INBERITA.COM, Gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat (AS) berada dalam ancaman serius setelah terungkapnya sejumlah pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
Ketegangan ini muncul di tengah upaya-upaya yang sebelumnya dijalankan untuk meredakan konflik, yang disepakati untuk berlangsung selama dua pekan.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dengan tegas mengungkapkan bahwa ada tiga klausul penting dalam perjanjian tersebut yang tidak dipatuhi oleh pihak AS.
Menurut Ghalibaf, seluruh poin yang ada dalam proposal tersebut telah disetujui oleh Presiden AS, Donald Trump, dan menjadi dasar dari negosiasi yang berlangsung.
“Presiden Amerika Serikat telah dengan jelas menyampaikan pernyataan resmi di Truth Social, bahwa 10 poin proposal yang diajukan Republik Islam Iran adalah ‘landasan yang dapat dijadikan sebagai dasar negosiasi’ serta menjadi kerangka utama dalam perjanjian,” jelas Ghalibaf, yang dikutip dari unggahan di akun X pribadinya pada Kamis (9/4/2026).
Namun, Ghalibaf menegaskan bahwa hingga saat ini, tiga klausul dari proposal tersebut telah dilanggar oleh pihak AS. Salah satunya berkaitan dengan komitmen terhadap gencatan senjata yang juga mencakup Lebanon, yang seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan.
“Tidak dipatuhinya klausul pertama dari 10 poin proposal berkaitan dengan gencatan senjata di Lebanon di mana komitmen tersebut telah disampaikan Perdana Menteri Shehbaz Sharif secara eksplisit dengan menyatakan ‘gencatan senjata segera dilakukan di manapun, termasuk di Lebanon dan kawasan lainnya’,” ujar Ghalibaf.
Pelanggaran kedua yang ditemukan adalah keberadaan drone yang menyusup ke wilayah udara Iran. Ghalibaf menyebutkan bahwa drone tersebut menyebabkan kehancuran besar di kota Lar, yang terletak di Provinsi Fars.
Klausul ketiga yang dilanggar menyangkut penolakan pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran, yang sebelumnya telah menjadi bagian dari perjanjian. Dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, Ghalibaf menilai bahwa kesepakatan gencatan senjata atau kelanjutan negosiasi menjadi tidak masuk akal.
“Dengan situasi semacam ini, kesepakatan gencatan senjata atau negosiasi menjadi tidak masuk akal,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, gencatan senjata yang melibatkan Lebanon juga mendapatkan sorotan lebih setelah serangan besar terjadi pada Rabu (8/4/2026), di mana Israel yang menjadi sekutu AS, melakukan serangan ke wilayah Lebanon. Serangan tersebut mengakibatkan 182 orang tewas dan lebih dari 800 lainnya terluka.
Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) tidak tinggal diam dan dengan tegas mengeluarkan peringatan keras kepada AS dan sekutunya, Israel, untuk menghentikan agresi terhadap Lebanon. Jika serangan tersebut tidak dihentikan, IRGC menyatakan siap membalas tindakan tersebut.
“Kami mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat, yang melanggar perjanjian dan kepada sekutunya Zionis, algojonya: jika agresi terhadap Lebanon tercinta tidak berhenti, kami akan memenuhi kewajiban kami dan memberikan balasan,” tegas IRGC dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Kamis (9/4/2026).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan ketidakpuasannya terhadap tindakan Presiden AS, Donald Trump, yang dinilai tidak menghormati poin-poin dalam perjanjian gencatan senjata yang telah ditawarkan oleh Iran.
Menurutnya, Trump seakan mengabaikan komitmen yang telah disepakati bersama.
“Dunia menyaksikan pembantaian di Lebanon. Bola kini ada di pihak AS, dan dunia sedang mengamati apakah AS akan menepati komitmennya,” ungkap Araghchi melalui akun X pribadinya.
Presiden AS, Donald Trump, melalui wawancara yang dilansir CNN, menyatakan bahwa serangan Israel ke Lebanon akan terus berlangsung, karena tujuan serangan tersebut adalah untuk memusnahkan kelompok Hizbullah.
Trump dengan jelas menegaskan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara AS dan Iran.
“Ya, itu (Lebanon) tidak termasuk dalam kesepakatan karena Hizbullah. Mereka tidak termasuk dalam kesepakatan. Itu (Hizbullah) juga akan diatasi, tidak apa-apa,” tegas Trump dalam wawancaranya pada Kamis (9/4/2026).
Selain itu, Wakil Presiden AS, JD Vance, menambahkan bahwa pihak AS tidak pernah berjanji untuk memasukkan Lebanon sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Iran. Vance menyatakan bahwa jika Iran merasa negosiasi gagal karena Lebanon, itu adalah keputusan mereka sendiri.
“Jika Iran mau negosiasi gagal karena Lebanon, itu pilihan mereka. Hal itu akan menjadi tindakan bodoh,” kata Vance.
Meskipun begitu, Trump juga menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran melanjutkan pengayaan uranium.
Namun, ia mengungkapkan bahwa uranium yang dimiliki Iran akan ditangani dengan cara yang tepat, meskipun tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang dimaksud.
“Itu akan ditangani dengan sempurna atau saya tidak akan menyetujuinya,” ujar Trump dalam pernyataan tersebut.
Sumber pejabat AS sebelumnya mengungkapkan kepada The Wall Street Journal bahwa Trump mempertimbangkan opsi untuk mengekstrak uranium tersebut, meskipun hingga saat ini belum ada keputusan yang dibuat.
Ketegangan ini semakin mempersulit upaya untuk mencapai kesepakatan yang stabil antara kedua negara, terutama dengan adanya serangan Israel yang memicu ketegangan lebih lanjut, dan pernyataan tegas dari pihak Iran yang mengancam untuk membalas jika serangan tersebut tidak dihentikan.