INBERITA.COM, Suasana di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam (10/12/2025) mendadak menjadi pusat perhatian setelah kedatangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.
Ia tiba sekitar pukul 20.15 WIB, beberapa jam setelah kabar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dirinya mencuat dan dikonfirmasi langsung oleh pimpinan KPK.
Ardito muncul dengan mengenakan jaket bomber, celana panjang hitam, serta topi putih. Tangannya membawa koper berwarna biru dan sebuah pouch kecil, menandakan ia kemungkinan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut selama 1×24 jam sesuai prosedur KUHAP.
Meski situasi penuh sorotan, Ardito tetap berjalan tenang hingga memasuki lobi gedung KPK.
“Alhamdulillah sehat,” jawab Ardito singkat ketika ditanya mengenai kondisinya.
Saat seorang wartawan menanyakan soal penangkapannya oleh KPK, ia menjawab, “Saya di rumah saja.”
Tidak banyak kata lain yang keluar. Bupati Lampung Tengah itu kemudian langsung dikawal masuk oleh petugas KPK dan aparat kepolisian menuju ruang pemeriksaan.
KPK Benarkan OTT Terkait Suap Proyek
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya memastikan bahwa lembaga antirasuah tersebut memang melakukan OTT terhadap Ardito Wijaya.
Walaupun begitu, Fitroh belum merinci proyek apa yang menjadi objek dugaan suap tersebut maupun siapa saja pihak lain yang diamankan.
“Benar (OTT Bupati Lampung Tengah),” ujar Fitroh. Saat ditanya lebih jauh, ia menambahkan, “Suap proyek.”
Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi mengenai nilai suap atau jenis proyek yang diduga menjadi bagian dari transaksi ilegal tersebut.
Namun, informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa selain Ardito, seorang anggota legislatif di Lampung Tengah juga turut diamankan.
KPK Tangkap Lima Orang, dalam OTT Bupati Lampung Tengah
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kemudian memberikan keterangan lanjutan pada Rabu malam. Ia membenarkan bahwa total ada lima orang yang ditangkap di wilayah Lampung sebelum seluruhnya dibawa ke Jakarta.
“Tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Lampung untuk kemudian dibawa ke Jakarta,” ujar Budi.
Dari lima orang itu, Budi memastikan salah satunya adalah Ardito Wijaya. Sementara identitas dan peran empat orang lainnya masih dirahasiakan karena proses pemeriksaan sedang berjalan.
KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Ardito dan pihak lain yang turut diamankan, apakah naik menjadi tersangka atau dilepaskan.
OTT ke-8 KPK Sepanjang 2025: Pola Suap Proyek Masih Mendominasi
Operasi yang menjerat Ardito ini bukan yang pertama di tahun 2025. Justru sebaliknya, ini adalah OTT kedelapan sepanjang tahun tersebut—sebuah angka yang kembali menegaskan bahwa praktik suap dan korupsi dalam proyek pemerintahan daerah masih menjadi masalah sistemik.
Berikut rangkuman tujuh OTT KPK sebelumnya sepanjang 2025:
- Maret 2025 OTT anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Juni 2025 OTT dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
- 7–8 Agustus 2025 OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait suap proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
- 13 Agustus 2025 OTT dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta.
- 20 Agustus 2025 OTT dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan.
- 3 November 2025 OTT Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
- 7 November 2025 OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
Penangkapan Ardito menjadi rangkaian terbaru dari operasi senyap yang menyoroti masih kuatnya praktik suap proyek, pemerasan, serta jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah maupun kementerian.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ardito dan para pihak lain yang diamankan.
Status hukum mereka akan ditentukan dalam waktu maksimal 24 jam. Kasus ini diperkirakan menjadi sorotan publik karena kembali memperlihatkan maraknya kasus korupsi yang diduga melibatkan kepala daerah.
Masyarakat kini menunggu langkah lanjutan KPK, terutama terkait barang bukti, konstruksi perkara, hingga keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap proyek di Lampung Tengah.
