INBERITA.COM, Video singkat yang beredar di media sosial menunjukkan kepala dinas pendidikan sebuah provinsi di Kalimantan Tengah tampak ragu saat membahas program Makan Bergizi Gratis dan kantin sekolah yang tutup akibat penerapan pembelajaran jarak jauh.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, segera memberikan klarifikasi bahwa rekaman tersebut merupakan cuplikan rapat internal daring dengan kepala sekolah se-Kalteng pada 30 Agustus 2026.
Reza menekankan bahwa keputusan penerapan PJJ sejak 31 Agustus hingga 2 September 2026 didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi kualitas udara di setiap daerah.
“Tentu kita harus mengutamakan keselamatan siswa dan siswi serta tenaga kependidikan kita, makanya Pak Gubernur langsung membuat surat edaran pelaksanaan PJJ,” ujarnya saat diwawancarai di Aula Berkah, Kantor Dinas Pendidikan Kalteng, Palangka Raya.
Proses pengambilan kebijakan tersebut melibatkan diskusi intensif dengan pihak sekolah dan evaluasi berkala terhadap indikator kualitas udara.
Reza menegaskan bahwa setiap langkah dipertimbangkan dengan matang sebelum diimplementasikan di lapangan.
“Dalam membuat suatu kebijakan kan kita harus penuh dengan perhitungan, imbauan kami jelas dan sudah ter-copy ke seluruh sekolah,” jelasnya.
Video yang beredar hanya menampilkan sebagian kecil dari rapat panjang yang membahas berbagai aspek pelaksanaan PJJ. Reza meminta masyarakat untuk tidak menilai sepotong-sepotong informasi yang tersebar di media sosial.
“Itu potongan video dan rapatnya itu lama sekali, kami juga mendengarkan aspirasi, dan potongan video rapat itu belum akhir, masih ada diskusi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan PJJ,” ucapnya.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional menjadi kunci dalam menjaga kelancaran program Makan Bergizi Gratis di tengah kondisi kabut asap. Reza menyebutkan bahwa BGN telah menerbitkan surat edaran mekanisme penyaluran MBG kepada setiap satuan pendidikan di Kalteng.
“Hari ini sudah ada SE dari BGN terkait pelaksanaan MBG, di setiap satuan pendidikan yang ada di Kalteng, nanti silakan dikonfirmasi ke kepala koordinator di wilayah Kalteng,” jelasnya.
Evaluasi pelaksanaan PJJ dilakukan setiap tiga hari dengan mengacu pada indikator kualitas udara di masing-masing daerah. Dua daerah, Sukamara dan Seruyan, masih memiliki kualitas udara hijau sehingga PJJ belum diterapkan di wilayah tersebut.
“Pelaksanaan PJJ akan dievaluasi setiap tiga hari, kalau sudah tiga hari, masih ada kabut asap, PJJ akan diperpanjang,” ujarnya.
Kebijakan yang fleksibel ini menunjukkan upaya pemerintah provinsi untuk menyeimbangkan antara pendidikan dan kesehatan siswa. Rekaman singkat yang viral justru memicu perdebatan publik mengenai transparansi pengambilan keputusan.
Reza berharap masyarakat dapat memahami proses yang kompleks di balik setiap kebijakan pendidikan yang dikeluarkan.
Kualitas udara menjadi faktor penentu dalam menentukan apakah PJJ akan dilanjutkan atau dihentikan di suatu wilayah. Keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek akademis tetapi juga dampak kesehatan jangka panjang bagi siswa.
“Pelaksanaan PJJ mengacu pada indikator kualitas udara yang ada di masing-masing daerah kabupaten/kota,” tegas Reza.
Masyarakat diharapkan untuk selalu mengkonfirmasi informasi resmi melalui saluran yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan setempat. Reza mengimbau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh.
“Imbauan kami jelas dan sudah ter-copy ke seluruh sekolah,” katanya menegaskan.
Bagaimana masyarakat dapat membedakan antara kebijakan yang masih dalam tahap diskusi dengan kebijakan yang sudah final menjadi pertanyaan yang muncul.
Video viral tersebut justru membuka ruang bagi publik untuk lebih kritis terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah.
Kebijakan PJJ di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pendidikan tidak bisa berjalan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan yang mendesak.
Setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang harus dipahami oleh semua pihak. Reza menekankan bahwa keselamatan siswa tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Bagaimana mekanisme MBG akan berjalan di tengah penerapan PJJ menjadi perhatian banyak pihak. Koordinasi dengan BGN diharapkan dapat memastikan bahwa program gizi tetap berjalan meskipun pembelajaran dilakukan secara daring.
“Hari ini sudah ada SE dari BGN terkait pelaksanaan MBG,” kata Reza.
Evaluasi berkala setiap tiga hari menjadi bukti bahwa pemerintah provinsi serius dalam menangani dampak kabut asap terhadap pendidikan. Dua daerah yang masih aman dari kabut asap menjadi contoh bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara seragam.
“Dua daerah yang indikator kualitas udaranya hijau dan belum akan dilaksanakan PJJ,” jelas Reza.
Kebijakan pendidikan di tengah bencana lingkungan ini menunjukkan bahwa adaptasi dan fleksibilitas menjadi kunci dalam menghadapi krisis. Setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada saat ini tetapi juga masa depan pendidikan di Kalimantan Tengah.