INBERITA.COM, Masyarakat di wilayah Maros dan Makassar mengeluhkan fenomena motor Thunder yang bebas mengisi bahan bakar Pertalite hingga ratusan ribu rupiah tanpa adanya pembatasan, bahkan tanpa menggunakan barcode.
Fenomena ini disebut semakin meresahkan karena terjadi di tengah antrean BBM yang panjang, sehingga memperparah kemacetan di sejumlah SPBU.
Rahmat, warga Moncongloe, Kabupaten Maros, mengatakan setiap hari puluhan motor Thunder ikut antre BBM di SPBU. “Antrean mengular di badan jalan, dan perparah kemacetan,” ungkapnya.
Menurut Rahmat, para pemilik kendaraan langsung mengisi penuh tangki tanpa batasan.
Beberapa motor bahkan dimodifikasi dengan kapasitas tangki hingga 20–25 liter, padahal kapasitas standar Thunder 125 hanya sekitar 15 liter.
“Ukuran ini memang tergolong besar untuk motor 125 cc, namun praktik di lapangan dinilai sudah melampaui batas kewajaran,” tambahnya.
Praktik pengisian BBM dalam jumlah besar oleh motor Thunder ini memicu ketimpangan di lapangan.
Rahmat mencontohkan, kendaraan roda empat diwajibkan menggunakan barcode meski hanya mengisi Rp100 ribu, sedangkan motor Thunder bebas mengisi hingga Rp200 ribu tanpa barcode.
“Kalau mobil beli Rp100 ribu harus ada barcode. Kalau Thunder isi Rp200 ribu, tidak masalah,” jelasnya.
Kondisi ini dinilai semakin memberatkan pengguna jalan lain, terutama saat jam sibuk ketika pegawai berangkat kerja.
Kehadiran motor Thunder dengan pengisian penuh membuat antrean BBM semakin panjang, menimbulkan kemacetan, dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengendara lain yang harus menunggu lebih lama.
Fenomena ini menjadi sorotan masyarakat karena selain memperparah antrean, juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi.
Para pengendara berharap pihak SPBU maupun aparat terkait meninjau kembali prosedur pengisian bahan bakar, termasuk penerapan pembatasan volume dan penggunaan barcode secara merata, agar antrean lebih tertib dan distribusi BBM lebih adil.
Dengan kondisi ini, perhatian terhadap pengelolaan BBM bersubsidi di wilayah Maros-Makassar menjadi sangat penting.
Ketimpangan antara motor dan mobil dalam penggunaan sistem barcode menunjukkan perlunya aturan yang lebih tegas untuk mencegah praktik yang merugikan masyarakat luas.