INBERITA.COM, Sorotan publik terhadap etika pejabat kembali mencuat setelah video seorang anggota DPRD Jember bermain game sambil merokok saat rapat beredar luas di media sosial.
Aksi tersebut memicu kritik karena dianggap tidak mencerminkan sikap profesional seorang wakil rakyat ketika menjalankan tugas resmi.
Anggota DPRD yang menjadi perhatian publik itu adalah Achmad Syahri Assidiqi, legislator dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam video yang viral, Syahri tampak memainkan game di telepon genggamnya saat forum rapat berlangsung.
Tidak hanya itu, ia juga terlihat merokok di tengah agenda yang membahas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Peristiwa tersebut akhirnya berbuntut panjang. Mahkamah Partai Gerindra memanggil dan memeriksa Syahri dalam sidang internal yang digelar di Kantor DPP Partai Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/5/2026). Dari hasil sidang itu, partai menjatuhkan sanksi berupa teguran keras kepada yang bersangkutan.
Belakangan, muncul penjelasan yang cukup menyita perhatian publik. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengungkap alasan di balik tindakan Syahri memainkan game saat rapat berlangsung berjam-jam.
Menurut Hanan, Syahri mengaku khawatir “sapinya” kelaparan karena lupa memberi makan dalam permainan yang sedang ia mainkan. Pernyataan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan di media sosial karena dianggap tidak masuk akal untuk seorang pejabat publik.
“Katanya rapat mulai jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Lalu sekitar jam 1 siang dia ingat belum memberi makan sapinya,” ujar Hanan menirukan pengakuan Syahri kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Hanan kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan sapi sungguhan, melainkan karakter virtual di dalam permainan digital yang dimainkan Syahri di ponselnya.
Penjelasan itu justru membuat polemik semakin ramai. Banyak warganet mempertanyakan prioritas seorang anggota dewan yang dinilai lebih memperhatikan permainan dibanding fokus mengikuti rapat. Apalagi, rapat DPRD berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat luas.
Di tengah kritik yang berkembang, Fraksi Gerindra DPRD Jember menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.
Hanan mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut dia, setiap pejabat publik harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat di atas urusan pribadi, termasuk aktivitas hiburan seperti bermain game.
“Kami melakukan evaluasi bersama agar ini tidak terjadi lagi ke depan. Tidak ada ruang untuk kesalahan yang sama,” katanya.
Hanan juga memberi sinyal bahwa partai tidak akan ragu menjatuhkan hukuman lebih berat apabila pelanggaran serupa kembali terjadi. Bahkan, sanksi terberat berupa pemecatan disebut bisa diterapkan jika kader mengulangi tindakan yang mencoreng citra lembaga maupun partai.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perilaku pejabat di ruang publik kini semakin mudah terpantau masyarakat.
Di era media sosial dan dokumentasi digital yang masif, tindakan kecil sekalipun dapat dengan cepat menjadi viral dan memengaruhi persepsi publik terhadap institusi politik.
Banyak pengamat menilai persoalan utama dalam kasus ini bukan semata bermain game, melainkan soal etika dan penghormatan terhadap forum resmi negara.
DPRD sebagai lembaga representasi rakyat dituntut menunjukkan profesionalisme, kedisiplinan, dan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pembahasan kebijakan.
Sementara itu, Syahri sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Ia mengaku khilaf dan menerima keputusan Mahkamah Partai Gerindra yang menjatuhkan teguran keras kepadanya.
“Saya khilaf saja. Saya manusia biasa. Saya taat dengan putusan Mahkamah Partai,” ujar Syahri usai menjalani sidang internal partai.
Ia juga menyatakan penyesalan atas tindakannya yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga agar lebih berhati-hati dalam bersikap selama menjalankan tugas sebagai anggota dewan.
“Mungkin ada salah, saya mohon maaf. Saya menyesal sekali berbuat seperti itu dan tidak akan mengulangi,” katanya.
Meski permintaan maaf telah disampaikan, polemik ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.
Kasus tersebut kembali membuka diskusi soal disiplin dan etika pejabat publik di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan politik yang lebih serius dan profesional.
Bagi sebagian publik, insiden ini mungkin terlihat sepele. Namun bagi lembaga politik, citra dan kepercayaan masyarakat merupakan modal penting yang dapat tergerus hanya karena satu tindakan yang dianggap tidak pantas dilakukan di ruang resmi pemerintahan.