INBERITA.COM, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan kritik tajam yang disertai tangis ketika berbicara mengenai sikap sejumlah bupati di Aceh dalam menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah.
Dalam perbincangannya dengan jurnalis Najwa Shihab melalui tayangan di kanal YouTube Najwa Shihab, Mualem mengaku kecewa karena ada kepala daerah yang justru meninggalkan warganya di tengah situasi darurat.
Dengan nada emosional, Mualem menuturkan bahwa ada seorang bupati yang memilih pergi ke Medan, Sumatera Utara, untuk karaoke saat masyarakat di daerahnya sedang dilanda banjir dan membutuhkan kehadiran serta kepemimpinan.
“Masa begini-begini dia lari di Medan lah, karaokelah,” ujar Mualem sambil menangis, dikutip dari Serambi, Selasa (9/12/2025).
Tanggapan itu membuat Najwa terkejut dan menanyakan kembali, “Ada yang karaoke, Mualem?” yang kemudian dijawab singkat olehnya, “Ya, begitulah lebih kurang.”
Ungkapan tersebut menjadi sorotan karena menunjukkan betapa seriusnya persoalan kepemimpinan daerah di Aceh ketika bencana melanda.
Menurut Mualem, tidak seharusnya seorang bupati meninggalkan rakyatnya dalam keadaan darurat dan justru mencari hiburan di luar daerah.
Baginya, tindakan seperti itu mencerminkan sikap abai sekaligus kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Mualem menegaskan bahwa setiap kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani dan melindungi masyarakat.
Ia menyayangkan sikap para bupati yang dinilai tidak mampu menunjukkan kepemimpinan ketika bencana datang.
Beberapa di antaranya bahkan dianggap acuh tak acuh dan mengaku kewalahan menghadapi situasi darurat, padahal peran mereka sangat dibutuhkan ketika kondisi memburuk.
Dalam wawancaranya, Mualem menilai perilaku tersebut tidak bisa ditoleransi, terutama ketika masyarakat sedang dalam posisi paling rentan.
Emosi Mualem memuncak ketika ia menyampaikan bahwa jika ada kepala daerah yang tidak sanggup menjalankan tugas saat bencana, maka lebih baik mereka mundur.
“Kalau ada bupati-bupati Aceh yang cengeng seperti itu, ya balik kanan saja,” tandas mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut.
Pernyataannya itu menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap kualitas kepemimpinan sebagian bupati yang ia anggap tidak siap menghadapi tekanan situasi bencana, padahal jabatan tersebut seharusnya ditempati oleh sosok yang kuat dan mampu mengambil keputusan penting di saat genting.
Lebih jauh, Mualem menegaskan bahwa seorang kepala daerah harus hadir di tengah masyarakat ketika banjir atau bencana lain terjadi.
Bupati tidak sepatutnya meninggalkan daerah hanya untuk mencari hiburan atau menghindari tanggung jawab.
Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan bukan hanya menunjukkan empati, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersalurkan dengan tepat dan kebutuhan mendesak warga segera dipenuhi.
Mualem juga menekankan bahwa jabatan kepala daerah bukan sekadar posisi birokratis, tetapi mandat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
“Mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan lari ketika rakyat kesusahan,” ujarnya.
Dalam situasi bencana, masyarakat sangat bergantung pada respons cepat pemerintah daerah, terutama dalam hal koordinasi evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan pascabencana.
Karena itu, absennya seorang bupati di saat krisis dianggap sebagai bentuk pengabaian kewajiban publik.
Pernyataan Mualem ini sekaligus menjadi kritik terhadap pola kepemimpinan yang dinilainya mulai bergeser dari nilai-nilai kedekatan dengan rakyat.
Ia menyebut bahwa sebagian bupati lebih fokus pada kepentingan pribadi dibanding menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Padahal, setiap bencana menuntut kehadiran nyata pemerintah, terutama di daerah-daerah yang mengalami kerusakan parah dan menghadapi keterbatasan akses logistik.
Isu ini juga memicu perhatian publik karena sebelumnya telah muncul kritik terhadap kepala daerah lain di Aceh yang memilih berangkat umrah maupun bepergian ke luar kota saat bencana melanda warganya.
Kondisi itu membuat masyarakat mempertanyakan komitmen para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas mereka.
Kritik dari Gubernur Aceh ini pun menambah sorotan terhadap pentingnya integritas dan tanggung jawab pejabat publik dalam menghadapi situasi darurat.
Dengan pernyataan yang emosional dan penuh tekanan moral tersebut, Mualem menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi melihat bupati-bupati yang “lari dari tugas” ketika rakyat membutuhkan kepemimpinan.
Ia berharap kepala daerah di Aceh dapat menunjukkan ketegasan, empati, dan kesiapan dalam setiap kondisi, terutama ketika bencana datang secara tiba-tiba.
Menurutnya, kualitas kepemimpinan akan diuji ketika seseorang mampu berada di garda terdepan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan bahwa semua upaya penanganan berjalan efektif.
Melalui kritik tajam itu, Mualem sekaligus mengingatkan kembali makna jabatan publik sebagai amanah.
Ia menegaskan bahwa tugas kepala daerah tidak boleh dipandang ringan, terlebih dalam kondisi darurat.
Rakyat Aceh, yang kerap berhadapan dengan bencana alam, menurut Mualem berhak mendapatkan pemimpin yang kuat, sigap, hadir secara fisik, dan tidak meninggalkan masyarakat ketika mereka sangat membutuhkan bantuan.
Pernyataan keras Mualem yang disampaikan sambil menahan tangis itu kini menjadi pembicaraan luas, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh bupati di Aceh untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan pribadi.
Baginya, hanya dengan kepemimpinan yang hadir, bertanggung jawab, dan tidak menghindar, Aceh dapat pulih dari berbagai bencana dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
