Diduga Kelompok Eks GAM Mengatasnamakan Staf Gubernur Aceh Minta Jatah Bantuan Banjir dan Terlibat Debat dengan TNI, Ini Respons Gubernur Mualem

INBERITA.COM, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ada oknum eks anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang melakukan tindakan merampas bantuan kemanusiaan untuk korban banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh.

Pernyataan ini sekaligus merespons kegaduhan publik usai beredarnya sebuah video viral yang memperlihatkan dugaan upaya pengambilan paksa bantuan oleh pihak yang mengaku sebagai eks kombatan. Dalam situasi krisis dan bencana alam, tindakan semacam itu dinilai merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat dan tepat sasaran.

“Saya tidak ada laporan (oknum eks GAM rampas bantuan). Kalau ada sudah jelas akan kita tindak,” kata Mualem usai melaksanakan rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan gubernur di posko terpadu penanganan bencana alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

Pernyataan tegas tersebut memperlihatkan posisi Gubernur Aceh yang menolak segala bentuk penyimpangan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Isu mengenai dugaan oknum eks GAM yang meminta jatah bantuan ini mencuat setelah video berdurasi singkat beredar luas di berbagai platform media sosial.

Dalam rekaman itu terlihat seseorang yang mengaku eks GAM mengklaim bahwa dirinya mendapat instruksi dari staf Gubernur Aceh untuk mengambil bagian dari bantuan yang dibawa aparat TNI melalui jalur laut. Ia tampak berdebat dengan personel TNI yang bertugas menyalurkan bantuan tersebut kepada warga terdampak bencana.

Permintaan tersebut diklaim dilakukan untuk kemudian disalurkan lagi kepada masyarakat di daerah yang disebut-sebut belum menerima bantuan sama sekali. Namun cara yang ditempuh oknum tersebut justru menjadi polemik karena dilakukan dengan menghadang pengiriman bantuan yang sudah memiliki alur distribusi resmi.

Video tersebut kemudian menuai reaksi publik yang mempertanyakan motif di balik aksi itu dan menyoroti potensi penyimpangan distribusi bantuan ketika Aceh sedang bergelut dengan bencana besar.

Menanggapi hal tersebut, Mualem menegaskan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur. Ia mengingatkan bahwa bencana yang melanda sebagian besar Aceh menuntut seluruh pihak lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan memanfaatkan kondisi darurat demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Dalam membantu masyarakat jangan ambil kesempatan di air keruh, itu perlu kita garisbawahi, kita harus betul-betul membantu masyarakat yang sama sekali belum mendapat bantuan,” ungkapnya.

Pernyataan itu mempertegas pesan moral bahwa tindakan mementingkan kelompok sendiri di tengah bencana hanya akan memperburuk keadaan. Optimalisasi penyaluran bantuan menjadi hal yang sangat krusial karena banyak daerah yang terisolasi dan membutuhkan bantuan segera, baik berupa logistik, obat-obatan maupun sarana darurat lainnya.

Mualem juga mengungkapkan bahwa dari 18 kabupaten/kota di Aceh yang saat ini terdampak banjir, terdapat empat wilayah yang mengalami kerusakan paling parah dan membutuhkan perhatian ekstra.

Keempat wilayah tersebut yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tengah yang di dalam pernyataannya ia sebut sebagai Takengon, wilayah pusat administrasi Aceh Tengah. Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut sangat masif dan memerlukan dukungan terpadu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen terkait.

“Paling terdampak berat yaitu Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara dan juga Takengon, dan lain semua ada juga, ada beberapa kecamatan, tapi kalau kita lihat di Tamiang itu dari gunung sampai laut habis,” katanya.

Gambaran mengenai kondisi Aceh Tamiang yang disebut mengalami kerusakan “dari gunung sampai laut habis” memberikan ilustrasi betapa dahsyatnya dampak banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut. Banyak permukiman terendam, jaringan transportasi terganggu, dan sejumlah titik akses utama terputus akibat genangan maupun material longsor.

Situasi ini menjadikan distribusi bantuan semakin menantang, sehingga penyaluran logistik harus dilakukan secara terkoordinasi melalui berbagai jalur seperti darat, udara, dan laut.

Dalam konteks inilah pesan Gubernur Aceh menjadi relevan. Tindakan yang berpotensi mengganggu alur distribusi bantuan, baik dengan dalih apapun, akan memperlambat upaya penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak.

Meski ada pihak yang menyebut bahwa tindakan oknum eks GAM itu dimaksudkan untuk menyalurkan bantuan secara lebih merata, pemerintah menegaskan bahwa segala bentuk penyaluran harus mengikuti mekanisme resmi agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran maupun konflik di lapangan.

Selain itu, isu yang muncul di media sosial kerap memperburuk suasana dan memicu spekulasi yang tidak produktif. Oleh karena itu, pernyataan tegas Gubernur Aceh sekaligus dimaksudkan untuk meredam potensi kegaduhan, memastikan bahwa pemerintah hadir, dan menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan penyimpangan di lapangan.

Pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan semua bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Di tengah bencana besar yang melanda berbagai daerah di Aceh, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan prioritas untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif. Mulai dari penyediaan hunian sementara, bantuan makanan siap saji, distribusi air bersih, hingga layanan kesehatan bagi warga yang terdampak.

Gubernur Aceh juga mendorong aparat di lapangan untuk mengutamakan percepatan distribusi bantuan, termasuk memastikan wilayah yang terisolasi dapat dijangkau sesegera mungkin. Seruan ini sejalan dengan harapan masyarakat Aceh agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dengan kondisi cuaca yang masih tidak menentu dan potensi banjir susulan, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak. Kesadaran kolektif tersebut menjadi kunci dalam menghadapi situasi bencana, di mana solidaritas dan ketepatan langkah menjadi hal utama demi mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan.