INBERITA.COM, Sudarno, anggota Tim Ahli Gubernur Kalimantan Timur, memohon maaf kepada publik setelah sebuah video yang menampilkan dirinya merokok di ruang kelas mengundang kritik tajam.
Masyarakat menilai tindakan tersebut tidak pantas, terutama karena video itu diambil di tengah pembahasan mengenai isu pendidikan, yang seharusnya bebas dari asap rokok.
Menyadari kesalahan tersebut, Sudarno segera mengungkapkan permintaan maafnya melalui video dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang.
Namun, dalam video tersebut, Sudarno juga menyampaikan pesan kepada masyarakat non-KTP Kalimantan Timur, yang menurutnya kerap memberikan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, kritik tersebut harus dilihat secara lebih proporsional.
Ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mendukung pembangunan nasional.
Video yang diunggah tersebut menjadi viral dan mendapatkan berbagai tanggapan dari netizen.
Sudarno melanjutkan dengan menyampaikan bahwa Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap negara, terutama melalui hasil sumber daya alam seperti tambang dan gas.
Namun, menurutnya, dana yang kembali ke Kaltim dalam bentuk APBD tidak sebanding dengan kontribusinya.
Tahun ini, APBD Kaltim hanya mencapai Rp15,14 triliun, sedangkan kontribusi yang disetorkan ke pemerintah pusat bisa mencapai antara Rp600 triliun hingga Rp800 triliun.
“Untuk kawan-kawan warga negara Indonesia yang ber-KTP non-Kaltim, yang hari ini nyinyir terhadap pemerintah Provinsi Kaltim, ingat Kalimantan Timur merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB ke pemerintah pusat,” ujar Sudarno dalam video tersebut.
Benarkah demikian? pernyataan tersebut menjadi bahan kritik netizen karena dinilai tidak sesuai dengan fakta dan data serta cara penyampaiannya yang terkesan arogan.
Berikut update terbaru (acuan 2025–2026, data BPS paling mutakhir) tentang 10 provinsi penyumbang PDRB terbesar Indonesia secara urutan tidak berubah signifikan dari 2024, hanya ada sedikit penguatan di luar Jawa.
Top 10 PDRB Provinsi (2025–2026)
1. DKI Jakarta ±16,5–17%
2. Jawa Timur ±14%
3. Jawa Barat ±13%
4. Jawa Tengah ±8%
5. Sumatera Utara ±5%
6. Riau ±4–5%
7. Kalimantan Timur ±4–5%
8. Banten ±4%
9. Sulawesi Selatan ±3%
10. Sumatera Selatan ±3%
Sudarno juga menegaskan bahwa meskipun Kaltim menyetorkan kontribusi yang besar, dana yang kembali sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan di wilayah yang luas ini, yang mencakup lebih dari 127.000 km persegi.
Ia mengingatkan kembali, bahwa rakyat Kaltim menanggung beban besar, baik dari segi pembangunan maupun dampak ekologis, akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tinggi.
“Dengan kondisi tersebut bagaimana pemerintah kami membangun wilayah dengan luas lebih dari 127.000 km persegi,” jelas Sudarno, menambahkan bahwa sebagian besar penduduk Kaltim hanya menikmati kurang dari 10-20 persen dari hasil yang mereka setorkan ke pemerintah pusat.
Selain itu, ia mengungkapkan bagaimana bencana ekologi dan kecelakaan di tambang menjadi kenyataan sehari-hari yang harus mereka hadapi.
Sudarno juga mengingatkan bahwa banyak infrastruktur di daerah lain di Indonesia, seperti jalan tol yang ada di Pulau Jawa atau Sumatera, mungkin didanai oleh kontribusi dari Kalimantan Timur.
“Berapa nyawa adik-adik kami, anak-anak kami yang meninggal di lubang tambang dan hartanya emas hitam kami yang setiap hari lalu lalang di sungai Mahakam dengan nilai triliunan rupiah dan kami hanya menikmati tak lebih dari 10 – 20 persen,” ungkapnya.
Pernyataan Sudarno mengundang respons beragam dari masyarakat, terutama di media sosial.
Netizen pun ramai memberikan komentar, dengan sebagian kecil menunjukkan dukungan terhadap pemikiran Sudarno, sebagian besar mengkritik pejabat publik yang dianggap hidup hedonis dan tidak mencerminkan kesederhanaan.
Salah satunya, pengguna akun X, N. Sofyan Anwar, menyampaikan bahwa setiap pejabat publik yang dianggap tidak sesuai dengan kewajiban mereka harus mendapatkan kritik dari masyarakat.
“Ketika ada pejabat publik dinilai menyimpang, apa dari itu soal kebijakan, atau pola hidup yg hedon, ya sy pribadi sbg rakyat akan ikut bersuara,” tulisnya.
Netizen lain, Fauzan Riyadi, juga menambahkan bahwa semua pejabat, tidak hanya yang berasal dari Kalimantan Timur, harus mendapat teguran jika berfoya-foya dengan anggaran negara.
“Semua pejabat mau di Jawa, mau di Riau, mau di Kaltim Papua kalau foya-foya gitu jg kita sikat. Kalian pikir raja-raja lokal kalau nda diviralin itu jg akan menindas rakyat sendiri,” tulis Fauzan.
Dengan semakin viralnya video tersebut, banyak pihak kini menantikan bagaimana respons dari Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap kritik yang datang, baik dari masyarakat lokal maupun luar Kaltim.
Sementara itu, kasus ini kembali membuka perbincangan soal penggunaan anggaran publik dan transparansi dalam kebijakan yang diambil oleh para pejabat negara.