INBERITA.COM, Nasib TikTok di Amerika Serikat akhirnya menemui ujung setelah bertahun-tahun berada di bawah tekanan politik, gugatan hukum, dan kekhawatiran keamanan nasional.
Melalui skema divestasi senilai US$14 miliar (setara lebih dari Rp215 triliun), perusahaan induk TikTok asal Tiongkok, ByteDance, resmi melepaskan kendali atas operasi TikTok di AS.
Kesepakatan ini difasilitasi langsung oleh Presiden Donald Trump dan menandai salah satu intervensi paling agresif pemerintah AS terhadap aplikasi asing dalam sejarah.
Secara formal, tujuan divestasi ini adalah demi menjaga privasi data dan keamanan nasional.
Namun, banyak analis melihat langkah ini sebagai bagian dari dinamika geopolitik dan kontrol terhadap opini publik, khususnya narasi terkait konflik Israel-Palestina.
TikTok yang memiliki sekitar 180 juta pengguna aktif di AS—mayoritas berusia di bawah 40 tahun—telah menjadi platform utama bagi penyebaran informasi dan kampanye sosial.
Sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023, linimasa TikTok dibanjiri video dan konten yang menunjukkan penderitaan warga sipil Palestina, kritik terhadap kebijakan militer Israel, serta dukungan terhadap gerakan pro-Palestina di berbagai belahan dunia.
Narasi yang menyebar luas itu membuat platform ini berada dalam sorotan tajam legislator konservatif.
Tokoh-tokoh seperti Senator Josh Hawley, Marco Rubio, dan Mike Gallagher secara terbuka menyerukan pelarangan TikTok, dengan alasan platform tersebut menyebarkan konten anti-Israel dan pro-Hamas.
Pada Desember 2023, The Wall Street Journal melaporkan bahwa lonjakan konten terkait Gaza menjadi salah satu pemicu utama tekanan politik terhadap TikTok.
Tak lama kemudian, Kongres AS mengesahkan undang-undang pada 2024 yang mewajibkan ByteDance menjual TikTok atau menghadapi pelarangan total. Mahkamah Agung memperkuat keputusan ini pada Januari 2025.
Melalui perintah eksekutif yang diteken pada September 2025, Presiden Donald Trump menyetujui struktur baru kepemilikan TikTok AS.
Dalam struktur tersebut, ByteDance hanya mempertahankan kurang dari 20% saham. Mayoritas kepemilikan—lebih dari 65%—berpindah ke tangan investor asal Amerika Serikat dan Teluk.
Konsorsium investor ini dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Larry Ellison, pendiri Oracle, yang dikenal sebagai penyumbang besar untuk militer Israel.
Oracle sendiri kini akan bertanggung jawab atas infrastruktur cloud TikTok di AS serta algoritma rekomendasinya—secara praktis memutuskan koneksi langsung Beijing terhadap data dan sistem TikTok.
Selain Ellison, pemilik Fox News dan New York Post, Rupert dan Lachlan Murdoch, turut menjadi bagian dari kepemilikan baru.
Kehadiran mereka memunculkan kekhawatiran bahwa pengaruh editorial pro-Israel yang selama ini lekat dengan media mereka bisa merembes masuk ke dalam kebijakan moderasi konten TikTok.
Investor besar lain adalah Michael Dell, pendiri Dell Technologies. Laporan dari Pelapor Khusus PBB sebelumnya pernah menyebut perusahaan Dell dalam konteks dukungan teknologi terhadap militer Israel.
Di sisi lain, dana investasi MGX asal Uni Emirat Arab—dipimpin Sheikh Tahnoon bin Zayed—juga memegang 15% saham dan satu kursi di dewan direksi TikTok AS.
Struktur tata kelola TikTok AS yang baru akan diisi oleh dewan tujuh orang. Enam berasal dari kalangan warga negara AS yang memiliki latar belakang keamanan nasional, dan satu dari pihak MGX.
Trump menyebut kesepakatan ini sebagai kemenangan besar bagi keamanan digital dan kepentingan nasional Amerika.
“Ini akan sepenuhnya dioperasikan oleh Amerika,” kata Donald Trump, seperti dikutip New Arab, Minggu (28/9/2025).
Namun, tak semua pihak menyambut keputusan ini dengan gembira.
Organisasi hak asasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International sebelumnya sudah menyoroti tren penghapusan konten pro-Palestina di sejumlah platform digital, terutama milik Meta.
Kini, banyak aktivis khawatir TikTok akan mengikuti arah yang sama.
“Platform yang semula memperkuat suara Palestina kini berpotensi berubah menjadi alat geopolitik yang dikendalikan oleh kepentingan pro-Israel,” ujar salah satu aktivis dalam diskusi daring yang viral di TikTok minggu ini.
Di sisi lain, keputusan ini juga disebut menguntungkan Tiongkok dalam batas tertentu. Meski awalnya menolak, pemerintah Tiongkok akhirnya memberikan lampu hijau untuk divestasi setelah pertemuan bilateral antara Presiden Xi Jinping dan Donald Trump.
Juru runding Li Chengang menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan kompromi, sembari mengingatkan dunia terhadap praktik diskriminasi teknologi terhadap perusahaan asal Tiongkok.
Dengan hanya mengantongi 19,9% saham, ByteDance praktis kehilangan kontrol atas keputusan strategis TikTok AS.
Namun, angka ini tetap memberi mereka ruang untuk mendapatkan manfaat finansial dari pertumbuhan aplikasi tersebut di pasar Amerika.
Untuk pengguna, tidak akan ada perubahan besar dalam waktu dekat. Antarmuka dan fitur TikTok diprediksi akan tetap sama.
Namun para pengamat memperkirakan adanya pengetatan bertahap terhadap konten politik, khususnya yang berkaitan dengan Palestina, Gaza, dan isu-isu yang dianggap sensitif dalam kebijakan luar negeri AS.
Salah satu kekhawatiran utama adalah bagaimana opini publik generasi muda AS—yang selama ini lebih kritis terhadap Israel—akan dipengaruhi oleh kepemilikan baru TikTok.
Di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat, perubahan ini menandai era baru bagi salah satu platform paling berpengaruh di dunia digital.
Menariknya, langkah ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi, politik, dan ideologi dapat bersatu dalam mengatur ulang lanskap media sosial global.
Dengan investor yang memiliki kepentingan jelas terhadap narasi tertentu, pertanyaan publik tak lagi sekadar tentang keamanan data, tetapi juga: siapa yang kini mengendalikan informasi yang kita lihat setiap hari?
Meski kontrol telah beralih, catatan pentingnya: TikTok AS kini tak lagi sepenuhnya netral. Dan bagi suara-suara yang selama ini bersandar pada platform ini untuk menyuarakan ketidakadilan global, ruang geraknya bisa jadi kian sempit. (xpr)