Ahmadian dari Universitas Teheran memberikan pandangannya terkait perkembangan situasi tersebut.
Ia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa demonstrasi yang dimulai dua minggu lalu berubah menjadi kekerasan pada hari Kamis. Menurutnya, hari tersebut menjadi salah satu momen paling menakutkan bagi masyarakat Iran, termasuk di ibu kota Teheran.
“Dalam dua hari terakhir, kami melihat menyusutnya peristiwa tersebut karena tentu saja terjadi bentrokan dan konfrontasi dengan pihak yang melakukan kekerasan,” katanya.
“Orang-orang juga mulai meninggalkan aktivitas kekerasan semacam itu,” lanjut Ahmadian
“Mayoritas masyarakat Iran tidak senang dengan perekonomian di Iran, namun mayoritas dari mereka juga tidak senang dengan kekerasan,” pungkasnya.
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pandangannya mengenai situasi ekonomi dan tuntutan publik. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan televisi pemerintah pada Minggu, Pezeshkian membahas rencana ekonomi pemerintah dan apa yang ia sebut sebagai “tuntutan masyarakat”.
Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel ingin “menabur kekacauan dan kekacauan” di Iran dengan memerintahkan “kerusuhan”, serta menyerukan agar masyarakat Iran menjauhkan diri dari apa yang ia sebut sebagai “perusuh dan teroris”.
Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia terus menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban dan laporan penangkapan massal. LSM Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia menyatakan bahwa setidaknya 51 pengunjuk rasa, termasuk sembilan anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan keamanan.
Selain itu, ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dalam bentrokan yang terjadi selama rangkaian protes tersebut. Situasi ini menempatkan Iran dalam sorotan internasional terkait penanganan protes, hak asasi manusia, dan stabilitas politik di tengah krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
