INBERITA.COM, Keterlambatan pengiriman bantuan logistik untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mulai menimbulkan kekhawatiran.
Sebanyak 500 ton bantuan dari komunitas Aceh di Malaysia yang seharusnya dikirim melalui kapal laut swasta belum bisa terealisasi karena status bencana di daerah terdampak belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional.
Menurut laporan Rakyat Aceh (11/12), bantuan logistik tersebut sudah siap dilayarkan dari Port Klang, Malaysia, menuju Krueng Geukeuh, Aceh.
Namun, proses pengiriman terhambat oleh kendala administratif karena pemerintah pusat belum menetapkan status Bencana Nasional.
Hal ini terungkap setelah Persatuan Masyarakat Aceh di Malaysia (PERMEBAM) melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia.
Pertemuan tersebut dihadiri Presiden PERMEBAM Datuk Mansyur Usman dan Wakil Duta Besar Indonesia, Danang Waskito.
“Beberapa faktor internal antara kedua negara menjadi penghalang, terutama karena status bencana di Aceh saat ini belum ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Status ini penting karena tanpanya, proses pengiriman menjadi sulit,” ujar Datuk Mansyur Usman melalui siaran pers yang diterima Rakyat Aceh.
Untuk memperlancar pengiriman, PERMEBAM bahkan telah mengirim surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“PERMEBAM mengajak seluruh masyarakat untuk terus menunggu dan berdoa agar Presiden Prabowo dapat mempertimbangkan untuk mengubah status bencana di Aceh menjadi Status Bencana Nasional,” kata Datuk Mansyur.
Sikap pemerintah daerah Aceh sendiri terbuka terhadap bantuan dari luar negeri. Salah satunya, lima relawan asal Tiongkok yang turut membantu pencarian jenazah korban bencana yang masih tertimbun lumpur.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menekankan bahwa bantuan luar negeri justru mempercepat proses penanganan warga terdampak.
“Mereka tolong kita, kok kita persulit? Kan bodoh,” ujarnya saat ditemui di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam.
Namun, kendala distribusi logistik tidak hanya berasal dari masalah status bencana. Infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang membuat biaya transportasi meningkat drastis, khususnya untuk menjangkau wilayah terisolasi.
Fauzi, seorang relawan asal Medan, Sumut, menjelaskan pengalaman distribusi bantuan di Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang.
Ia menyebut, satu-satunya akses menuju desa-desa di kawasan tersebut saat ini hanya bisa dilalui dengan perahu getek.
“Logistik bantuan sebenarnya banyak. Kendalanya saat ini transportasi karena jembatan sudah terputus total,” kata Fauzi kepada Rakyat Aceh (10/12).
Ia menambahkan, harga solar di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, mencapai Rp 80 ribu per liter, sehingga biaya sewa getek bisa menembus Rp 1,5 juta.
Akibat kendala transportasi ini, sejumlah paket sembako sempat menumpuk di pinggir sungai karena relawan tidak memiliki dana cukup untuk menyewa perahu.
“Bantuan yang masuk ke desa paling ujung ini semuanya dari relawan. Yang kami harapkan dari pemerintah, mereka bisa membantu transportasi dan mengangkut bantuan itu,” ujar Fauzi.
Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun bantuan logistik tersedia, keterbatasan regulasi dan akses transportasi membuat penyalurannya menjadi sangat sulit.
Para relawan dan komunitas Aceh di luar negeri berharap status Bencana Nasional dapat segera ditetapkan, agar bantuan yang telah dikirim dapat diterima oleh warga terdampak tanpa hambatan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana memerlukan koordinasi yang cepat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang memberikan bantuan.
Tanpa status Bencana Nasional, bahkan bantuan dari komunitas Aceh di Malaysia pun terhambat di pelabuhan, menunda bantuan yang sangat dibutuhkan oleh korban banjir bandang.
Dengan jumlah bantuan mencapai ratusan ton, setiap hari keterlambatan distribusi berdampak langsung pada warga terdampak yang membutuhkan sembako, air bersih, dan kebutuhan mendesak lainnya.
Situasi ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai perlunya kesiapsiagaan logistik bencana di daerah rawan banjir dan tanah longsor di Indonesia.
Kendala biaya dan akses yang tinggi di daerah terpencil menjadi tantangan tambahan bagi pemerintah dan relawan.
Beberapa wilayah kini hanya bisa dijangkau melalui jalur sungai, yang memerlukan peralatan transportasi khusus dan biaya operasional yang tidak sedikit.
Hal ini membuat bantuan yang seharusnya cepat tersalurkan menjadi terhambat, meski niat dan kesiapan logistik telah tersedia.
Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk mengatasi hambatan administratif dan logistik ini.
Dengan dukungan yang tepat, bantuan dari komunitas Aceh di Malaysia serta relawan domestik dapat segera tersalurkan kepada warga terdampak, membantu meringankan beban mereka yang masih berada di zona bencana.