INBERITA.COM, Pemerintah sementara Venezuela menegaskan tidak akan pernah mempertimbangkan negaranya menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat (AS), meskipun Presiden AS Donald Trump disebut serius membahas opsi tersebut setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro awal tahun ini.
Pernyataan keras itu disampaikan langsung oleh Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap hubungan Caracas dan Washington yang kembali memanas akibat sejumlah komentar kontroversial Trump dalam beberapa bulan terakhir.
Rodriguez menegaskan bahwa identitas nasional dan sejarah perjuangan kemerdekaan Venezuela tidak dapat ditukar dengan kepentingan politik ataupun kerja sama strategis dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat.
“Itu tidak akan pernah dipertimbangkan, karena jika ada satu hal yang dimiliki oleh kami, kaum pria dan wanita Venezuela, adalah bahwa kami mencintai proses kemerdekaan kami, kami mencintai para pahlawan pria dan pahlawan wanita kemerdekaan kami,” kata Rodriguez seperti dikutip dari AFP, Selasa (12/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah Donald Trump kembali memunculkan polemik melalui komentarnya mengenai masa depan Venezuela.
Dalam wawancara bersama Fox News pada Senin (11/5) waktu setempat, Trump disebut mengaku serius mempertimbangkan Venezuela sebagai negara bagian baru Amerika Serikat.
Isu itu semakin menjadi sorotan karena sebelumnya Trump juga sempat menyinggung hal serupa melalui unggahan di platform Truth Social miliknya pada Maret lalu. Saat itu, ia menulis pernyataan bernada provokatif yang langsung memicu reaksi luas di kawasan Amerika Latin.
“Hal-hal baik terjadi pada Venezuela akhir-akhir ini! Saya bertanya-tanya tentang keajaiban apa ini? KEBANGSAAN, #51, ADA YANG TERTARIK?” tulis Trump.
Komentar tersebut muncul beberapa waktu setelah pemerintah AS menangkap Nicolas Maduro pada 3 Januari lalu. Sejak saat itu, Trump beberapa kali memberikan sinyal mengenai perubahan besar dalam hubungan bilateral kedua negara.
Meski demikian, pemerintah Venezuela menegaskan bahwa hubungan diplomatik dengan Washington tetap dijalankan dalam koridor kerja sama antarnegara berdaulat, bukan dalam kerangka integrasi politik atau penghapusan identitas nasional.
Rodriguez menyampaikan bahwa pemerintahannya tetap membuka jalur komunikasi dengan Amerika Serikat, terutama dalam isu ekonomi, perdagangan, dan investasi strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam Venezuela.
Di bawah pemerintahan sementara Rodriguez, hubungan Venezuela dan AS memang mulai menunjukkan perubahan dibanding era sebelumnya.
Pemerintah Caracas diketahui mulai melunak dalam sejumlah kebijakan ekonomi, termasuk membuka akses sektor minyak dan pertambangan kepada investor asing.
Langkah tersebut mendapat respons positif dari Washington. Trump bahkan beberapa kali memuji kebijakan Rodriguez yang dinilai lebih terbuka terhadap kerja sama ekonomi internasional, terutama terkait cadangan minyak Venezuela yang selama ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Selain sektor energi, pemerintah sementara Venezuela juga mulai menjalankan sejumlah kebijakan politik baru yang disebut bertujuan mengurangi tekanan internasional terhadap negara tersebut.
Rodriguez, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden pada era Nicolas Maduro, diketahui mendorong program amnesti politik yang berujung pada pembebasan ratusan tahanan politik.
Kebijakan itu dipandang sebagai upaya membangun citra baru pemerintahan Venezuela di mata dunia internasional sekaligus membuka ruang negosiasi yang lebih luas dengan negara-negara Barat.
Namun demikian, situasi hak asasi manusia di Venezuela masih menjadi perhatian berbagai pihak. Laporan terbaru menyebutkan sekitar 500 tahanan politik masih berada di penjara hingga saat ini.
Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap pemerintah Venezuela belum sepenuhnya mereda, meskipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat mulai mengalami perubahan signifikan.
Di sisi lain, komentar Trump soal kemungkinan Venezuela menjadi negara bagian ke-51 AS juga memicu perdebatan luas di kawasan Amerika Latin.
Banyak pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu sensitivitas politik dan nasionalisme di negara-negara kawasan yang memiliki sejarah panjang terkait intervensi asing.
Bagi Venezuela sendiri, isu kedaulatan menjadi persoalan yang sangat sensitif. Negara itu memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dari kolonialisme dan selama bertahun-tahun membangun identitas politik yang kuat di kawasan Amerika Selatan.
Karena itu, meskipun pemerintah Caracas membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Washington, Rodriguez memastikan tidak ada ruang kompromi terkait status kedaulatan negara.
Pemerintah sementara Venezuela menegaskan hubungan bilateral dengan Amerika Serikat hanya akan dibangun atas dasar saling menghormati dan kepentingan bersama, bukan dalam bentuk integrasi politik seperti yang diwacanakan Trump.
Pernyataan Rodriguez sekaligus menjadi sinyal bahwa Caracas tetap ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan identitas nasional di tengah dinamika politik yang terus berkembang pasca-penangkapan Nicolas Maduro.