INBERITA.COM, Polemik kegiatan buka puasa bersama yang melibatkan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menjadi perbincangan luas di media sosial.
Agenda rapat koordinasi sekaligus buka puasa bersama yang digelar di Mahabarata Palace, Graha Unesa, Kota Surabaya, Jumat (6/3/2026), menuai kritik tajam dari masyarakat karena dinilai tidak peka terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Sidoarjo yang tengah menjadi sorotan.
Acara yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat itu awalnya dimaksudkan sebagai forum koordinasi internal. Namun, suasana acara yang terkesan mewah dengan konsep tematik justru memicu gelombang kritik dari warga.
Foto dan video kegiatan tersebut beredar luas di media sosial. Dalam dokumentasi yang viral, sejumlah pejabat terlihat mengenakan busana bernuansa India atau saree dengan dominasi warna merah muda, lengkap dengan dekorasi serta hidangan yang menyesuaikan tema acara.
Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menjadi salah satu figur yang paling disorot dalam video yang beredar. Unggahan tersebut sempat muncul di akun media sosial pribadinya, namun kemudian tidak lagi terlihat.
Di tengah viralnya kegiatan itu, masyarakat justru menyoroti kondisi jalan di berbagai wilayah Sidoarjo yang dinilai memprihatinkan. Sejumlah ruas jalan rusak dan berlubang bahkan disebut telah menyebabkan kecelakaan hingga menelan korban dalam beberapa waktu terakhir.
Kekecewaan warga pun bermunculan di berbagai platform media sosial. Banyak yang mempertanyakan prioritas pemerintah daerah ketika persoalan infrastruktur dasar dinilai belum tertangani secara maksimal.
“Stagnasi pembangunan di Sidoarjo harusnya dipikirkan para pejabat Pemkab Sidoarjo. Misalnya kasus penanganan banjir tahunan dan perbaikan jalan berlubang yang sampai saat ini jalan di tempat harus dicarikan solusinya bukan maka Bukber pejabat dengan konsep mewah dan luks,” ujar salah seorang penggiat media sosial di Sidoarjo.
Kritik semakin tajam setelah muncul kabar bahwa kegiatan tersebut digelar di luar wilayah Sidoarjo, yakni di Surabaya.
Warga menilai pemilihan lokasi dan konsep acara tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai persoalan infrastruktur.
Sigit, salah seorang warga Sidoarjo, mengaku sangat menyayangkan kegiatan yang dinilai terlalu berlebihan tersebut.
“Seharusnya pejabat publik itu, mampu membuat plafon prioritas anggaran. Tidak harus keputusan rapat dan bukber itu menyewa gedung mewah di Surabaya. Karena itu kami anggap sebagai pemborosan yang melukai perasaan warga Sidoarjo. Belum lagi soal pajak makanan dan minuman serta rumah makannya masuk Surabaya bukan di Dispenda Sidoarjo,” tegas Sigit.
Menurutnya, kegiatan tersebut terasa semakin ironis ketika warga setiap hari harus menghadapi risiko saat melintasi jalan yang rusak dan berlubang.
“Kalau melihat para pejabat pamer kemewahan dan baju seragam di gedung megah, sementara warga Sidoarjo harus bertaruh nyawa setiap hari melewati jalanan yang mirip kubangan kolam justru ironis besar. Program kerja pemerintah hanya janji-janji saja,” tulis salah satu warga dalam pesan berantai di grup WhatsApp.
Kritik serupa juga datang dari warga lain yang menilai polemik ini menunjukkan lemahnya komunikasi publik pemerintah daerah. Mereka berharap para pemangku kebijakan dapat lebih peka terhadap situasi yang dirasakan masyarakat.
“Kami menilai kondisi ini menjadi rapor merah bagi komunikasi publik Pemkab Sidoarjo. Di saat warga membutuhkan kehadiran pemimpin di tengah ‘kubangan’ jalanan. Tapi, para pemangku kebijakan justru tampil dengan gaya hidup yang kontras di gedung mewah kota tetangga,” tandas Amin sambil menghela napas panjang.
Di tengah derasnya kritik publik, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul.
Dalam keterangan tertulis yang diterima awak media pada Sabtu (14/3/2026), Fenny menyampaikan bahwa pihaknya menghargai berbagai kritik yang disampaikan masyarakat.
“Menanggapi persepsi masyarakat yang berkembang, Pemkab Sidoarjo sangat menghargai setiap masukan dan kritik yang diberikan sebagai bentuk fungsi kontrol warga terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Fenny.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebenarnya merupakan forum koordinasi strategis yang digelar di luar jam kerja guna mempercepat sejumlah program prioritas daerah.
“Kami perlu sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan anggaran APBD. Acara ini murni merupakan momentum silaturahmi di bulan suci Ramadan yang kami manfaatkan untuk penguatan percepatan program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) terkait perbaikan jalan di Sidoarjo, serta koordinasi teknis persiapan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) bagi warga,” jelas Fenny.
Meski demikian, ia mengakui bahwa publikasi kegiatan tersebut telah memicu persepsi negatif di tengah masyarakat yang tengah menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan infrastruktur.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Sidoarjo. Kami menyadari bahwa sebagai pelayan publik, kami seharusnya lebih peka dan sensitif dalam mendokumentasikan aktivitas, terutama di tengah situasi yang dirasakan warga,” ungkapnya.
Fenny menambahkan bahwa kritik yang muncul akan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar lebih meningkatkan kepekaan sosial dalam setiap aktivitas maupun pengambilan kebijakan.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen fokus pada kerja nyata, terutama dalam penanganan persoalan infrastruktur jalan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset terpenting bagi kami. Masukan ini menjadi modal berharga bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan bahwa dedikasi kami tetap selaras dengan harapan warga Sidoarjo,” tutup Fenny.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik sekaligus pengingat pentingnya sensitivitas sosial dalam setiap aktivitas pejabat publik.
Terlebih di tengah situasi di mana masyarakat berharap percepatan perbaikan jalan dan penanganan persoalan infrastruktur dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.