INBERITA.COM, Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berkembang dan memunculkan babak baru yang berpotensi memperluas lingkaran pihak yang terseret.
Pengakuan terbaru dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang kini berstatus tersangka, membuka kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Melalui kuasa hukumnya, Sony mengklaim bahwa dugaan penyimpangan dalam program strategis tersebut tidak hanya melibatkan segelintir orang. Menurut keterangannya, terdapat lebih dari 30 individu yang diduga turut menikmati atau terhubung dengan praktik korupsi yang sedang diusut.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena muncul di tengah perhatian publik terhadap program MBG yang sejak awal dirancang sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Program yang menyasar kelompok rentan, termasuk pelajar dan anak-anak, kini justru menghadapi tantangan serius akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan dan tata kelola yang tidak transparan.
Kuasa hukum Sony, Elza Syarief, mengungkapkan bahwa informasi mengenai pihak-pihak yang diduga terkait berasal langsung dari kliennya.
Menurutnya, sebagian besar data tersebut tersimpan dalam perangkat telepon seluler milik Sony yang saat ini telah berada dalam penguasaan penyidik.
Dalam keterangannya kepada awak media, Elza menyebut jumlah nama yang tercatat mencapai puluhan orang.
Ia mengatakan data lengkap mengenai pihak-pihak yang diduga terhubung dengan perkara tersebut tidak dapat dijelaskan secara rinci karena sebagian besar informasi berada di dalam ponsel yang telah disita untuk kepentingan penyidikan.
“(Orang yang terlibat) 26 nama dan lain-lain jadi lebih. Tapi lebih karena untuk mengetahui semua, perlu ada datanya di handphone di mana handphone itu disita oleh penyidik,” kata Elza mengutip keterangan Sony.
Keberadaan data digital tersebut dinilai menjadi aspek penting dalam proses pembuktian. Dalam banyak kasus korupsi modern, komunikasi elektronik seperti percakapan pesan singkat, dokumen digital, hingga rekam jejak transaksi sering kali menjadi petunjuk yang membantu penyidik menelusuri pola keterlibatan para pihak.
Elza juga menyatakan bahwa seluruh informasi yang disampaikan Sony diharapkan dapat dituangkan secara resmi dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Dengan demikian, keterangan tersebut dapat menjadi bagian dari materi penyidikan yang nantinya diverifikasi melalui alat bukti lain.
Menurutnya, terdapat percakapan dan berbagai bentuk komunikasi yang tersimpan dalam perangkat tersebut. Karena itu, ia berharap penyidik dapat melakukan pendalaman terhadap seluruh data yang tersedia untuk memastikan sejauh mana keterkaitan para pihak yang disebutkan.
“Kami sudah minta untuk BAP-nya mem-backup keterangannya. Ada chatting ada di situ, ada di handphone-nya,” ujarnya.
Meski mengaku mengetahui identitas sejumlah pihak yang disebut dalam pengakuan Sony, Elza tidak bersedia mengungkapkan nama mereka kepada publik. Ia hanya menyampaikan bahwa sebagian di antaranya merupakan figur yang memiliki posisi penting.
Pernyataan mengenai adanya “tokoh besar” yang diduga terhubung dengan perkara tersebut langsung memunculkan spekulasi di ruang publik.
Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik mengenai identitas pihak-pihak yang dimaksud maupun status hukum mereka dalam perkara tersebut.
Dalam sistem hukum pidana, pengakuan seorang tersangka belum otomatis menjadi dasar penetapan kesalahan pihak lain. Penyidik tetap harus menguji setiap informasi melalui proses pemeriksaan, konfirmasi, serta pencarian alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, berbagai pihak menilai langkah paling penting saat ini adalah memastikan seluruh informasi yang muncul dapat diverifikasi secara objektif.
Transparansi penyidikan menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada pihak yang dikorbankan maupun dilindungi.
Lebih jauh, Elza meminta agar seluruh nama yang disebut dalam keterangan Sony turut dipanggil dan diperiksa.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut akan membantu mengungkap dugaan praktik jual beli kuota atau izin yang berkaitan dengan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG sendiri merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG karena menjadi titik operasional yang berkaitan dengan distribusi dan penyediaan layanan pemenuhan gizi.
Apabila benar terjadi praktik jual beli akses atau kuota pembangunan SPPG, maka dampaknya tidak hanya menyangkut kerugian negara, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program yang ditujukan bagi masyarakat.
Dalam penjelasannya, Elza mengakui bahwa Sony memiliki peran strategis dalam sistem pengawasan dan akses terhadap mekanisme pengajuan pembangunan SPPG. Posisi tersebut membuat Sony mengetahui berbagai proses yang berlangsung dalam pengelolaan program.
Ia menjelaskan bahwa tingginya minat berbagai pihak untuk memperoleh akses dalam pembangunan SPPG sempat memicu lonjakan permintaan yang sangat besar. Situasi tersebut disebut menyebabkan sistem pendaftaran akhirnya ditutup karena tingginya animo.
“Siapa yang menginginkan itu masuk dalam proses itu dan animonya sangat berlebihan, akhirnya ditutuplah itu,” kata Elza.
Pengakuan tersebut membuka ruang pertanyaan baru mengenai bagaimana mekanisme seleksi, pengawasan, dan pengendalian akses dalam program MBG dijalankan selama ini.
Di tengah besarnya anggaran yang terkait dengan program nasional, sistem pengawasan yang kuat menjadi syarat utama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa program yang memiliki tujuan sosial besar tetap rentan terhadap praktik korupsi apabila tata kelolanya tidak dibangun secara transparan dan akuntabel.
Dugaan keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa persoalan yang sedang dihadapi tidak semata berkaitan dengan individu tertentu, melainkan berpotensi menyentuh aspek sistemik dalam pengelolaan program.
Hingga kini penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan. Publik pun menunggu sejauh mana pengakuan Sony Sonjaya dapat dibuktikan dan apakah nama-nama yang disebut benar-benar memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi MBG.
Jika nantinya informasi tersebut terkonfirmasi melalui proses hukum, perkara ini berpotensi menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang menyeret banyak pihak dalam pengelolaan program sosial nasional.
Sebaliknya, apabila sebagian klaim tidak dapat dibuktikan, penyidik tetap dituntut menjelaskan hasil temuannya secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat.