INBERITA.COM, Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang akrab disapa Gus Yaqut kini tengah menghadapi sidang perdana atas dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.
Penasihat hukumnya, Mellisa Anggraeni, menegaskan bahwa tambahan 20 ribu kuota haji pada 2024 bukanlah keputusan pribadi Gus Yaqut, melainkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.
Mellisa menjelaskan bahwa Gus Yaqut hanya menjalankan perintah tersebut karena Presiden menugaskannya secara khusus untuk mengupayakan tambahan kuota terbesar dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia.
Ia menekankan bahwa tidak ada menteri lain yang mampu memenuhi permintaan tersebut karena keterlibatan langsung kepala negara.
“Satu-satunya menteri yang mampu mengupayakan itu, karena itu adalah perintah langsung dari Presiden,” ujar Mellisa di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Mellisa, Gus Yaqut baru mengetahui adanya tambahan kuota setelah Presiden mengumumkan kebijakan tersebut pada peringatan Hari Santri.
Ia mengungkapkan bahwa Gus Yaqut tidak terlibat dalam komunikasi langsung antara Presiden dengan Pemerintah Arab Saudi mengenai permintaan tambahan kuota.
“Disampaikan kepada beliau setelah diumumkan pada Hari Santri waktu itu oleh Presiden,” kata Mellisa.
Tambahan kuota sebesar 20 ribu ini menjadi sorotan utama dalam perkara korupsi yang tengah disidangkan. Mellisa menyebut angka tersebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam penyelenggaraan haji.
Ia menegaskan bahwa tidak ada perbandingan yang mungkin dilakukan karena tidak pernah ada kuota sebesar itu sebelumnya.
Sidang perdana Gus Yaqut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, di mana jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membacakan surat dakwaan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk Gus Yaqut, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.
KPK sebelumnya telah menahan Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, Gus Alex telah lebih dahulu ditahan sejak Selasa, 17 Maret 2026.
Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan korupsi dalam pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan sejumlah pihak.
KPK menilai bahwa praktik korupsi ini telah merugikan negara dan masyarakat, terutama calon jemaah haji yang berhak mendapatkan layanan yang adil dan transparan.
Tambahan kuota haji yang mencapai 20 ribu orang pada 2024 menjadi salah satu isu krusial dalam kasus ini.
Mellisa menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden saat itu, yang kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.
Sidang yang akan datang diharapkan dapat mengungkap lebih banyak fakta mengenai dugaan korupsi ini. Jaksa penuntut umum dari KPK diharapkan dapat menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan terhadap para tersangka, termasuk Gus Yaqut.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan ibadah haji, mengingat besarnya dana yang dikelola dan banyaknya calon jemaah yang terlibat. Masyarakat menantikan proses hukum yang adil dan transparan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi ini.
Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji bukanlah kasus yang pertama kali terjadi di Indonesia.
Namun, skala dan dampaknya yang begitu besar menjadikan kasus ini sebagai sorotan utama. KPK diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
Sidang perdana Gus Yaqut menjadi momen penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menantikan keputusan yang adil dan tidak memihak, serta dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan pengelolaan dana publik.