INBERITA.COM, Dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah semakin meluas, dan kini Filipina serta Bangladesh merasakan langsung akibatnya.
Filipina mengumumkan status darurat energi nasional sementara Bangladesh menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) yang semakin parah.
Situasi ini semakin memanas karena pasokan energi global terganggu, sehingga mempengaruhi ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga kedua negara.
Filipina, yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi, tidak tinggal diam. Pemerintah Filipina, di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr., mengeluarkan deklarasi darurat energi nasional pada Selasa, 24 Maret 2026.
Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi akibat ketegangan di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pasokan energi global.
“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik,” ungkap Presiden Marcos Jr., dikutip dari Reuters.
Langkah ini memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengatur pengadaan bahan bakar secara lebih fleksibel dan lebih cepat.
Pemerintah Filipina berencana untuk membeli lebih banyak minyak dari negara-negara dalam dan luar Asia Tenggara guna meningkatkan cadangan energi mereka.
Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, menyatakan bahwa persediaan bahan bakar Filipina saat ini hanya mencukupi untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini.
Dalam rangka memperkuat ketahanan energi, Filipina berupaya membeli 1 juta barel minyak meski ada kemungkinan keterlambatan dalam pengiriman.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah Filipina juga memberikan subsidi bahan bakar kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum.
Pemerintah juga meluncurkan program transportasi gratis untuk pelajar dan pekerja di beberapa kota untuk meringankan beban akibat kenaikan harga bahan bakar.
Di sisi lain, Bangladesh juga merasakan dampak dari krisis energi global. Sejumlah SPBU di negara tersebut mengalami antrean panjang yang mengarah pada situasi kacau.
Stok bahan bakar yang terbatas membuat warga harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, dan situasi ini menambah frustrasi yang sudah ada. Banyak pengemudi yang kelelahan dan marah karena harus antre dalam waktu lama hanya untuk membeli bahan bakar.
“Di bawah perusahaan pemasok bahan bakar milik negara, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), perusahaan minyak memasok jumlah bahan bakar setiap hari yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan,” kata Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh, seperti dikutip dari India Times.
Asosiasi ini juga memperingatkan bahwa masalah ini dapat berkembang menjadi kerusuhan sosial jika tidak segera ditangani.
Dalam beberapa kasus, para pengendara sepeda motor tanpa SIM bahkan ancam membakar SPBU akibat ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut.
Pekerja SPBU juga menghadapi tekanan tinggi karena seringnya terjadinya konflik dengan pelanggan yang kesal.
“Secara keseluruhan, situasi telah mencapai titik kritis karena masalah keamanan dan pasokan bahan bakar yang tidak memadai, ada risiko nyata bahwa SPBU di seluruh negeri dapat terpaksa ditutup kapan saja,” ungkap Asosiasi Pemilik SPBU.
Mereka mengkritik pemerintah yang dianggap mengabaikan masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM.
Pemerintah Bangladesh terus berupaya mengatasi krisis ini dengan meminta pengamanan di SPBU dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi kelangkaan BBM.
Namun, meskipun ada usaha untuk menangani masalah ini, situasi semakin memburuk, dengan kelangkaan bahan bakar yang semakin meluas.
Sementara itu, di Filipina, Presiden Marcos Jr. menyampaikan bahwa negara tersebut menjadi negara pertama yang mengumumkan status darurat energi setelah harga bensin dan solar lokal melonjak lebih dari dua kali lipat sejak konflik di Timur Tengah dimulai pada 28 Februari 2026.
“Kita akan memiliki aliran minyak. Bukan hanya satu pengiriman, bukan dua pengiriman, tetapi aliran produk minyak,” tegas Marcos Jr., menanggapi situasi yang semakin mendesak ini.
Selain upaya untuk menjamin pasokan energi, Filipina juga memberlakukan kebijakan untuk mencegah penimbunan bahan bakar dan manipulasi harga.
Pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penimbunan dan pengambilan keuntungan berlebih.
Sementara itu, ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah juga mempengaruhi negara-negara lainnya, seperti Sri Lanka.
Negara ini, pada 15 Maret 2026, memberlakukan sistem kuota bahan bakar berbasis kode QR untuk memastikan distribusi yang lebih adil dan menghindari panic buying.
Pemerintah Sri Lanka juga memperkenalkan langkah-langkah untuk menjaga kestabilan pasokan listrik, dengan memastikan cadangan bahan bakar yang cukup untuk pembangkit listrik termal.
Filipina dan Bangladesh, bersama dengan negara-negara lainnya yang terdampak krisis energi ini, sedang berjuang untuk menjaga kestabilan pasokan energi dan BBM di tengah situasi yang semakin sulit.
Krisis ini juga memberikan pelajaran penting bagi banyak negara terkait ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dan bagaimana mereka harus bersiap menghadapi potensi gangguan di masa depan.
Dengan adanya deklarasi darurat energi Filipina dan krisis BBM yang melanda Bangladesh, kedua negara ini kini tengah berfokus pada penguatan ketahanan energi domestik mereka dan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
