DPR Minta Publik Beri Waktu untuk Buktikan “Purbaya Effect” Terhadap Ekonomi Indonesia

Pembuktian purbaya effectPembuktian purbaya effect

INBERITA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik dan pelaku pasar usai dilantik menggantikan posisi sebelumnya. Gaya komunikasinya yang blak-blakan serta pendekatan kebijakan fiskal yang dinilai tidak biasa langsung memunculkan istilah baru di ruang publik: Purbaya Effect.

Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Badan Anggaran sekaligus Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai. Ia menekankan pentingnya memberi waktu kepada Menteri Keuangan Purbaya untuk membuktikan efektivitas kebijakan fiskal yang tengah dijalankannya.

“Menkeu Purbaya ini baru dilantik langsung viral, gayanya koboi, ceplas-ceplos, tapi saya percaya Menteri Keuangan pasti mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat luas dan sektor swasta untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat,” ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Bang Pur, Jumat (13/9/2025).

Bang Pur melihat sinyal positif dari pasar keuangan sebagai bukti awal bahwa langkah-langkah yang diambil Kementerian Keuangan telah memberikan kepercayaan kepada investor. Salah satu indikator yang disorot adalah kenaikan harga saham di sektor keuangan, khususnya perbankan.

Menurutnya, penguatan saham-saham bank pelat merah dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah yang memindahkan dana sebesar Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini dinilai mampu memberikan dorongan likuiditas langsung kepada perbankan nasional.

“Saham-saham sektor keuangan, khususnya perbankan, menunjukkan penguatan. Sentimen positif ini muncul karena pelaku pasar merespons langkah pemerintah yang mengalihkan dana dari SAL ke Himbara,” jelas Bang Pur.

Bang Pur juga menilai bahwa langkah fiskal seperti ini memiliki efek ganda (multiplier effect) yang besar, terutama terhadap sektor riil dan dunia usaha. Dengan tambahan likuiditas di bank-bank milik negara, diharapkan penyaluran kredit kepada sektor produktif dapat meningkat, yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak bisa diukur secara instan. Perlu proses, waktu, serta konsistensi dalam pelaksanaan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Penting untuk diingat, sektor swasta adalah motor penggerak lapangan kerja dan inovasi. Sementara masyarakat membutuhkan kepastian ekonomi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Ia berharap kebijakan fiskal yang disusun ke depan tidak semata-mata berorientasi pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga mampu menciptakan ruang tumbuh bagi dunia usaha nasional.

“Dengan demikian, daya saing nasional akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat terwujud,” tegasnya.

Dalam pandangan Bang Pur, strategi kebijakan fiskal yang tepat sasaran sangat krusial dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik saat ini. Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya harus mampu menjembatani dua hal penting sekaligus: menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif.

“Di tengah dinamika global dan tekanan geopolitik, kita memerlukan keberanian dalam membuat keputusan fiskal yang tidak hanya konservatif, tetapi juga progresif dan berpihak,” ujarnya.

Bang Pur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata.

“Ke depan, saya mendorong agar sinergi antara lembaga keuangan negara, pelaku usaha, dan pemerintah terus diperkuat. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak dalam satu visi, yaitu mempercepat pemulihan dan memperkuat fondasi ekonomi nasional,” katanya.

Menutup pernyataannya, Bang Pur mengingatkan publik untuk tidak menilai Menteri Keuangan hanya dari gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos. Menurutnya, yang lebih penting adalah substansi kebijakan dan dampaknya terhadap ekonomi rakyat.

“Gaya komunikasi tidak selalu mencerminkan kualitas kebijakan. Yang utama adalah apakah kebijakan itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Dan saya melihat Menkeu Purbaya punya niat baik dan langkah awal yang cukup menjanjikan,” pungkas Bang Pur.

Dengan semakin menguatnya sentimen pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah, publik kini menunggu bagaimana Purbaya Effect akan benar-benar mewujud menjadi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. (mms)