INBERITA.COM, Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap Oman terkait isu penguasaan Selat Hormuz.
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump dalam rapat kabinet di Gedung Putih dan langsung memicu kritik tajam dari berbagai pihak internasional.
Trump menegaskan tidak akan membiarkan Iran maupun Oman mengontrol jalur pelayaran strategis tersebut.
Bahkan, ia secara terbuka mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika Oman dianggap bekerja sama dengan Teheran.
“Tidak ada yang akan mengendalikannya. Itu perairan internasional, dan Oman akan berperilaku seperti orang lain, atau kita harus meledakkannya,” kata Trump saat menjawab pertanyaan wartawan, Rabu (27/5/2026).
Pernyataan tersebut segera menjadi sorotan global karena Oman selama ini dikenal sebagai negara netral dan sekutu dekat Amerika Serikat.
Hubungan kedua negara juga telah terjalin selama lebih dari dua abad, termasuk melalui kerja sama keamanan, perdagangan bebas, hingga diplomasi regional.
Kontroversi semakin membesar setelah Departemen Luar Negeri AS ikut membagikan kutipan resmi pernyataan Trump di media sosial. Langkah itu sekaligus menepis spekulasi bahwa Trump salah menyebut nama negara dan sebenarnya bermaksud merujuk kepada Iran.
Ancaman terhadap Oman muncul di tengah meningkatnya tensi pasca-konflik antara AS, Israel, dan Iran yang pecah sejak Februari lalu.
Situasi semakin sensitif karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting di dunia. Lebih dari 20 persen perdagangan minyak global melintasi kawasan tersebut setiap harinya.
Dalam beberapa pekan terakhir, televisi pemerintah Iran melaporkan adanya pembahasan nota kesepahaman antara Teheran dan Muscat terkait pengelolaan Selat Hormuz.
Draft kerja sama itu disebut membuka peluang pengawasan bersama atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Namun pemerintahan Trump membantah keras laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “rekayasa sepenuhnya”.
Meski begitu, pernyataan Trump justru dianggap memperlihatkan meningkatnya pendekatan agresif Washington dalam menghadapi dinamika Timur Tengah.
Sejumlah pengamat menilai pola kebijakan luar negeri Trump kini semakin mengarah pada apa yang dikenal sebagai “diplomasi kapal perang”, yakni penggunaan ancaman militer untuk menekan negara lain dalam negosiasi politik maupun ekonomi.
Direktur advokasi organisasi hak asasi manusia DAWN yang berbasis di AS, Raed Jarrar, mengecam keras ucapan Trump. Ia menilai ancaman tersebut melanggar prinsip hukum internasional dan memperburuk stabilitas kawasan.
“Piagam PBB melarang ancaman kekerasan terhadap negara mana pun, dan larangan itu mengikat Amerika Serikat sama seperti negara lain,” kata Jarrar kepada awak media.
Ia menyebut gaya komunikasi Trump menyerupai “bos mafia” dan dinilai berbahaya bagi upaya menjaga perdamaian di Timur Tengah.
Menurut Jarrar, ancaman terhadap Oman menunjukkan bahwa gencatan senjata atau negosiasi yang dibangun Washington berpotensi rapuh jika sewaktu-waktu dipengaruhi emosi politik dalam negeri AS.
Sementara itu, Oman hingga kini belum memberikan respons resmi terkait pernyataan Trump.
Negara Teluk tersebut selama ini dikenal memainkan peran penting sebagai mediator antara Washington dan Teheran, termasuk dalam berbagai upaya negosiasi penghentian konflik beberapa bulan terakhir.
Di tengah polemik itu, Trump juga kembali mendorong negara-negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Dalam rapat kabinet yang sama, ia menegaskan bahwa kesepakatan diplomatik antara negara Arab dan Israel merupakan bagian penting dari strategi perdamaian regional versi Washington.
Trump bahkan mengisyaratkan kemungkinan menghentikan negosiasi tertentu jika negara-negara Arab menolak bergabung dalam kesepakatan normalisasi tersebut.
“Saya pikir mereka berutang itu kepada kita,” ujar Trump.
Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak perlu melanjutkan sejumlah pembicaraan jika negara-negara mitra tidak menunjukkan dukungan terhadap agenda tersebut.
Dorongan normalisasi hubungan Arab-Israel sebenarnya bukan hal baru. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menjadi salah satu tokoh utama di balik Kesepakatan Abraham yang mendorong sejumlah negara Arab membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Kini, isu itu kembali dimunculkan bersamaan dengan meningkatnya konflik di kawasan dan perebutan pengaruh atas jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz.
Para analis menilai pernyataan Trump berpotensi memperburuk hubungan AS dengan negara-negara Teluk yang selama ini mencoba menjaga keseimbangan diplomatik di tengah rivalitas Washington dan Teheran.
Selain itu, ancaman terbuka terhadap Oman juga dinilai dapat meningkatkan ketidakpastian pasar energi global.
Hingga Kamis (28/5/2026), Gedung Putih belum memberikan penjelasan tambahan terkait pernyataan kontroversial Trump maupun kemungkinan dampaknya terhadap hubungan bilateral AS dan Oman.