INBERITA.COM, Menjelang rencana aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 besok, suasana di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mulai menunjukkan perubahan signifikan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat melakukan berbagai langkah antisipatif, baik dari sisi pengamanan fisik maupun kesiapan personel di lapangan.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas potensi meningkatnya jumlah massa yang diperkirakan akan hadir dalam aksi tersebut.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi juga melakukan penguatan langsung terhadap infrastruktur di sekitar kantor gubernur guna menghindari insiden yang tidak diinginkan.
Kawasan Kantor Gubernur yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan kini dipersiapkan untuk menghadapi tekanan massa, sekaligus memastikan stabilitas dan keamanan lingkungan tetap terjaga.
Upaya ini juga menjadi bagian dari evaluasi atas kejadian sebelumnya yang sempat menyebabkan kerusakan pada fasilitas pembatas di area tersebut.
Salah satu langkah paling mencolok adalah penguatan fisik pagar di sekeliling kantor gubernur. Pagar yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan kini diperbaiki secara menyeluruh dengan metode pengelasan ulang di sejumlah titik rawan.
Selain itu, kawat berduri dipasang mengelilingi area strategis untuk meningkatkan daya tahan terhadap potensi dorongan massa.
Edwin Noviansyah Rahim menjelaskan bahwa penguatan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan setiap detail struktur pengaman.
“Kami sudah melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari pondasi pagar, pengelasan di titik rawan, hingga pemasangan kawat besi yang mengelilingi area kantor gubernur,” kata Edwin saat ditemui di lobi Kantor Gubernur, Senin (20/4/2026).
Selain penguatan pagar, pemerintah juga memasang tiang-tiang besi baru yang ditanam dengan kedalaman hampir dua meter dan disambungkan langsung ke pondasi utama.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan struktur tidak mudah roboh atau rusak saat terjadi tekanan dari luar.
“Tiang besi dengan tinggi hampir dua meter kami sambungkan langsung ke pondasi utama. Ini untuk memperkuat struktur agar tidak mudah didorong atau dirusak,” kata dia.
Penguatan fisik tersebut menjadi salah satu fokus utama setelah berkaca pada kejadian sebelumnya, ketika pagar pembatas di kawasan kantor gubernur roboh akibat dorongan massa saat aksi berlangsung.
Evaluasi itu mendorong pemerintah untuk meningkatkan standar keamanan secara lebih serius dan terukur.
Tidak hanya berhenti pada penguatan infrastruktur, Pemprov Kalimantan Timur juga menggelar simulasi pengamanan yang melibatkan aparat gabungan. Simulasi ini bertujuan untuk menguji kesiapan sekaligus memetakan titik-titik rawan yang berpotensi menjadi pusat konsentrasi massa.
“Simulasi ini untuk persiapan pengamanan pada 21 April, terkait rencana aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur dan elemen mahasiswa,” ungkap Edwin.
Dalam simulasi tersebut, sejumlah lokasi strategis menjadi perhatian khusus, termasuk jalur utama yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas.
Kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Merapi di sekitar Kantor Bank Indonesia, serta area masjid di lingkungan kantor gubernur masuk dalam daftar titik rawan yang dipantau secara intensif.
Selain penguatan fisik dan simulasi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Pemerintah telah menyiapkan sebanyak 1.897 personel gabungan yang akan disiagakan selama aksi berlangsung.
Personel tersebut terdiri dari berbagai unsur, termasuk Satpol PP, TNI, Polri, serta perangkat daerah lainnya.
“Kami juga melakukan penjagaan di DPRD Kaltim. Personel dibagi bersama TNI dan Polri untuk mengamankan beberapa titik,” ucapnya.
Penempatan personel dilakukan secara strategis di sejumlah titik penting, termasuk di sekitar kantor gubernur dan kawasan DPRD Kalimantan Timur. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengamanan berjalan efektif tanpa menghambat aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan umum. Aktivitas warga di sekitar lokasi aksi diharapkan tetap dapat berjalan normal tanpa gangguan berarti.
“Harapannya aksi bisa berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” tutupnya.
Langkah-langkah yang diambil Pemprov Kalimantan Timur mencerminkan keseriusan dalam menghadapi potensi kerawanan yang mungkin timbul selama aksi berlangsung.
Dengan kombinasi penguatan fisik, simulasi pengamanan, serta pengerahan ribuan personel, pemerintah berharap situasi tetap kondusif.
Peristiwa sebelumnya menjadi pelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan. Kini, seluruh pihak berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung damai, tanpa insiden yang merugikan, serta tetap menghormati ruang publik sebagai bagian dari kepentingan bersama.