INBERITA.COM, Perdebatan mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik.
Di tengah upaya pemerintah memperluas kerja sama internasional dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global, kritik terhadap frekuensi lawatan presiden justru memunculkan respons keras dari kalangan pendukung pemerintah.
Salah satu tanggapan paling tegas datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman. Politikus yang juga menjabat Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal tidak disampaikan dengan cara yang tepat.
Menurut Habiburokhman, seseorang yang pernah berada dalam lingkaran diplomasi pemerintahan semestinya memahami kompleksitas kebijakan luar negeri dan memberikan ruang kepada pejabat yang sedang menjalankan amanah negara.
Ia berpandangan bahwa setiap pemerintahan memiliki pendekatan dan strategi masing-masing dalam membangun hubungan internasional.
Karena itu, pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan strategis di sektor diplomasi sebaiknya menghormati ruang gerak pemerintah yang sedang bekerja.
“Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Habiburokhman saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari respons atas kritik Dino Patti Djalal yang sebelumnya menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo sejak menjabat.
Dalam pandangannya, kepala negara perlu mengurangi intensitas perjalanan ke berbagai negara dan lebih banyak memperhatikan persoalan yang dirasakan masyarakat di dalam negeri.
Dino menilai perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan diplomasi tetap berjalan tanpa harus selalu dilakukan melalui pertemuan tatap muka.
Ia menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih banyak dilakukan melalui sarana virtual seperti panggilan video, konferensi daring, maupun telepon.
Pandangan tersebut memunculkan diskusi yang lebih luas mengenai efektivitas diplomasi modern. Di satu sisi, teknologi memang memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat dan efisien.
Namun di sisi lain, banyak kalangan berpendapat bahwa hubungan antarnegara tidak selalu dapat dibangun hanya melalui layar komputer atau percakapan virtual.
Dalam praktik diplomasi internasional, kehadiran langsung seorang kepala negara sering kali memiliki nilai simbolik dan strategis yang sulit digantikan oleh teknologi.
Pertemuan tatap muka memungkinkan proses negosiasi berjalan lebih mendalam, memperkuat kepercayaan antar pemimpin, serta membuka peluang kerja sama yang lebih konkret.
Habiburokhman menilai kritik yang disampaikan Dino justru berpotensi memancing publik untuk membandingkan kinerja para pejabat yang pernah dan sedang berada di sektor diplomasi.
Menurutnya, masyarakat bisa saja mempertanyakan capaian yang pernah diraih para mantan pejabat ketika mereka masih berada di pemerintahan.
“Nanti dahulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa, sih,” kata Habiburokhman.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa perdebatan tidak lagi hanya menyangkut frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo, tetapi juga menyentuh rekam jejak dan kontribusi para tokoh yang ikut memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Lebih jauh, Habiburokhman bahkan melontarkan sindiran yang cukup tajam terhadap mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut. Ia mengatakan publik dapat mempertanyakan alasan di balik kritik yang disampaikan Dino.
“Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu begitu. Sok paling Kemlu sendiri sedunia begitu kan ya,” ujarnya.
Ucapan itu dengan cepat menjadi perhatian karena menggambarkan meningkatnya tensi dalam perdebatan mengenai arah diplomasi pemerintahan baru.
Kritik dan kritik balik yang terjadi memperlihatkan adanya perbedaan pandangan tentang bagaimana Indonesia seharusnya menjalankan hubungan luar negeri di era yang penuh tantangan geopolitik.
Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Prabowo memang aktif melakukan kunjungan ke sejumlah negara.
Agenda-agenda tersebut mencakup pertemuan bilateral, forum internasional, pembahasan kerja sama ekonomi, pertahanan, investasi, ketahanan pangan, hingga isu keamanan kawasan.
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa setiap lawatan luar negeri memiliki tujuan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.
Selain membuka peluang investasi, diplomasi tingkat tinggi juga disebut penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Berbagai konflik internasional, ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan rantai pasok global, hingga persaingan geopolitik antarnegara besar membuat banyak negara berlomba memperkuat hubungan diplomatik mereka.
Dalam konteks tersebut, diplomasi langsung oleh kepala negara dinilai tetap relevan.
Meski demikian, kritik seperti yang disampaikan Dino menunjukkan bahwa sebagian kalangan menginginkan keseimbangan antara aktivitas internasional dan perhatian terhadap persoalan domestik.
Aspirasi tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari ekonomi, lapangan pekerjaan, hingga kesejahteraan sosial.
Perdebatan ini pada akhirnya memperlihatkan dua sudut pandang yang berbeda. Kelompok pertama menilai kehadiran aktif Presiden Prabowo di panggung internasional merupakan investasi jangka panjang untuk kepentingan Indonesia.
Sementara kelompok lainnya beranggapan fokus pemerintah juga harus lebih diarahkan pada penyelesaian berbagai persoalan di dalam negeri.
Habiburokhman sendiri menegaskan bahwa kritik dan respons merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena itu, ia tidak mempermasalahkan apabila Dino menyampaikan pandangannya kepada publik.
Namun, ia juga merasa memiliki hak yang sama untuk memberikan tanggapan.
“Ini kan negara demokrasi, dia bilang negara demokrasi, dia mengkritik, ya saya mengkritik balik beliau,” kata Habiburokhman.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa ruang perdebatan mengenai kebijakan publik tetap terbuka. Demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pandangan, baik dari kalangan pemerintah, mantan pejabat, maupun masyarakat luas.
Yang menarik, polemik ini tidak hanya berbicara tentang jumlah perjalanan luar negeri seorang presiden. Di balik itu terdapat perdebatan yang lebih mendasar mengenai model diplomasi yang paling efektif bagi Indonesia di era digital.
Apakah hubungan internasional cukup dibangun melalui teknologi komunikasi modern, ataukah pertemuan langsung masih menjadi instrumen yang tak tergantikan?
Jawaban atas pertanyaan itu kemungkinan akan terus menjadi bahan diskusi seiring berjalannya pemerintahan Prabowo. Yang pasti, setiap langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah akan selalu berada dalam sorotan publik, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi.
Di tengah dinamika tersebut, masyarakat pada akhirnya akan menilai berdasarkan hasil nyata yang dirasakan.
Jika diplomasi luar negeri mampu menghadirkan investasi, membuka lapangan kerja, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka aktivitas internasional pemerintah akan memperoleh legitimasi yang kuat.
Sebaliknya, kritik akan terus muncul apabila manfaat konkret dari berbagai lawatan tersebut belum terlihat secara langsung oleh publik.
Polemik antara Habiburokhman dan Dino Patti Djalal menjadi gambaran bahwa isu diplomasi bukan sekadar urusan hubungan antarnegara.
Lebih dari itu, diplomasi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan tujuan, manfaat, dan hasil dari setiap kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat.