INBERITA.COM, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat negara, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk segera melakukan pembenahan internal di institusi masing-masing.
Langkah ini ditekankan sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah diskusi bersama jurnalis dan pakar, sebagaimana dikutip dari video yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Minggu (22/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo secara lugas meminta para menteri hingga kepala lembaga untuk membersihkan institusinya dari berbagai praktik menyimpang.
Ia menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan perintah langsung yang telah disampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah.
Prabowo bahkan tidak ragu memberikan ultimatum keras bagi siapa pun yang tidak menjalankan arahan tersebut.
“Makanya saya, ke semua kawan-kawan di semua lembaga saya kasih tahu saja, you bersihkan dirimu, atau you nanti akan dibersihkan,” kata Prabowo.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang lebih tegas.
Prabowo menilai, pembenahan internal menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah menteri telah merespons cepat instruksi tersebut dengan mengambil langkah konkret.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang dinilai menunjukkan ketegasan dalam menindak pejabat di bawahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa, Dody, orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” ujar Prabowo.
Langkah tegas tersebut disebut sebagai contoh nyata implementasi arahan presiden dalam membersihkan institusi dari praktik yang merusak integritas pemerintahan.
Prabowo menekankan bahwa ketegasan seperti ini harus menjadi standar di seluruh kementerian dan lembaga.
Tidak hanya terbatas pada kementerian sipil, Prabowo juga menegaskan bahwa reformasi harus menyentuh seluruh perangkat negara, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI.
Menurutnya, pembenahan di sektor ini sangat krusial untuk memperkuat fondasi negara.
Dalam pandangan Prabowo, penegakan hukum yang kuat dan berintegritas akan berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, ia menempatkan reformasi di sektor hukum sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang berfokus pada transformasi menyeluruh, tidak hanya di bidang ekonomi dan pembangunan, tetapi juga pada aspek tata kelola dan penegakan hukum.
Dengan peringatan keras ini, pemerintah berharap seluruh pejabat dan aparat negara dapat segera berbenah, meningkatkan integritas, serta menjauhi praktik-praktik yang merugikan negara.
Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di mata publik.
