INBERITA.COM, Ribuan warga Kabupaten Gowa turun ke jalan dengan membawa tuntutan tegas kepada Bupati Sitti Husniah Talenrang. Mereka menuntut sang bupati mundur dari jabatannya menyusul kebijakan kontroversial yang dinilai tidak adil dan merugikan pelayanan publik.
Aksi massa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat ini dipicu oleh penonaktifan 16 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa tanpa prosedur yang semestinya.
Spanduk-spanduk yang dibawa massa mencerminkan kemarahan mereka, seperti tulisan “SK PLT Cacat Hukum” dan “Cabut SK Pencopotan bagi Pejabat Nonjob”.
Jenderal lapangan aksi, Indra, mengungkapkan antusiasme luar biasa masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. “Alhamdulillah, begitu antusias masyarakat Gowa untuk hadir menyampaikan aspirasinya, pendapatnya di muka umum,” ujarnya.
Menurut Indra, kebijakan penonaktifan tersebut dilakukan secara sporadis dan tergesa-gesa tanpa dasar hukum yang jelas.
Ia mempertanyakan prosedur yang diterapkan, mengingat para pejabat yang dinonaktifkan tidak pernah diperiksa terlebih dahulu terkait pelanggaran disiplin berat yang diduga.
“Teman-teman OPD belum pernah diperiksa sebelumnya. Belum pernah diperiksa terkait persoalan pelanggaran. Pelanggaran disiplin berat apa yang dimaksud? Kemudian mereka langsung dinonaktifkan,” ungkapnya.
Indra juga menyebutkan bahwa informasi yang diterima massa menyebutkan sebanyak 16 pejabat telah dinonaktifkan. Ia menambahkan bahwa sejumlah pejabat yang dinonaktifkan bahkan mendukung aksi unjuk rasa tersebut.
“Kami telah mendapatkan informasi bahwa dia juga mensupport aksi unjuk rasa ini dan juga mendoakan masyarakat Gowa agar kemudian kebenaran harus menemukan jalannya,” katanya.
Emosi masyarakat semakin memuncak, bahkan ada yang mengungkapkan keinginan untuk “menjambak rambut” Bupati Gowa agar segera mundur.
“Saya meminta kepada Bupati Gowa agar sedikit tahu malu. Untuk segera meninggalkan posisinya sebagai Bupati Gowa karena rakyat hari ini tidak senang lagi,” tegas Indra.
Aksi ini merupakan puncak dari ketegangan yang telah memanas selama beberapa hari terakhir akibat kebijakan kontroversial tersebut. Masyarakat menilai penonaktifan pejabat tanpa proses yang jelas hanya akan memperburuk pelayanan publik.
Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan. Ketegangan semakin meningkat ketika massa mencoba masuk ke gedung utama Kantor Bupati Gowa.
Kondisi tersebut membuat massa semakin emosional. Mereka kemudian menggedor pintu sambil meminta agar akses dibuka dan Bupati Gowa keluar menemui warga.
“Buka! Kita mau ketemu, mau bicara! Temui warga ta’, Bu! Temui masyarakat ta’,” teriak massa.
Massa menegaskan kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa tindakan anarkis. “Buka, mau bicara! Kita mau bicara! Jangan ada yang anarkis,” teriak salah seorang pengunjuk rasa.
Dari balik kaca pintu, massa dapat melihat sejumlah aparat kepolisian dan aparatur sipil negara berada di dalam gedung. Situasi tersebut kemudian menjadi sasaran kritik massa.
“Panas di luar, dingin di dalam!” teriak pengunjuk rasa sembari terus meminta pintu dibuka.
Teriakan “Buka!” berulang kali menggema di lorong gedung. Massa juga meminta Bupati Gowa hadir untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait persoalan yang menjadi dasar aksi mereka.
“Bicara saja, Bu! Bicara saja! Jangan mengorbankan masyarakat, Bu! Bupati harus keluar!” teriak massa.
Dalam pamflet yang beredar, massa menyerukan penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai bermasalah. Mereka mendesak agar surat keputusan pemberhentian tugas pejabat pimpinan tinggi pratama dicabut.
Massa juga menolak keputusan pengangkatan pelaksana tugas maupun pelaksana harian pejabat pimpinan tinggi pratama baru yang dinilai menabrak aturan.
Selain itu, mereka meminta Badan Kepegawaian Negara bersama Kementerian Dalam Negeri segera menurunkan tim untuk melakukan investigasi.
Mereka juga menyerukan normalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa serta meminta adanya pertanggungjawaban atas kebijakan yang menjadi sumber persoalan.
Aparat gabungan melakukan pengamanan di sekitar gedung untuk mencegah situasi berkembang menjadi tindakan anarkis. Massa tetap bertahan dan menyuarakan tuntutan agar pimpinan daerah menemui mereka.
Aksi ini menjadi perhatian karena massa tidak hanya mempersoalkan keputusan terkait sejumlah pejabat, tetapi juga meminta adanya pemeriksaan terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Gowa.
Mereka berharap pemerintah pusat melalui lembaga terkait dapat turun tangan untuk memastikan seluruh kebijakan kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan.
Hingga aksi berlangsung, massa terus mendesak agar Bupati Gowa keluar dan berdialog secara langsung dengan warga yang datang menyampaikan aspirasi.
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Gowa belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan masyarakat. Hanya waktu yang akan menjawab apakah Bupati Gowa akan mempertimbangkan untuk mundur atau tetap mempertahankan jabatannya.
Yang pasti, masyarakat Gowa tidak akan tinggal diam melihat kondisi pemerintahan yang semakin tidak jelas arahnya.