INBERITA.COM, PATI – Bupati Pati, Sudewo, resmi gagal dimakzulkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati yang digelar pada Jumat (31/10/2025) malam.
Keputusan ini menjadi penutup dari rangkaian sidang paripurna kedua dengan agenda “Penyampaian Hak Menyatakan Pendapat Anggota DPRD Pati Tentang Kebijakan Bupati Pati”.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa dari total tujuh fraksi yang ada, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan pendapat agar Bupati Sudewo dimakzulkan.
Sementara enam fraksi lainnya, yaitu Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, memilih memberikan rekomendasi perbaikan kinerja bagi bupati ke depan.
“Fraksi PDIP Perjuangan menghendaki agar Pak Bupati dimakzulkan, akan tetapi ada 6 fraksi, yaitu Gerindra, PPP, kemudian PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, yang menghendaki agar Bupati ini diberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan,” ungkap Ali usai paripurna, Jumat malam.
Hasil voting ini sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga secara resmi Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Ali menegaskan bahwa suara mayoritas enam fraksi menentukan hasil akhir paripurna.
“Untuk itu, yang menang adalah enam fraksi tadi,” tambahnya.
Ali juga mengungkapkan alasan Fraksi PDI Perjuangan mendukung pemakzulan Bupati Sudewo. Menurutnya, keputusan itu muncul karena adanya dugaan pelanggaran sejumlah aturan yang tercatat dalam laporan tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelumnya.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan menginginkan (dimakzulkan) karena melihat, kemudian memperhatikan hasil laporan pansus,” jelas Ali.
Sementara itu, meskipun pemakzulan tidak terjadi, proses paripurna mencatat adanya sejumlah tuntutan dari masyarakat terhadap Bupati Sudewo.
Setidaknya terdapat 12 poin yang diajukan warga Pati, beberapa di antaranya dinyatakan sebagai pelanggaran aturan oleh tim Pansus DPRD. Tuntutan ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja bupati selama masa jabatan yang berjalan.
Ali menambahkan bahwa paripurna yang berlangsung merupakan penutup dari dua bulan pembahasan intensif terkait kinerja Bupati Pati.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas hasil akhir yang mungkin berbeda dari harapan sebagian warga.
“Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, itulah hasil akhir yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Pati,” ujar Ali.
Keputusan DPRD ini muncul di tengah sorotan publik yang tinggi, setelah warga Pati melakukan aksi demo di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Dalam demonstrasi tersebut, masyarakat mendesak agar Bupati Sudewo diproses sebagai tersangka dalam kasus yang terkait dengan DJKA.
Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa keputusan untuk tidak memakzulkan Bupati Sudewo bukan berarti menutup mata terhadap sejumlah masalah yang telah diidentifikasi.
Rekomendasi perbaikan kinerja diberikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi birokrasi.
Keputusan ini juga menyoroti dinamika politik di DPRD Kabupaten Pati, di mana perbedaan pandangan antar-fraksi menjadi penentu hasil akhir.
Fraksi PDIP Perjuangan, yang sejak awal menekankan perlunya pemakzulan, menghadapi perlawanan mayoritas dari enam fraksi lainnya yang menekankan perbaikan kinerja sebagai solusi.
Analisis para pengamat politik menyebutkan bahwa hasil sidang paripurna ini mencerminkan keseimbangan kekuatan politik di DPRD Pati.
Meski fraksi minoritas mengusulkan pemakzulan, keputusan akhir tetap berpihak pada strategi perbaikan internal pemerintahan.
Hal ini juga dianggap sebagai sinyal bagi Bupati Sudewo untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan demi menjaga kepercayaan publik.
Dengan demikian, proses hukum dan politik terhadap Bupati Sudewo memasuki babak baru. DPRD telah menegaskan komitmen untuk memantau implementasi rekomendasi perbaikan kinerja dan memastikan agar setiap poin yang menjadi perhatian masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif.
Keputusan ini sekaligus menandai bahwa meski tekanan politik dan tuntutan masyarakat tinggi, mekanisme demokrasi dan prosedur legislatif tetap menjadi rujukan utama dalam menentukan nasib seorang kepala daerah.
Bagi masyarakat Kabupaten Pati, hasil ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik dan partisipasi warga tetap krusial untuk menjaga kualitas pemerintahan lokal. (mms)
