INBERITA.COM, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas mewah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e yang baru saja dibeli dengan anggaran APBD Perubahan 2025.
Nilai kendaraan tersebut mencapai Rp8,49 miliar dan sempat menjadi sorotan publik serta perbincangan hangat di media sosial.
Keputusan ini datang setelah banyaknya kritik dan protes terhadap pengadaan mobil dinas tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika sosial yang berkembang.
“Keputusan Gubernur untuk mengembalikan mobil dinas ini merupakan bentuk kepekaan terhadap masukan masyarakat dan juga kritik konstruktif yang datang dari berbagai elemen. Beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan menjaga kepercayaan publik,” ujar Faisal saat ditemui di Samarinda pada Minggu, 1 Maret 2026.
Faisal mengungkapkan bahwa mobil dinas jenis Range Rover yang dibeli dengan dana APBD tersebut sebenarnya baru saja diserahkan pada 20 November 2025.
Namun, kendaraan tersebut belum pernah digunakan untuk operasional di Kalimantan Timur, dan saat ini masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta.
“Karena mobil tersebut belum digunakan, Gubernur langsung menginstruksikan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk segera memproses pengembaliannya,” jelas Faisal.
Ia juga menambahkan bahwa proses administrasi pembatalan pengadaan ini telah dimulai sejak Jumat lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, pun dilaporkan kooperatif dan tidak menentang keputusan tersebut.
Berdasarkan mekanisme yang berlaku, pihak penyedia wajib mengembalikan dana sebesar Rp8.499.936.000 ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah mobil diterima kembali.
Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang sempat memanas di ruang publik dan mengembalikan keharmonisan di kalangan masyarakat Kaltim.
Gubernur Rudy Mas’ud, melalui langkah ini, ingin menunjukkan komitmennya terhadap prinsip good governance yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
Faisal menyampaikan bahwa keputusan Gubernur ini juga berdasarkan pada masukan dari berbagai lembaga pengawas negara, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengingatkan pentingnya menjaga citra pemerintah daerah.
Selain itu, Gubernur Mas’ud juga mendengarkan kekhawatiran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang merasa bahwa pembelian mobil dinas dengan harga yang sangat tinggi bisa memicu persepsi negatif terhadap pemerintah daerah.
“Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” lanjut Faisal.
Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, Rudy Mas’ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi dalam menunjang aktivitas kedinasannya sebagai orang nomor satu di Kaltim.
Faisal menegaskan bahwa keputusan ini adalah bukti nyata dari komitmen Pemprov Kaltim dalam menjaga integritas dan kebersamaan, serta membuktikan bahwa untuk pemimpin daerah, menjaga kepercayaan publik lebih bernilai daripada fasilitas mewah.
“Keputusan ini adalah langkah berani yang diambil oleh Gubernur untuk mengedepankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bersih dan mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Faisal menutup penjelasannya.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari sebagian besar masyarakat Kaltim yang merasa kecewa dengan pengadaan mobil dinas mewah tersebut.
Dengan pengembalian mobil dinas, diharapkan polemik ini bisa reda dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan. Di sisi lain, ini juga menjadi sinyal bahwa Pemprov Kaltim mendengarkan kritik publik dan siap bertindak cepat untuk memperbaiki kesalahan.
Namun, ke depannya, langkah ini akan menjadi perhatian dalam konteks pengelolaan anggaran daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keputusan Gubernur Rudy Mas’ud untuk kembali ke kendaraan pribadi menunjukkan bahwa ia lebih memilih meredam kontroversi ketimbang memperburuk hubungan dengan rakyatnya.