INBERITA.COM, Riset terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan bahwa dampak penciptaan lapangan kerja dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari ekspektasi publik.
Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang inklusif, manfaat ekonomi dari program unggulan pemerintah tersebut dinilai terbatas, bersifat sementara, dan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat luas. Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa MBG belum mampu menciptakan lapangan kerja bersih sebagaimana yang kerap diklaim.
Dalam kajiannya, CELIOS mencatat bahwa meskipun mayoritas responden dari berbagai kelompok sosial meyakini program Makan Bergizi Gratis berpotensi membuka peluang kerja baru, hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program tersebut.
Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi MBG masih bersifat sempit dan cenderung eksklusif, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas pada kelompok-kelompok tertentu saja. Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyatakan bahwa tingginya ekspektasi publik terhadap program MBG tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan.
Menurutnya, masyarakat berharap program ini mampu menggerakkan roda ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi pelaksanaan. Namun, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud.
“Harapan masyarakat bahwa MBG bisa menggerakkan ekonomi lokal cukup tinggi, tetapi yang menikmati peluang kerja justru kelompok tertentu,” ujarnya dalam sebuah webinar yang digelar pada Senin (15/12/2025).
Berdasarkan hasil survei nasional CELIOS, sebanyak 40,3 persen responden menyatakan bahwa lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis hanya mampu menyerap sebagian kecil warga di lingkungan mereka. Sementara itu, responden yang menilai bahwa banyak warga memperoleh pekerjaan tambahan dari MBG tercatat hanya sebesar 36,39 persen.
Angka ini memperlihatkan bahwa persepsi positif terhadap penciptaan lapangan kerja belum dominan di tengah masyarakat. Jika dilihat berdasarkan kelompok sosial dan jenis pekerjaan, kelompok buruh atau pegawai tercatat sebagai pihak yang relatif paling banyak merasakan manfaat ekonomi dari program MBG.
Sebanyak 40,11 persen responden dari kelompok ini menyebutkan adanya tambahan pekerjaan bagi warga di sekitar mereka. Namun demikian, temuan CELIOS juga menunjukkan adanya paradoks.
Pada saat yang sama, 41,56 persen buruh atau pegawai justru menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis tetap terbatas dan tidak meluas. Ketimpangan dampak program MBG semakin terasa pada kelompok pekerja bebas di sektor pertanian serta pekerja keluarga yang tidak dibayar.
Lebih dari 30 persen responden dari kedua kelompok tersebut menyatakan tidak ada penambahan tenaga kerja di lingkungan mereka sejak program Makan Bergizi Gratis dijalankan. Fakta ini mengindikasikan bahwa MBG belum menyentuh sektor-sektor yang selama ini rentan dan membutuhkan dorongan ekonomi paling besar.
Selain soal keterbatasan penciptaan lapangan kerja, CELIOS juga menyoroti potensi dampak negatif program Makan Bergizi Gratis terhadap pelaku usaha kecil di sekitar sekolah. Keberadaan dapur-dapur besar penyedia MBG yang ditunjuk pemerintah dinilai telah memicu penurunan penjualan secara signifikan pada kantin sekolah, warung makan, dan usaha kuliner lokal lainnya.
Dampak ini berpotensi menggerus mata pencaharian masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di lingkungan sekolah. Isnawati mengungkapkan bahwa risiko kehilangan pekerjaan akibat program MBG tidak bisa diabaikan.
“Dari warung, kantin, rumah makan, dan sejenisnya, ada potensi 1,9 juta pekerja kehilangan pekerjaan akibat program MBG,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya perlu dilihat dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga dari potensi hilangnya pekerjaan di sektor lain yang terdampak secara langsung.
Menurut CELIOS, hingga saat ini belum terdapat kebijakan mitigasi yang memadai untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak oleh implementasi MBG. Program ini dinilai lebih banyak melibatkan dapur-dapur berskala besar yang membutuhkan modal besar, dibandingkan melibatkan pelaku UMKM lokal di sekitar sekolah.
Akibatnya, peluang ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pemodal besar, sementara pelaku usaha kecil terpinggirkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis berpotensi menciptakan hingga 1,5 juta lapangan kerja baru.
Klaim tersebut didasarkan pada asumsi adanya penambahan sekitar 50 pekerja di setiap 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Namun, CELIOS menilai bahwa klaim penciptaan lapangan kerja tersebut belum memperhitungkan secara komprehensif risiko hilangnya pekerjaan di sektor lain yang terdampak oleh kebijakan ini.
Isnawati menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja dari MBG tidak bisa dilihat secara parsial.
“Yang terjadi bukan penciptaan lapangan kerja bersih, orang yang kehilangan pekerjaan justru lebih banyak,” ujarnya.
Pernyataan ini memperkuat kritik CELIOS terhadap narasi penciptaan lapangan kerja yang selama ini melekat pada program Makan Bergizi Gratis. Lebih lanjut, CELIOS juga menekankan pentingnya verifikasi dan audit terhadap klaim penciptaan 1,5 juta lapangan kerja tersebut.
Menurut lembaga riset ini, pelaksanaan SPPG masih minim transparansi dan akuntabilitas, serta memunculkan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang belum ditangani secara serius. Tanpa data yang terbuka dan mekanisme pengawasan yang kuat, klaim manfaat ekonomi MBG dikhawatirkan sulit dipertanggungjawabkan.
Riset CELIOS sendiri menggunakan metode campuran dengan menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan serta penerima manfaat program.
Sementara itu, survei nasional melibatkan 1.868 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan latar belakang sosial dan demografis yang beragam. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki desain dan implementasi program Makan Bergizi Gratis agar lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
