INBERITA.COM, Persepsi publik terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami perubahan cukup signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Hasil survei nasional terbaru Puspoll Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kini berada di bawah ambang 50 persen, sementara ketidakpuasan publik justru lebih tinggi.
Survei yang dilakukan pada 18–26 Mei 2026 itu melibatkan 2.400 responden dari berbagai wilayah Indonesia dengan metode wawancara tatap muka.
Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Wapres Gibran berada di angka 43,8 persen. Angka ini terdiri dari 39,5 persen responden yang menyatakan cukup puas dan 4,3 persen yang mengaku sangat puas.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyebut angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode survei sebelumnya.
“Tercatat sebesar 43,8 persen, turun dibanding Agustus 2025 yang mencapai 52,9 persen,” ujar Chamad dalam pemaparan hasil survei di Jakarta.
Di sisi lain, tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan mengalami kenaikan dari 42,9 persen pada Agustus 2025 menjadi 51,1 persen pada Mei 2026. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi publik yang cukup tajam dalam waktu kurang dari setahun.
Tidak hanya itu, tingkat keyakinan masyarakat terhadap arah pemerintahan Prabowo–Gibran juga mengalami penurunan yang lebih dalam.
Jika pada Agustus 2025 sebanyak 80,4 persen responden menyatakan yakin pemerintahan akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, maka pada Mei 2026 angkanya turun menjadi 53,2 persen.
“Dari 80,4 persen di Agustus 2025, menjadi 53,2 persen pada Mei 2026,” kata Chamad.
Penurunan kepercayaan tersebut diiringi dengan meningkatnya kelompok masyarakat yang tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan. Data survei mencatat angka ketidakyakinan naik dari 15,8 persen menjadi 43,1 persen dalam periode yang sama.
Meski demikian, survei juga menunjukkan bahwa mayoritas responden masih menilai Indonesia berada pada jalur yang benar.
Sebanyak 51,7 persen responden menyatakan bahwa kondisi negara saat ini masih berada di arah yang tepat, sementara 34 persen menilai sebaliknya. Sisanya tidak memberikan jawaban atau memiliki pandangan berbeda.
Menurut Puspoll Indonesia, hasil survei ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis legitimasi terhadap pemerintahan. Namun, penurunan sejumlah indikator dinilai sebagai sinyal awal yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan.
Chamad menilai, penurunan optimisme publik harus dijawab dengan kebijakan yang konkret, bukan sekadar komunikasi politik.
“Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu membaca data tersebut sebagai peringatan dini.
Menurutnya, jika tidak direspons dengan tepat, tekanan ekonomi berpotensi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas di masyarakat.
Survei ini sendiri menggunakan metode probability sampling dengan teknik multistage random sampling yang memperhatikan proporsi wilayah urban dan rural serta jumlah pemilih di setiap provinsi. Margin of error berada di kisaran ±2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Dengan dinamika yang tergambar dalam hasil survei tersebut, perhatian publik kini tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons perubahan persepsi masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan ekspektasi terhadap kinerja pemerintahan yang terus meningkat.