INBERITA.COM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyoroti pentingnya menjaga Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional yang terbuka bagi seluruh negara.
Sikap tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta munculnya kebijakan baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana mengenakan tarif kepada kapal-kapal yang melintasi kawasan strategis tersebut.
Juru Bicara Sekretariat PBB, Stephane Dujarric, menegaskan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tetap berpegang pada prinsip bahwa kebebasan navigasi harus dihormati sesuai hukum internasional.
Menurutnya, jalur pelayaran di Selat Hormuz memiliki arti penting bagi stabilitas perdagangan global sehingga akses lintas negara tidak boleh terganggu.
“Dia ingin melihat kebebasan navigasi di Selat Hormuz,” kata Dujarric dalam konferensi pers, Selasa (14/7/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah Trump mengumumkan Amerika Serikat akan kembali memperketat blokade terhadap kapal-kapal Iran sekaligus menerapkan pungutan sebesar 20 persen dari nilai kargo bagi kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.
Menurut Trump, biaya tersebut merupakan kompensasi atas peran Amerika Serikat dalam menjaga keamanan jalur pelayaran yang dinilai rawan konflik.
Dalam pernyataannya melalui media sosial Truth Social, Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka bagi pelayaran internasional, namun Amerika Serikat akan bertindak sebagai pihak yang menjamin keamanan kawasan tersebut.
Ia menyebut kebijakan itu hanya ditujukan untuk membatasi aktivitas pelayaran yang berkaitan dengan Iran, sementara kapal dari negara lain tetap diperbolehkan melintas dengan membayar biaya pengamanan.
Rencana tersebut memicu perhatian luas karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia.
Sebagian besar ekspor minyak mentah dari negara-negara Teluk menuju pasar Asia, Eropa, hingga Amerika melewati selat sempit tersebut.
Setiap kebijakan yang berpotensi mengubah arus perdagangan di kawasan itu dapat berdampak terhadap biaya logistik, harga energi, hingga stabilitas ekonomi global.
Di tengah perkembangan tersebut, PBB juga terus mendorong upaya diplomasi di kawasan.
Dujarric mengungkapkan bahwa Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jean Arnault, telah melakukan kunjungan resmi ke Iran dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
Dalam pertemuan itu, Arnault memaparkan perkembangan implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang berkaitan dengan situasi keamanan di Lebanon.
Ia juga berdiskusi mengenai tantangan yang masih dihadapi serta meminta pandangan pemerintah Iran terkait langkah-langkah yang dapat mendukung terciptanya perdamaian, kedaulatan, dan stabilitas di Lebanon.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya PBB menjaga komunikasi dengan berbagai pihak di kawasan seiring meningkatnya eskalasi konflik dalam beberapa hari terakhir.
Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat setelah kedua negara terlibat aksi saling serang pada akhir pekan lalu.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur perdagangan internasional, terutama di kawasan Teluk yang menjadi pusat distribusi energi dunia.
Di tengah dinamika tersebut, PBB menegaskan bahwa prinsip kebebasan navigasi tetap menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas pelayaran internasional.
Organisasi itu juga terus mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik guna mencegah konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.