INBERITA.COM, Ketegangan di Selat Hormuz semakin memanas setelah Iran menegaskan tidak akan membuka jalur strategis tersebut sebelum Amerika Serikat memenuhi serangkaian tuntutan keras.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Sabtu (8/8) menetapkan syarat tak terbantahkan, termasuk pencabutan blokade ekonomi AS, pencabutan sanksi, pelepasan aset Iran yang dibekukan, dan yang paling mencolok, dana rekonstruksi senilai USD 300 miliar sebagai kompensasi atas kerusakan akibat perang.
Garda Revolusi Iran bahkan menyebut Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur air, melainkan “teater perang” yang harus dikendalikan. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu (9/8), menegaskan bahwa blokade akan dipertahankan hingga semua tuntutan dipenuhi.
Langkah ini bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga upaya untuk menekan AS dalam posisi yang lebih lemah menjelang pemilihan paruh waktu November mendatang.
Pasar energi global langsung bereaksi. Harga minyak melonjak akibat ancaman penutupan Selat Hormuz, yang selama ini menjadi jalur pengapalan 20% pasokan minyak dunia.
Krisis ini memicu sakit kepala politik bagi Presiden AS Donald Trump, yang tengah berjuang mempertahankan dukungan publik di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, Trump tetap bersikukuh dengan pendekatannya yang disebutnya sebagai “semi-negosiasi”.
“Kami tidak terlalu merahasiakannya,” ujar Trump dalam sebuah wawancara, seolah-olah meremehkan ancaman Iran.
Ia menambahkan, “Kami hanya melakukan semi-negosiasi dengan mereka.”
Pernyataan itu mencerminkan keyakinan Trump bahwa tekanan ekonomi yang dialami Iran—mulai dari inflasi yang tak terkendali hingga keterbatasan dana—akan memaksa Teheran mundur.
Namun, analis geopolitik menilai strategi Trump memiliki risiko tinggi. Blokade Selat Hormuz bukan sekadar isu ekonomi, melainkan simbol kedaulatan Iran yang tidak mudah dikompromikan.
Jika AS gagal memenuhi tuntutan, Iran berpotensi memperluas blokade ke wilayah lain, memperparah ketegangan regional yang sudah memanas akibat konflik Suriah dan Yaman.
Dana rekonstruksi USD 300 miliar yang diminta Iran bukan angka sembarangan. Jumlah itu mencerminkan kerusakan ekonomi akibat perang selama satu dekade terakhir, termasuk sanksi internasional yang telah menyedot sumber daya negara tersebut.
Jika AS menolak, Iran berpeluang memobilisasi dukungan dari negara-negara yang selama ini menentang kebijakan AS, seperti Rusia dan China.
Trump sendiri tampaknya mengandalkan faktor waktu. Ia yakin bahwa tekanan ekonomi akan memaksa Iran kembali ke meja perundingan.
“Ini seperti permainan catur,” katanya, seolah-olah menganggap Iran sebagai lawan yang bisa dikalahkan dengan strategi sederhana.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa Iran memiliki daya tahan luar biasa dalam menghadapi tekanan eksternal.
Blokade Selat Hormuz juga berdampak pada negara-negara tetangga. Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang sangat bergantung pada jalur ini, kini menghadapi ancaman gangguan pasokan energi.
Menteri Energi UEA baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran atas stabilitas pasar jika blokade berlanjut. Sementara itu, India dan China, dua konsumen minyak terbesar dari kawasan tersebut, mulai mencari alternatif rute pengapalan.
Di tengah ketegangan ini, muncul pertanyaan: apakah AS benar-benar siap menghadapi konsekuensi jangka panjang dari kebijakannya?
Jika Iran berhasil mempertahankan blokade, AS bisa kehilangan pengaruh di Timur Tengah, sementara Iran justru memperoleh legitimasi sebagai negara yang berani melawan dominasi Barat.
Sementara itu, masyarakat internasional menyaksikan dengan cemas. Pasar keuangan global mulai waspada terhadap kemungkinan krisis energi yang lebih luas. Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak bisa memperlambat pemulihan ekonomi global, yang saat ini masih rapuh pasca-pandemi.
Bagi Trump, pilihan sulit menanti. Jika ia memenuhi tuntutan Iran, ia berisiko kehilangan dukungan dari sekutu regional seperti Israel dan Arab Saudi. Namun, jika ia tetap pada pendiriannya, ancaman blokade bisa berujung pada konflik terbuka yang tak terbayangkan.
Iran, di sisi lain, tampaknya siap menghadapi segala konsekuensi. Garda Revolusi telah menyiapkan strategi militer untuk mempertahankan Selat Hormuz, sementara pemerintah sipil fokus pada diplomasi internasional untuk menggalang dukungan.
Presiden Iran baru-baru ini menyatakan bahwa negaranya tidak akan mundur meski dihadapkan pada tekanan ekonomi yang luar biasa.
Dalam situasi ini, satu hal yang pasti: Selat Hormuz kini menjadi titik api baru dalam persaingan geopolitik global. Siapa pun yang keluar sebagai pemenang, masyarakat sipil di Timur Tengah-lah yang akan merasakan dampak terburuk.
Krisis ini bukan hanya tentang minyak atau uang, tetapi tentang masa depan kawasan yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia.