INBERITA.COM, Keterbatasan anggaran kembali menjadi keluhan yang disampaikan sejumlah pemerintah daerah. Namun, bagi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk lambatnya pembangunan maupun menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan itu disampaikan JK saat berdialog dengan para kepala daerah dalam agenda pra Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Makassar, Senin (3/8/2026).
Momentum tersebut menjadi ruang bagi para pemimpin daerah menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari fiskal hingga investasi.
Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim mengungkapkan bahwa masyarakat kini memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi terhadap pemerintah.
Kemajuan teknologi membuat warga dapat membandingkan pembangunan di berbagai daerah sehingga tuntutan pelayanan publik terus meningkat.
“Mereka ini bisa mengakses informasi dari mana saja dan itu diharapkan terjadi di daerah kami, tempat kami di Luwu Utara,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut Andi, kemampuan keuangan daerah belum mampu mengimbangi harapan tersebut.
“Pada sisi yang lain, kami tidak memiliki anggaran yang mampu memenuhi ekspektasi dan juga keinginan masyarakat itu,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Andi memaparkan bahwa Luwu Utara sebenarnya memiliki potensi investasi yang besar, khususnya di sektor energi.
Daerahnya memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) hingga sekitar 2.000 megawatt, kawasan yang cocok untuk pengembangan energi surya, serta potensi energi angin.
Meski demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang karena keterbatasan investor yang bersedia masuk.
“Kami memang mengalami keterbatasan untuk mendapatkan pihak-pihak yang bisa berinvestasi di energi ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, JK mengakui hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi persoalan yang sama. Menurunnya pendapatan daerah memang berdampak pada ruang fiskal pemerintah, tetapi menurutnya tantangan itu justru menjadi ukuran kepemimpinan seorang kepala daerah.
“Memang yang menjadi keluhan hampir semua pemerintah daerah ialah menurunnya anggaran daerah,” kata JK.
Mantan Ketua Umum Golkar itu menilai keberhasilan kepala daerah tidak ditentukan oleh besarnya transfer dana dari pemerintah pusat. Justru kemampuan mencari solusi di tengah keterbatasan menjadi indikator kualitas kepemimpinan.
“Bupati yang berhasil ialah Bupati yang memajukan daerahnya dalam keterbatasan anggaran, artinya harus kreatif,” tegasnya.
JK kemudian melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan dalam forum tersebut. Ia mengkritik pola pikir yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan.
“Kalau Bupati sana tidak bisa berbuat apa-apa kalau anggaran pusat kecil, maka tidak perlu ada Bupati di sana!” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik terhadap praktik pembangunan yang selama ini dinilai masih terlalu bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat banyak daerah rentan ketika terjadi penyesuaian anggaran nasional atau kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Menurut JK, pembangunan daerah semestinya tidak hanya diukur dari besarnya APBD, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika pendapatan warga meningkat, daya beli tumbuh, investasi berkembang, dan lapangan kerja tercipta, maka kemampuan fiskal daerah juga akan ikut menguat.
“Kalau mendorong masyarakat daerahnya maju, sebenarnya anggaran daerah tidak pernah kecil, selama pendapatan masyarakatnya tinggi,” katanya.
Ia menilai pemerintah daerah harus lebih fokus menjadi fasilitator pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya mengandalkan belanja pemerintah. Potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan hingga energi, perlu dioptimalkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Sebagai contoh, JK menyebut pengembangan komoditas seperti jagung, jambu mete, hingga peternakan dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara konsisten.
Pemerintah cukup memberikan dukungan berupa bibit, pendampingan, akses pasar, dan kemudahan investasi sehingga masyarakat mampu meningkatkan produktivitasnya.
“Bagaimana memajukan, apakah tanaman jagung, punya mete, kuda, itu saja. Buka lapangan, kasih bibit masyarakat,” ujarnya.
Menurut JK, pemerintah tidak perlu menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Peran yang lebih penting adalah menciptakan iklim yang mendorong masyarakat berusaha, memperluas kesempatan kerja, dan menarik investasi agar pertumbuhan ekonomi berlangsung berkelanjutan.
“Justru masyarakat yang harus diberi, dimajukan kreativitasnya oleh daerah,” katanya.
Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah, pesan JK menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kemampuan kepala daerah membaca potensi wilayah, membangun kolaborasi dengan dunia usaha, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil langkah strategis dinilai menjadi modal utama agar daerah mampu tumbuh tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat.