INBERITA.COM, Gelombang kritik yang disuarakan mahasiswa terhadap sejumlah program pemerintah berujung pada pertemuan langsung dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Setelah menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, perwakilan mahasiswa mendapat kesempatan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dalam audiensi tertutup di Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi salah satu momentum penting di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga isu militerisme di ranah sipil.
Sebanyak 15 mahasiswa yang berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta hadir dalam dialog tersebut. Mereka membawa berbagai hasil kajian dan masukan yang sebelumnya juga disuarakan melalui aksi demonstrasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan itu, Gibran menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Menurutnya, berbagai program yang telah berjalan tetap memerlukan evaluasi dan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran sebagaimana disampaikan Sekretariat Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah menyadari masih adanya berbagai catatan yang muncul dalam pelaksanaan sejumlah program strategis nasional. Di tengah tuntutan mahasiswa yang cukup keras, Gibran memilih menekankan pentingnya kolaborasi dan ruang dialog sebagai sarana mencari solusi.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif justru menjadi masukan penting bagi pengambilan kebijakan.
“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” kata Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, ia kembali menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk evaluasi dari masyarakat.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” lanjutnya.
Audiensi tersebut berlangsung setelah mahasiswa mengangkat sejumlah isu yang dinilai mendesak untuk mendapat perhatian pemerintah.
Selain membahas program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa juga menyoroti persoalan pendidikan, revisi sejumlah regulasi, pembangunan daerah tertinggal, hingga kondisi ekonomi yang dinilai masih menjadi tantangan bagi masyarakat.
Salah satu isu yang cukup menonjol dalam aksi demonstrasi adalah tuntutan terkait harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Mahasiswa menilai pemerintah perlu mengambil langkah lebih konkret untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Selain itu, muncul pula tuntutan agar pemerintah menghentikan praktik yang mereka nilai sebagai bentuk militerisme di ruang sipil. Isu tersebut menjadi salah satu sorotan yang kerap muncul dalam diskusi publik beberapa waktu terakhir.
Dalam audiensi tersebut, Gibran memastikan seluruh aspirasi yang diterima tidak berhenti sebagai catatan semata. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan dan menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah.
Pernyataan itu mendapat respons positif dari perwakilan mahasiswa yang hadir dalam pertemuan. Ketua aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wakil Presiden menunjukkan sikap terbuka selama proses dialog berlangsung.
Menurut Abdi, berbagai hasil kajian yang dibawa mahasiswa diterima dengan baik dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal pemerintah.
“Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya usai pertemuan.
Abdi juga menyebut respons yang diberikan selama audiensi berlangsung cukup positif. Ia menilai pemerintah menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan pandangan mahasiswa terkait berbagai isu nasional yang berkembang.
“Respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wakil Presiden, sangat baik,” katanya.
Menurutnya, Gibran berkomitmen mencatat seluruh tuntutan yang disampaikan sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan.
“Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami,” imbuh Abdi.
Sebelumnya, gelombang aksi mahasiswa juga terjadi pada 12 Juni 2026. Demonstrasi yang diikuti sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus tersebut membawa lima tuntutan utama yang menjadi perhatian publik.
Kelima tuntutan itu mencakup penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui berbagai kesalahan dan tidak menghindari kritik.
Munculnya tuntutan tersebut menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa masih memainkan peran penting sebagai kelompok penekan dalam demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, respons pemerintah yang memilih membuka ruang dialog menunjukkan adanya upaya menjaga komunikasi dengan kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan negara.
Pertemuan antara Gibran dan mahasiswa mungkin belum menghasilkan keputusan konkret dalam waktu singkat. Namun, dialog tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah dan mahasiswa masih memiliki ruang untuk bertukar pandangan mengenai arah kebijakan nasional.
Bagi mahasiswa, keberlanjutan ruang dialog menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan jawaban atas tuntutan mereka. Sementara bagi pemerintah, kemampuan menyerap kritik dan mengubahnya menjadi bahan evaluasi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai program yang sedang dijalankan.