INBERITA.COM, Pemerintah terus mematangkan rencana menghadirkan alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) melalui pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) dalam kemasan serupa.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk menekan ketergantungan impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional berbasis sumber daya dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mengkaji secara serius implementasi CNG 3 kg yang ditujukan bagi masyarakat luas.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa inovasi tersebut berpotensi memberikan efisiensi biaya yang signifikan dibandingkan LPG bersubsidi yang saat ini beredar.
“Untuk yang 3 kilogramnya ini baru mau dibuat. Dan ini ongkosnya lebih murah 30–40 persen,” kata Bahlil dikutip dari Media, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, pemanfaatan CNG sebenarnya bukan hal baru. Penggunaan gas alam terkompresi tersebut sudah mulai diterapkan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, bahan baku CNG berasal dari sumber daya domestik sehingga dinilai lebih berkelanjutan.
CNG merupakan bahan bakar gas hasil kompresi gas alam yang umumnya mengandung metana (C1) dan etana (C2). Gas tersebut disimpan dalam tabung bertekanan tinggi, berkisar antara 200 hingga 250 bar atau setara 2.900 hingga 3.600 psi.
Dengan standar keamanan tinggi, tabung CNG dirancang mampu menahan tekanan besar selama proses penyimpanan dan distribusi, sehingga aman digunakan.
Meski menawarkan berbagai keunggulan, pengembangan CNG sebagai pengganti LPG 3 kg tidak lepas dari tantangan. Pemerintah mengakui masih ada sejumlah aspek teknis dan infrastruktur yang perlu disiapkan secara matang.
Namun demikian, upaya ini tetap menjadi prioritas dalam agenda efisiensi energi nasional.
Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 1,6 hingga 1,7 juta ton. Artinya, sekitar 7 juta ton kebutuhan LPG masih harus dipenuhi melalui impor, yang membebani anggaran negara.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Bahlil mengungkapkan bahwa tingginya ketergantungan terhadap impor LPG tidak lepas dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG pada masa lalu yang belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan produksi domestik.
“Untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Selain CNG, pemerintah juga tengah mengkaji pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. DME diproduksi melalui proses hilirisasi batu bara kalori rendah, yang diolah menjadi bahan bakar alternatif.
“Kalau DME itu dari batu bara low calorie, kemudian dia dilakukan hilirisasi, dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG,” jelas Bahlil.
Namun demikian, keterbatasan bahan baku LPG berupa komponen C3 dan C4 di dalam negeri menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan produksi domestik.
Hal ini membuat opsi seperti CNG yang berbasis gas C1 dan C2 dinilai lebih menjanjikan karena ketersediaannya lebih melimpah di Indonesia.
“Nah, alternatif ketiga, sekarang lagi masih dalam pembahasan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan CNG memerlukan teknologi kompresi bertekanan tinggi, bahkan bisa mencapai 250 hingga 400 bar, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Meski masih dalam tahap kajian dan konsolidasi, pemerintah optimistis bahwa CNG dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi impor LPG.
Selain menawarkan harga yang lebih kompetitif, pemanfaatan CNG juga dinilai mampu mendorong ketahanan energi nasional serta mengoptimalkan potensi sumber daya gas dalam negeri.