INBERITA.COM, Kebijakan baru pemerintah Amerika Serikat terkait perangkat jaringan memicu perhatian luas.
Federal Communications Commission (FCC) resmi mengumumkan pemblokiran terhadap seluruh router konsumen yang diproduksi di luar negeri dengan alasan risiko terhadap keamanan nasional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah AS dalam memperketat pengawasan terhadap infrastruktur teknologi domestik.
Dalam kebijakan tersebut, model-model router jaringan terbaru buatan luar negeri akan dimasukkan ke dalam daftar perangkat komunikasi berisiko yang dikenal sebagai Covered List, yakni kategori perangkat yang dianggap tidak dapat diterima oleh negara.
Mengutip laporan Engadget pada Selasa (24/3/2026), kebijakan ini menandai eskalasi signifikan dalam strategi pengamanan teknologi nasional AS.
Pemerintah semakin menegaskan posisinya untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri, khususnya untuk perangkat yang berperan penting dalam jaringan komunikasi.
Meski terdengar ketat, FCC memberikan sejumlah kelonggaran bagi perangkat yang sudah beredar di pasar.
Router yang telah dibeli oleh konsumen sebelum kebijakan ini diberlakukan tetap dapat digunakan seperti biasa.
Selain itu, pengecer masih diperbolehkan menjual stok lama selama perangkat tersebut telah mendapatkan persetujuan sebelumnya.
Menariknya, berbeda dengan prosedur standar terhadap perangkat yang masuk daftar hitam, FCC memberikan pengecualian khusus dalam hal pembaruan keamanan.
Router yang masuk dalam Covered List tetap diizinkan menerima pembaruan perangkat lunak setidaknya hingga 1 Maret 2027.
Batas waktu ini bahkan disebut masih berpotensi diperpanjang guna memastikan perlindungan keamanan bagi pengguna yang masih mengandalkan perangkat lama.
Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Langkah FCC merupakan turunan langsung dari Strategi Keamanan Nasional 2025 yang dicanangkan Gedung Putih.
Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa Amerika Serikat tidak boleh lagi bergantung pada kekuatan luar untuk komponen inti, baik dari sisi bahan baku maupun produk jadi yang berperan krusial bagi pertahanan dan perekonomian nasional.
Bagi produsen global yang ingin tetap memasarkan produk mereka di AS, FCC masih membuka peluang melalui skema “persetujuan bersyarat”.
Namun, syarat yang diajukan tidak ringan. Perusahaan diwajibkan menyerahkan rencana konkret untuk memindahkan sebagian lini produksi mereka ke wilayah Amerika Serikat sebagai bagian dari strategi relokasi manufaktur.
Dampak dari kebijakan ini diperkirakan akan meluas ke industri teknologi global.
Pasalnya, hampir tidak ada produsen router konsumen besar yang sepenuhnya memproduksi perangkatnya di dalam negeri AS.
Selama ini, sebagian besar perusahaan mengandalkan fasilitas manufaktur di Asia, termasuk kawasan seperti Taiwan dan negara-negara lainnya.
Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan teknologi asal Tiongkok, tetapi juga berpotensi mengguncang perusahaan berbasis AS yang selama ini bergantung pada rantai pasok global.
Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam hal biaya produksi, distribusi, hingga ketersediaan produk di pasar.
Sejumlah analis memprediksi keputusan FCC ini akan memicu gelombang gugatan hukum dari perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan.
Selain itu, konsumen di AS juga kemungkinan harus menghadapi keterbatasan pilihan, terutama untuk model router terbaru yang belum memenuhi persyaratan kebijakan baru tersebut.
Dalam jangka pendek, pasar perangkat jaringan diperkirakan akan mengalami gangguan, termasuk potensi kelangkaan produk di tingkat ritel.
Sementara dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa mendorong pergeseran besar dalam peta industri manufaktur teknologi global, khususnya terkait lokasi produksi dan strategi rantai pasok.
Dengan kebijakan ini, pemerintah AS semakin menegaskan arah kebijakan teknologi yang berfokus pada kemandirian dan keamanan nasional, meski konsekuensinya berpotensi besar terhadap dinamika industri dan pasar global.
